Ketua APT2PHI: Gula Rafinasi Bebas Dijual di Pasar Pemerintahan Jokowi Tak Berdaya Hadapi Mafia Pangan

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Banjirnya gula rafinasi impor dijual bebas di pasar, dibiarkan lolos dari pengawasan Menteri Perdagangan”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama, Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) meminta Presiden Joko Widodo agar serius membuktikan janji kampanye 2019 terkait kedalautan pangan dan perlindungan petani Indonesia.

Banjirnya gula rafinasi impor dijual bebas di pasar, dibiarkan lolos dari pengawasan Menteri Perdagangan. Sehingga menimbulkan dugaan seolah pemerintah melindungi mafia pangan atau secara terselubung bagian dari mafia pangan.

Rahman mengatakan gula rafinasi yang tidak untuk dikonsumsi manusia itu, ditemukan dijual bebas di pasar di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta.

“Oleh karena itu APT2PHI mendesak pemerintah dan Badan Pengawas Peredaran Obat Makanan dan Minuman (BPPOM) Kemenkes RI untuk segera menertibkannya guna melindungi rakyat dari konsumsi bahan makanan berbahaya serta melindungi petani gula dalam negeri,” ungkap Rahman melalui siaran pers, Sabtu (3/8).

Gula rafinasi yang dijual bebas tersebut, lanjut Rahman, seharusnya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman karena tidak layak untuk dikonsumsi manusia dan membahayakan kesehatan. Gula rafinasi itu ditemukan dalam kemasan setengah/satu kg dijual bebas di daerah Ambarawa, Salatiga, Boyolali, Muntilan, Magelang,Temanggung, Solo dan juga di temukan di Klaten dan Sleman.

“Oleh karena itu APT2PHI meminta agar pemerintahan harus serius membenahi lembaga pangan,” tegasnya.

Menurut Rahman penting dibentuknya Kementerian Pangan dan Bulog untuk mengatasi carut marut penanganan masalah pangan.

Pria asal NTT itu juga mengatakan pentingnya segera penataan kelembagaan pangan untuk melindungi rakyat dari kelangkaan ketersedian pangan yang cukup dengan menjaga stabilisasi harga terjangkau. Dan juga untuk perlindungan terhadap petani dalam negeri.

“Untuk melindungi petani dan industri gula nasional maka diperlukan kebijakan proteksi dan stabilisasi harga,” jelasnya.

Masih menurut Rahman, kebijakan proteksi dalam bentuk tarif BM yang tinggi dan pembatasan impor pangan gula sangat diperlukan. Seharusnya ada kebijakan dengan menetapkan gula sebagai bagian yang diawasi peredarannya bertujuan untuk:

Meningkatkan harga gula ditingkat petani dan melindungi dari anjloknya harga ketika musim giling.Dapat memacu animo petani produsen gula di Jawa, Sumatera dan Sulsel untuk mengembangkan industri gula berbasis tebu.Dengan demikian secara bertahap dapat meningkatkan produktifitas, mutu dan efesiensi usaha yang kondusif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar gula rafinasi dalam negeri sebanyak 2,5 juta ton/tahun.

“Oleh karena itu dari 5 (lima) industri pabrik gula rafinasi nasional yang ada saat ini seharusnya bisa dioptimalkan untuk mengurangi impor berlebihan. Tantangan periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang ditunggu rakyat adalah janji kampanye terkait swasembada pangan,” tegasnya lagi.

Rahman menambahkan, apabila dapat dibuktikan melalui swasembada pangan, maka swasembada gula secara perlahan bisa direalisasikan. Tetapi kalau hanya janji maka dipastikan kepercayaan rakyat akan runtuh, apabila pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan tidak mengutamakan serta berpihak pada kepentingan rakyat.

“Maka urgen diperlukan pembenahan kelembagaan pangan dengan membentuk Kementerian Pangan dan Bulog dan diperlukan adanya kebijakan proteksi. Dengan demikian problem semrawutnya penanganan pangan dan kartel mafia pangan dapat ditangani secara baik dan petani kita pun bisa bersaing dipasar global. Dengan memperhatikan kebijakan pergulaan di pasar internasional,” pungkasnya.

Edt: Redaksi (AN)