Ketua APT2PHI: Ingatkan Pemerintah Terkait Gula dan Pangan Nasional

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Rahman berjanji bahwa aspirasi dari para petani gula ini akan segera di sampaikan”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama, ketua umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) usai melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur minggu lalu menemui petani gula anggota APT2PHI di Madiun dan Jatiroto memberikan keterangan terkait kunjungan tersebut.

Dia mengatakan bahwa kunjungan tersebut sengaja dilakukan pasca pilpres 2019 guna menyerap aspirasi para petani di kedua Provinsi tersebut, ia mengaku banyak mendapat masukan dan keluhan dari masyarakat petani gula.

Aspirasi petani yang diserap oleh APT2PHI ini, mereka berharap dapat direspon oleh pemerintah bahwa petani tebu di Jatim dan Jateng menjerit meminta perhatian pemerintah atas kerugian hasil produksi gula petani, karena harga gula petani jatuh dibawah HPP dan petani kesulitan menjual gulanya.

Oleh karena itu, para petani menaruh harapan pada ketua umum APT2PHI agar aspirasinya dapat disampaikan pada presiden Joko Widodo, yaitu menagih janji presiden Jokowi.

Ketika menerima para petani gula di Istana Negara menjelang pilpres April 2019 lalu, presiden mengatakan akan melindungi petani gula dari keterpurukan harga ketika panen.

Foto: (Ist)

Rahman berjanji bahwa aspirasi dari para petani gula ini akan segera di sampaikan.

“Insya Allah akan saya laporkan pada presiden agar secepatnya ditangani,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Rahman pun mengingatkan agar presiden Jokowi harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena pernyataan seorang presiden itu sama dengan keputusan. Pada setiap kesempatan dengan petani presiden selalu mengatakan akan melindungi petani, harusnya diwujudkan melalui kebijakan yang pro petani karena sektor pangan merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional sesuai dengan janji kampanye.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kebijakan harus berpihak pada perlindungan petani ketika panen dan perlindungan konsumen ketika musim paceklik.

“Kebijakan disektor pangan, gula, dan padi selama periode pemerintahan Jokowi, terlihat jelas secara terselubung sepertinya petani gula dan petani padi sengaja dimiskinkan, tetapi dipihak lain justru pemerintah lebih berpihak pada mafia pangan. Terlihat dari kebijakannya lebih menguntungkan tumbuh subur berkembangnya para mafia pedagang pangan,” kata Rahman menilai.

Foto: (Ist)

Secara kasat mata dapat dilihat dari kebijakan terkait tata niaga dan distribusi gula nasional yang lebih memberi peluang penguasaan produk gula pasir dalam negeri pada pedagang besar tertentu, sehingga mereka dapat mendikte harga pasar semaunya.

Harga gula dipernainkan, karena stok dikuasai oleh mereka, bukan oleh Bulog, sehingga harga menjadi anjlok dan tentu saja petani dirugikan, jadi korban kemiskinan secara tidak langsung oleh pemerintah.

“Untuk melindungi petani produsen gula dan dapat mengontrol produksi gula nasional, serta gula impor oleh pemerintah, seharusnya pengadaan dan penyaluran gula pasir oleh pemerintah dilakukan sepenuhnya oleh Bulog,” ujar Rahman.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan stabilitas harga gula pasir dalam negeri untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan para petani tebu/gula serta untuk menjamin harga yang terjangkau ditingkat konsumen.

Masalah semrawutnya kebijakan dan penanganan pangan gula pasir saat ini karena pabrik gula pemerintah PTPN, Rajawali, Gendhis, Bulog dan swasta seenaknya menjual hasil produksinya pada perusahaan swasta besar tertentu dengan harga berbeda-beda tidak seragam.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kolusi antara pedagang besar dengan kementrian terkait pangan dan direksi perusahaan BUMN untuk memonopoli/menguasai pembelian gula pasir dalam negeri.

“Harusnya ada keseragaman harga antar pabrik gula/PG pemerintah dan pabrik gula/PG Swasta, apa mungkin ketidak seragaman harga karena faktor tidak ada keputusan menteri keuangan tentang penetapan harga gula dalam negeri dan gula pasir impor ditingkat produsen?,” papar
ketua umum asosiasi dari komunitas pedagang, petani dan nelayan itu mempertanyakan.

“Padahal setahu saya diera pemerintahan sebelumnya seluruh produksi gula yang dihasilkan oleh pabrik gula/PG pemerintah dan PG swasta baik itu PG PTPN, Rajawali dan Gendhis, Bulog, banyak 94,5 % harus dibeli oleh Bulog dan sisa 5,5% untuk program TRI (petani tebu rakyat intensif) dan karyawan pabrik. Sedangkan untuk PG Swasta 50% hasil produksinya harus dijual ke Bulog dan untuk pabrik gula yang tidak melaksanakan program TRI jumlah hasil produksi yang wajib dijual ke Bulog adalah 94%,” tutur Rahman menjelaskan.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pembelian gula dalam negeri guna mendorong peningkatan produksi untuk mengurangi impor dan agar terjaminnya ketersedian stok pemerintah serta guna terwujudnya swasembada gula nasional,” lanjut Rahman.

APT2PHI mengingatkan pada pemerintah bahwa terdapat beberapa implikasi akibat kebijakan tata niaga dan distrubsi pangan yang serampangan akan berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Disaat legitimasi pemerintah presiden Jokowi yang semakin terpuruk belakangan ini, seharusnya untuk menarik simpati dan dukungan rakyat,maka harus memperbaiki pendapatan petani produsen dan pentingnya stabilitas harga pangan untuk rakyat.

Fokus kedua faktor ini segera dilakukan, guna mempertahankan tingkat ketersedian pangan rakyat secara aman lewat kebijakan yang pro petani dan rakyat. Karena ketahanan pangan dalam tingkat rumah tangga jadi ukuran satu kluarga dari ancaman kemiskinan dan kelaparan.

“Maka perbaikan kebijakan sektor pangan terutama tataniaga dan distribusi pangan dan perimbangan harga untuk melindungi petani produsen dari keterpurukan harga dan melindungi konsumen dari harga terjangkau,” jelas Rahman Sabon Nama.