Ketum PPTI: Sebaiknya Jokowi Keluarkan Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945 Asli

Foto: Doc. Rahman Sabon Nama

“Pemerintahan berkuasa, utamanya presiden Jokowi, harus mendengar suara mayoritas umat dan populasi (Islam) itu. Jangan sekali-kali anggap remeh, apalagi abai,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tenggat dua hari pasca KAMI mendeklarasikan kehadirannya dengan 8 Tuntutan Penyelamatan Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2020, MUI kembali mengeluarkan maklumat “tahdzir” dengan 8 tuntutan pula pada Kamis 20 Agustus 2020.

Isi maklumat “tahdzir” adalah menolak tanpa kompromi RUU HIP dan usulan penggantinya yaitu RUU BPIP. Termasuk, menolak penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-undang, dan oleh karena itu Presiden Jokowi diminta untuk membubarkan lembaga BPIP.

Penolakan tanpa kompromi itu, menurut MUI, didasarkan atas kekukuhan sikap umat Islam bersama semua elemen Bangsa Indonesia yang menolak keras dan tegas substansi materi RUU BPIP yang berjalin berklindan atau sama saja dengan RUU HIP.

Poin lain dari maklumat “tahdzir” adalah mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa Keppres 24/2016 Tentang Hari Lahir Pancasila telah menjadi sumber penyelewengan sejarah sehingga menyulut polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menetapkan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945.

Keppres tersebut, menurut maklumat itu, harus dicabut oleh presiden, untuk digantikan dengan Keppres yang menetapkan Hari Lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945 dengan sila Ketuhanan YME sebagai landasa dan jiwa dari sila-sila yang lain, sehingga kegaduhan polemik dapat terhentikan.

Maklumat MUI ini ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Sekjen MUI Anwar Abbas, serta disepakati dan didukung oleh 34 Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan 514 Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota se Indonesia.

Pemerhati politik yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI), Rahman Sabon Nama, mengatakan bahwa secara literer maklumat “tahdzir” merupakan sebuah peringatan serius yang menyuarakan aspirasi umat Islam.

“Pemerintahan berkuasa, utamanya presiden Jokowi, harus mendengar suara mayoritas umat dan populasi (Islam) itu. Jangan sekali-kali anggap remeh, apalagi abai,” kata Rahman yang dimintai tanggapan, Ahad pagi (23/8).

Dia melanjutkan, jangan juga menganggap remeh atau menganggap sunyi lahirnya KAMI (Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia) dengan 8 butir tuntututannya yang, disusul kemudian oleh maklumat tahdzir MUI. Peringatan itu baik untuk pemerintahan eksekutif maupun legislatif di Senayan (DPR/MPR), jika tidak menghendaki posisi Jokowi sebagai presiden menjadi taruhan.

Alumnus Lemhanas RI ini juga tidak menampik terjadinya penyelewengan hukum dan konstitusi UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam maklumat tahdzir MUI maupun tuntutan para tokoh KAMI yang terdiri dari pelbagai elemen bangsa. Baik tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, intelektual, aktivis demokrasi, dan lain sebagainya.

Penyelewengan nyata menurut Rahman, antara lain telah dikeluarkannya Keppres 24 Thn 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila yang secara substantif maupun esensif menghilangkan sila Ketuhanan YME kemudian disusupi oleh pemikiran ideologi sekularisme beraroma materialisme.

“Penyelewengan itu senafas dengan pemaksaan untuk menggolkan RUU HIP, lalu ditukangi lagi dengan RUU BPIP sampai dengan UU No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” kata cucu buyut dari Panglima Perang Jelajah Prakemerdekaan RI, Kapitan Lingga Ratuloli ini.

Penyelewengan yang menurutnya massive dan melanggar batang tubuh pembukaan UUD 1945 itu berpotensi besar menggoyahkan kedudukan Jokowi sebagai Kepala Negara dengan argumen konstitusional bahwa Presiden Jokowi telah sewenang-wenang melanggar UUD Negra RI.

“Di titik ini, maka negara harus diselamatkan dari ketidakaturan perundangan dan hukum yang berujung kehancuran,” kata Rahman.

Langkah penyelamatan itu menurutnya adalah Presiden Jokowi dapat menggunakan hak prerogatifnya, segera mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 yang asli. Selain itu, perlu segera pula melakukan perombakan (reshufle) kabinet untuk kemudian dengan mengutamakan penempatkan para profesional sesuai potensi dan kompetensi keahlian dalam kabinet.

Menurut Rahman, oligarki politik maupun oligarki bisnis tergambar dalam pemerintahan Jokowi saat ini mutlak perlu disingkirkan jauh-jauh dari sebuah tatanan pemerintahan dan kabinet.

“Porsi untuk posisi anggota kabinet pun perlu mempertimbangkan mayoritas umat Islam yang secara populasi adalah 87%. Ini keberhasilan yang dipraktekan di era Orde Baru presiden Soeharto ideal proporsional, untuk mengembalikan kepercayaan publik” pungkasnya. (APL)

Edt: Redaksi (AN)