Ketua APT2PHI: UU Cipta Kerja Hanya Alat Menfasilitasi China Untuk Menguasai Indonesia

Foto: Ist

“APT2PHI menolak UU Cipta Kerja meminta presiden segera mencabut UU tersebut dan menuntut pembubaran parpol yang mendukung pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (tanggal 5/10-2020) dan meminta untuk pemberlakuan kembali UUD 1945,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) Rahman Sabon Nama, menyatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ternyata tidak hanya menyangkut upah dan produktufitas tenaga kerja, tetapi juga mengancam nasib petani Indonesia menjadi termiskinkan dan kedalautan pangan nasional terabaikan.

Oleh karena itu, APT2PHI dengan tegas menolak Omnibus Law/Undang-Undang Cipta Kerja dan mengajak seluruh rakyat Indonesia bersama petani dan buruh tani, nelayan, peternak serta pedagang pangan untuk turun ke jalan bersama PA 212, GMF Ulama dan FPI di seluruh wilayah Indonesia menolak UU Cipta Kerja.

“APT2PHI yang mewadahi petani, buruh tani, nelayan, peternak dan pedagang pangan baru menyadari bahwa ternyata pembuat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari insiatif pemerintah dengan mengirimkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui surat presiden Joko Widodo No. R-06/Pres/02/2020 tertgl 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR Puan Maharani, meminta agar menjadi prioritas utama untuk segera mendapatkan persetujuan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI),” kata Rahman Sabon Nama kepada redaksi bintangtimur.net, Senin (12/10).

Sejumlah pertanyaan yang sangat mengganjal muncul kenapa kemudian presiden Jokowi, Jumat kemarin (9/10/2020) meminta seluruh kepala daerah, gubernur dan bupati/walikota harus bersama dalam satu barisan untuk mendukung dan mengawal undang undang cipta kerja yang kontroversial bertolak belakang dengan suara mayoritas rakyat.

“Penolakan meluas di berbagai daerah Indonesia terutama datang dari kalangan pekerja, mahasiswa/pelajar tidak diindahkan presiden Jokowi, kini menjadi pertanyaan para petani Indonesia apa betul presiden RI sekarang orang bangsa Indonesia? Kalau betul, kenapa mempertaruhkan nasib rakyat, petani dan terabaikan kedalautan pangan Indonesia? Model invetasi seperti apa yang ingin dikejar pak presiden Jokowi? Karena lewat UU Cipta Kerja telah mengubah pasal UU Pangan yang membawa dampak buruk pada sektor pangan dan pertanian serta semakin memarjinalkan petani menjadi petani gurem,” ucap Rahman, pria kelahiran Adonara itu.

Ia melanjutkan, sepertinya UU Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan pemerintah memfasilitasi oligarki China melakukan pemiskinan terhadap rakyat dengan mematikan kehidupan petani Indonesia dengan membuka lebar-lebar peluang import pangan menggusur UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Sebab UU Cipta Kerja Pasal 124 lhan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan untuk kepentingan umum/proyek strategis sesuai dengan ketentuan perundangan. Artinya untuk kepentingan investor tanah petani dihargai dengan nilai berapa pun oleh pemerintah dapat beralih fungsi untuk perumahan mewah, gudang atau proyek infrastruktur lainnya,” kata Rahman.

Mengamputasi UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dan melarang setiap orang meng-import komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi dihapus/diubah dan dikaburkan dalam ayat 1 pasal 32 UU Cipta Kerja dengan memasukan impor pangan sebagai salah satu prioritas pengadaan hal ini sangat merugikan petani semestinya kehadiran Undang-Undang bertujuan untuk melindungi petani dan rakyat bukan sebaliknya.

“Tidak bisa dipungkiri dengan hadirnya UU Cipta Kerja memperlihatkan pemerintahan Jokowi hadir tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan larangan import pangan dan sanksi import saat ketersediaan pangan dalam negeri mencukupi kebutuhan konsumsi rakyat atau untuk cadangan pemerintah berdasarkan UU Pangan No.19/2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Artinya sekarang pemerintah mengabaikan nasib petani dalam negeri dengan menyamakan kedudukan import pangan sama dengan pangan hasil produksi dalam negeri baik untuk memenuhi cadangan stok pemerintah maupun untuk konsumsi rakyat,” kata Rahman Sabon Nama yang juga merupakan alumnus Lemhanas RI ini.

Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya menghapus larangan import pangan, tetapi juga menghapus perlindungan terhadap petani termasuk prasarana dan sarana produksi pertanian, ganti rugi gagal panen dan penyangga harga dimusim panen raya. Jelas pemerintahan Jokowi sengaja untuk mempercepat pemiskinan kepada petani dan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu Rahman meminta agar rakyat mendukung dilakukan gerakan nasional turun ke jalan bersama PA 212 pada tanggal 13 Oktober 2020.

“APT2PHI menolak UU Cipta Kerja meminta presiden segera mencabut UU tersebut dan menuntut pembubaran parpol yang mendukung pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (tanggal 5/10-2020) dan meminta untuk pemberlakuan kembali UUD 1945,” cetus Rahman Sabon Nama. (APL)

Edt: Redaksi (AN)