Ketum APT2PHI: UU Ciptaker Belum Dibaca Presiden Dan KSP Moeldoko, Sebaiknya Dibatalkan

Foto: APT2PHI

“Yang konyol adalah pernyataan dari sahabat saya Kepala Staf Khusus Presiden Jendral purn. Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan untuk menghadapi persaingan global,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rahman Sabon Nama (RSN) selaku Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) sejak Rabu (14/10/2020) hingga Jumat (16/10/2020) melakukan Safari Tani yang didampingi ketua DPD APT2PHI Jawa Tengah Kombes Pol purn. Eko Ekosulistyanto untuk menyerap aspirasi rakyat terutama para petani, nelayan dan pedagang UMKM serta tokoh masyarakat di wilayah Pekalongan, Batang, Kendal dan Banyumas Purwokerto terkait UU Cipta Kerja.

Tidak diduga, ternyata masyarakat kalangan bawah akar rumput juga melek politik dan ikut menaruh perhatian atas kontroversi Omnibus Law UU Cipta Kerja ini. Dari hasil dialog mayoritas masyarakat di daerah tersebut, mereka menolak UU Cipta Kerja. Rupanya masyarakat pedesaan juga memperhatikan dan mempertanyakan pernyataan presiden Joko Widodo yang menyatakan para pendemo termakan isu Hoax terkait UU Cipta Kerja.

“Yang konyol adalah pernyataan dari sahabat saya Kepala Staf Khusus Presiden Jendral purn. Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan untuk menghadapi persaingan global,” kata Rahman Sabon Nama kepada redaksi Bintangrimur.net, Minggu (18/10).

Rahman mengatakan, dari pernyataan tersebut jelas terlihat baik dari pernyataan presiden Joko Widodo maupun dari Moeldoko, terkesan keduanya belum membaca Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Terlihat sepertinya pemerintah tidak menyadari bahwa Omnibus Law telah mempertaruhkan nasib petani dan rakyat terkait perubahan UU pangan dalam UU Cipta Kerja yang bermuara pada pemiskinan petani dan rakyat.

Sebab UU No.13 tahun 2010 tentang holtikultura diubah ke dalam UU Cipta Kerja pasal 33 terkait impor produk hortikultura dan perubahan juga di UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diubah kedalam pasal 124 UU Cipta Kerja dapat dialihkan untuk kepentingan umum/proyek strategis hingga tanah Hak Milik Petani bisa dicaplok beralih fungsi dan nasib petani pemilik lahan otomatis berubah menjadi buruh tani.

Foto: Doc. Rahman Sabon Nama

“Kenapa hal ini tidak diketahui/tidak disadari oleh presiden dan KSP Moeldoko yang juga adalah Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) bahwa mayoritas penduduk miskin adalah para petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di pedesaan dan hidupnya bergantung pada sektor pertanian?” tanya Rahman kebingungan.

Rahman yang menjabat Ketua Umum APT2PHI yang juga adalah Dewan Pakar dalam kepengurusan HKTI Moeldoko itu, menyatakan merasa prihatin atas pernyataan Moeldoko yang dikutip Elshinta pada Sabtu (17/10/2020).

“Masa sih … apa iya pak presiden dan pak Moeldoko tidak punya idealisme kebangsaan dan nurani kemanusian hanya persoalan kecil untuk menghadapi persaingan global pemerintah harus mengorbankan nasib petani dan rakyat Indonesia … ? Hanya untuk membela kepentingan investasi relokasi bisnis China komunis ke Indonesia serta hanya membela para konglomerat properti dan konstruksi kalangan non pri yang diuntungkan?” tanya Rahman Sabon Nama yang juga merupakan Alumni Lemhanas RI ini.

Ia mengatakan, UU Cipta Kerja tidak membawa manfaat untuk kepentingan petani dan rakyat. Bahkan lebih banyak mudhorotnya daripada membawa kemaslahatan, maka sebaiknya presiden membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

Rahman pun menghimbau agar presiden dan pemerintah untuk lebih berhati-hati jika bicara pada publik, jangan asal ngomong hanya membuat gaduh meresahkan rakyat lantaran proses komunikasi hukum yang tidak berjalan dengan baik.

“Sebaiknya Ketua DPR maupun presiden dan pemerintah harus bicara jujur dan terbuka melakukan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat yang hingga kini semakin luas melakukan demo turun ke jalan sebab beberapa persoalan mendasar dalam UU Cipta Kerja terkait sektor pangan dan pertanian akan mengancam pemiskinan rakyat dan petani Indonesia,” ujarnya.

Terkait UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang prinsipnya lebih hanya menunjang kepentingan investasi, bukan kepentingan umum, Rahman mengingatkan agar presiden Jokowi berhati-hati dalam membuat Undang-Undang, jika tidak ada prinsip kehati-hatian (precautionary principle), Omnibus Law ini akan menjadi sarana untuk mengaburkan definisi kepentingan umum dengan berbagai kepentingan oligarkis untuk memperkaya diri dan kelompok dapat disulap dengan berkedok kepentingan umum.

“Terkesan UU Cipta Kerja ini dibuat untuk melegitimasi pencaplokan tanah rakyat yang dilakukan serentak sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2020 lalu yaitu pencaplokan 300 HA tanah ulayat masyarakat Besipae, Kabupaten TTS -NTT, juga pencaplokan 1200 ha tanah garapan petani holtikultura oleh perusahan properti milik WNI keturunan China di Blok Lemah Duwur, Desa Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga pencaplokan lahan petani masyarakat Sumatera Utara dengan berbagai alasan kepentingan umum,” kata analisis politik senior ini.

Apabila UU ini tidak segera dibatalkan dikhawatirkan akan dimanfaatkan para cukong dan pejabat korup sehingga banyak tanah milik petani dan milik masyarakat adat berpotensi dirampas baik oleh negara atau oligarkis dengan restu pemerintah dan dalih bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal itu bisa terjadi karena UU Cipta Kerja ini memberi kewenangan luar biasa pada presiden untuk memanfaatkan kawasan hutan, izin pertanahan, dan lainnya yang kemudian bisa diatur dengan PP/Perpres, karena seluruh kewenangan yang selama ini melekat di daerah ditarik ke pusat. Padahal dalam UU Otonomi Daerah, urusan pertanahan seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkas Rahman Sabon Nama. (APL)

Edt: Redaksi (AN)