Ketua APT2PHI: OTT KPK Terkait Ijin Impor Bawang Putih Akibat Dari Carut Marut Penanganan Masalah Pangan Diperlukan Nomenklatur Baru Kementerian Pangan dan Bulog

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Produksi bawang putih masih terus belum ada peningkatan baru, hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi?,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura pada Selasa (12/8), terkait kasus suap ijin impor bawang putih.

Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa pokok masalahnya ada di Kementrian Pertanian, karena dari jaman Orba hingga saat ini Kementan belum mampu meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

“Produksi bawang putih masih terus belum ada peningkatan baru, hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi?,” ujar Rahman mempertanyakan.

Oleh karena itu peluang ini dimanfaatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dengan menjadikan lembaga kementriannya untuk ladang bisnis semata.

Menurutnya harus ada pemetaan zona pertanian yang jelas, daerah mana saja yang cocok untuk menanam bawang putih, jangan hanya di Brebes dan Malang saja, pertahankan saja wilayah Brebes, Pemalang dan Kendal sebagai pusat penghasil bawang merah.

“Belum ada kemajuan peningkatan produksi bawang putih karena dari dulu hingga saat ini produksi bawang putih dalam negeri masih berkutat untuk kebutuhan bibit semata. Harusnya ada kejelasan fisi dan wawasan yang jelas dari pemerintah untuk pengendalian pertanian guna terwujudnya swasembada pangan nasional, hingga saat ini tidak ada data lahan pertanian yang jelas. Begitu juga dengan produksi pertanian brapa jumlah produksi.
Hasil produksi pertanian yang dipublis baik data beras, gula dan tanaman pangan holtikultura semuanya semu, tidak ada data pertanian yang jelas, justru lebih menonjol pencitraan semata,” tegas Rahman.

Oleh karena itu demi terciptanya keadilan masyarakat, Rahman meminta agar KPK memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terkait pembatalan ijin impor bawang putih untuk Bulog dari Menko Ekuin, seenaknya dibatalkan Menteri Perdagangan, ketika Februari lalu harga bawang putih melonjak mencapai Rp.100.000/kg.

Padahal untuk pemenuhan stok dan pengendalian stabilisasi harga bawang putih seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui peran Bulog, bukan oleh swasta. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ada apa Menteri Perdagangan membatalkan ijin impor Bulog dan memberikan ijin impor pada 15 importir swasta untuk mengimpor 568,000 ton bawang putih dari China Tiongkok.

Rahman mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman dengan melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan pejabat Eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih 5%.

“Saya kira bukan itu persoalannya, tetapi yang lebih penting seharusnya adalah melakukan terobosan fundamental yang berdampak signifikan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor,” terang Rahman.

Foto: (Ist)

Oleh karena itu menurutnya perlu ada pembagian zona-zona pertanian untuk daerah mana saja untuk penanaman bawang putih sehingga tercapainya peningkatan produksi bawang putih.

“Daerah timur sangat tertinggal dibidang pertanian, padahal daerah Sumbawa, Manggarai, Flores Timur NTT dan Papua cocok dikembangkan tanaman bawang putih. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian dan saatnya dibutuhkan penyuluh pertanian yg benar-benar handal, bukanlah penyuluh pertanian administrasi seperti umumnya yang terjadi saat ini,” papar ketua umum APT2PHI itu.

Momentum untuk memperbaiki citra pemerintahan Jokowi dimata rakyat ditengah lemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf maka untuk memperkuat dukungan atas suksesnya program Nawacita diperiode kedua masa jabatan presiden Jokowi.

“Sehingga pentingnya diperlukan nomenklatur baru Kementrian Pangan dan Bulog untuk menangani permasalahan ketersedian cadangan pangan yang berketahanan, distribusi dan pencegahan serta penanggulangan masalah carut marut penanganan pangan. Guna mempercelat terwujudnya kedalautan pangan yang berkeadilan,” jelas pria asal Nusa Tenggara Timur itu.

Edt: Redaksi (AN)