Ketua APT2PHI: Banjir 2,8 Juta Gula Impor Kepung Indonesia Membunuh Kehidupan Puluhan Juta Petani Gula

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Dengan kebijakan impor gula mentah berlebihan, berdampak harga gula diterima petani menjadi berkurang/rugi akibat harga anjlok dan melimpahnya stok”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama, ketua umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) mengatakan rekonsiliasi yang dibangun melalui pertemuan antara Jokowi-Prabowo dalam perjalanan MRT dari Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Senayan, Sabtu (13/6-2019) tidak akan membawa pengaruh rekonsiliasi masyarakat bawah atas dukungan rakyat pada pemerintah apabila kebijakan disektor pangan tidak berpihak pada petani dan rakyat.

Karena dari aspirasi yang terserap  dari kunjungan Rahman menemui petani gula di Jateng dan Jatim, mereka sangat keberatan atas kebijakan impor 2,8 juta ton gula Rauw Sugar oleh pemerintah.

Jumlah yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan 5 industri pabrik gula rafinasi yang berbahan baku gula mentah impor dianggap terlalu banyak, melebihi kebutuhan nasional hanya sebesar 1,7 juta ton.

Oleh karena itu menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh produsen gula dan petani tebu di pulau Jawa.

Menurutnya swasembada, suatu komoditas pangan yang didengungkan pemerintah tidak akan mencapai sasaran. Karena neto jumlah produksi gula nasional lebih sedikit tidak berkembang saat ini.

Dari kebutuhan konsumsi domestik, untuk rumah tangga dan industri belum terpenuhi, sehingga masih terus bergantung pada impor yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mafia pangan importir swasta.

Foto: (Ist)

Anehnya, belum reda kontroversi  penolakan publik dan KaBulog Budi Waseso atas impor beras 2,25 juta ton,tahun 2018  ketika musim panen yang lalu, sepertinya presiden Jokowi mengkhianati janjinya sendiri untuk melindungi petani Indonesia dengan kebijakan melakukan impor 2,8 juta ton gula mentah/rauw sugar.

Dari info yang diketahui, tahap pertama sebanyak 1,25 juta ton dalam perjalanan masuk ke pabean Indonesia.

“Kebijakan ini saya kira akan menjadi salah satu faktor batu sandungan untuk menyatukan rakyat pasca dilakukannya rekonsiliasi politik antara Jokowi dengan Prabowo, Sabtu (13/06-2019). Rakyat pendukung 02 terutama kalangan petani dan relawan pendukung 02, kemungkinan belum ikhlas atas rekonsiliasi tersebut apabila dikecewakan dengan kebijakan kontroversial adanya impor 2,8 juta ton gula mentah (Rauw Sugar) ditengah petani gula sedang panen tebu untuk giling,” ucap Rahman.

Rahman mengatakan Impor tidak hanya membunuh kehidupan petani, tetapi juga menguras devisa negara ditengah sedang membengkaknya defisit anggaran belanja negara karena impor lebih besar daripada ekspor.

Peranan industri gula dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting, mengingat gula merupakan salah komoditi strategis dari sembilan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat.

Industri padat karya ini tidak hanya memberikan sumbangan besar pada negara berupa cukai dan pajak, tetapi juga tempat kebergantungan hidup bagi 2 juta petani gula. Kebijakan ini akan mematikan ekonomi rakyat, karena penyerapan puluhan juta tenaga kerja dari industri gula tebu akan hilang.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan, untuk apa tancap gas melakukan impor gula mentah melebihi kebutuhan nasional.

Dari data APT2PHI terdapat 58 pabrik gula Indonesia pada umumnya berbasis pada bahan baku tebu. Hanya 5 pabrik gula rafinasi berbahan baku gula mentah impor (Rauw Sugar) dengan kapasitas kebutuhan sekitar 1,7 juta ton pertahun. Berarti ada kelebihan impor 1,1 juta ton rauw sugar.

Sama halnya dengan pemerintah melakukan pengkhianatan terhadap program kedalautan pangan nasional dan juga tentu devisa negara akan terkuras untuk impor 2,8 juta ton Rauw Sugar atau senilai USD 815 Juta dengan harga $290/ton dan kurs 14 ribu per USD.

“Dengan kebijakan impor gula mentah berlebihan, berdampak harga gula diterima petani menjadi berkurang/rugi akibat harga anjlok dan melimpahnya stok. Padahal diera pemerintahan sebelumnya harga gula yang diterima petani jauh lebih baik rata-rata mencapai sekitar 64,45% dari harga eceran,” ujar Rahman.

“Dari catatan saya bahwa selama 4 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, belum membawa kemajuan bagi kehidupan petani dan PG, karena kapasitas giling dari 58 unit Pabrik Gula peninggalan presiden Soeharto, yang beroperasi baru mencapai minimal 195.810 ton tebu perhari  (TTH) dengan rata-rata periode giling 157 hari giling/tahun. Selama 4 tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi lebih banyak melakukan impor white sugar/gula putih, gula rafinasi dan rauw sugar/gula mentah. Sedangkan luas areal perkebunan jumlah tebu kapasitas giling dan rata-rata hari giling pertahun belum ada peningkatan yang signifikan,” jelas Rahman.

Terkait dengan hal diatas, APT2PHI meminta agar periode kedua pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, perlu ada perbaikan kebijakan pergulaan nasional.

Untuk memperkuat daya saing industri gula nasional dengan pasar global, maka APT2PHI menyarankan perlu adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan bagi semua industri gula/PG diberlakukannya program tebu rakyat intensif (TRI).

Ada empat poin sasaran penting yang dapat dicapai yaitu:

1). Merubah sistem sewa yang selama ini diberlakukan dengan menjadikan pemilik lahan hanya sebagai buruh tani.

2). Mewajibkan PG untuk melaksanakan program TRI (tebu rakyat intensif), sehingga kehidupan petani akan lebih baik, karena menjadikannya sebagai tuan diatas lahannya sendiri.

3). Untuk meningkatkan kesejahteran petani gula perlu dukungan pendanaan kredit khusus dan murah, bimbingan tehnis dan pengaturan distribusi gula yang transparan dan adil.

4). Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula dipasar domestik diperlukan peran monopoli Bulog dalam mengendalikan ketersediaan stok dan harga komoditas strategis didalam negeri termasuk gula, dengan ditetapkan peran monopoli Perum Bulog melalui Perpres masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Edt: Redakai (AN)