Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat

Foto: (Ist)

“Penetapan status itu harus meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan; bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai, penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, dalam sebulan terakhir, negara dengan segala perangkatnya seperti amatir, hilang arah, dan sporadis menghadapi Covid-19.

Dokter, perawat, dan tenaga pendukung fasilitas kesehatan lainnya dibiarkan mempertaruhkan nyawanya tanpa alat pelindung diri yang berkualitas dalam jumlah memadai.

“Bahkan sudah didukung dengan gelombang solidaritas dan donasi warga saja, negara berjalan mundur. Kami kira, negara belajar dari kesalahannya menganggap remeh Covid-19. Ternyata kami salah. Peningkatan eksponensial jumlah pasien positif Covid-19 kian pesat apabila masih dihadapi dengan strategi standar,” ujarnya, Senin (30/3/2020).

Menyikapi buruknya tata kelola respon wabah Covid-19, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Joko Widodo Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Republik Indonesia untuk segera menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

“Penetapan status itu harus meletakkan otoritas tertinggi dalam upaya penanggulangan Covid-19 berada di otoritas kesehatan; bukan dalam wujud darurat sipil apalagi darurat militer,” katanya.

Lalu, pelibatan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, misalnya dalam jumlah terbatas dan bersifat perbantuan kepada otoritas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaannya, serta tidak melakukan tindakan di luar hukum atau mandat yang ada.

“Negara juga harus memastikan darurat kesehatan itu tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari respon itu juga, Koalisi Masyarakat Silil juga meminta pemerintah pusat tidak melemparkan tanggung jawab penanganan Covid-19 yang ada dalam kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, penentuan prioritas kerja pemerintah difokuskan pada pembenahan penanganan pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak Covid-19.

“Pemerintah harus memastikan dan mendistribusikan secara proporsional persediaan alat pelindung diri, obat-obatan, terutama obat-obatan esensial seperti ketersediaan ARV, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan,” paparnya.

Kemudian, lanjut Kurnia, Pemerintah perlu merombak sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik menjadi transparan, tepat, cepat, dan peka krisis; dan dikombinasikan dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif.

“Kalau tenaga kesehatan adalah garda terdepan, hunian layak adalah benteng terdepan dalam melawan Covid-19 melalui isolasi mandiri. Kebijakan dan praktik yang menyebabkan hilangnya akses terhadap hunian dan tanah, seperti penggusuran paksa harus dihindari dan dihentikan,” lanjutnya.

Pemerintah, sambung Kurnia, seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak (physical distancing).

Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan mulai langkanya sejumlah barang seperti vitamin, obat-obat dasar seperti paracetamol, antiseptik termasuk hand sanitizer dan menjamin ketersediaan pangan, air, listrik, bagi seluruh Rakyat Indonesia, terutama kelas sosial ekonomi bawah yang akan terdampak keras dan disproporsional dari kisruhnya kebijakan Negara sejauh ini.

Lalu, Pemerintah wajib menyiapkan segala hal berkenaan dengan mitigasi dampak dari penetapan darurat kesehatan masyarakat, sebagaimana termaktub di dalam UU No. 6/2018.

“Pemerintah wajib mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan bantuan lainnya untuk kebutuhan hidup harian, dan mempercepat persiapan serta penyediaan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, memastikan semua langkah tersebut dilakukan secara transparan juga bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah,” ucapnya.

Kurnia menambahkan, berbagai upaya solidaritas antarwarga terus bermunculan, termasuk memberikan donasi bagi masyarakat kelas sosial ekonomi bawah, memproduksi alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan, dan secara swadaya membuat cairan antiseptik serta masker untuk dibagikan.

Inisiatif dan langkah dari warga untuk saling membantu dan bersolidaritas adalah hal positif dan baik. Namun, di sisi lain, inisiatif dan langkah tersebut juga adalah tindakan korektif dari warga serta masyarakat atas gagalnya otoritas negara dalam penanganan Covid-19.

“Warga dibiarkan dalam kecemasan dan ketidakpastian selama empat minggu terakhir, oleh karena itu kecepatan pengambilan keputusan yang tanggap darurat sangat dibutuhkan sekarang,” tegasnya.

Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga.

Dia bilang, warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa semua keluar dari krisis ini, apa yang akan dilalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara.

Berikur organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil

  1. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)
    2. AJAR
    3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
    4. AMAN
    5. AMAR
    6. APIK
    7. Arts for Women
    8. Drug Policy Reform
    9. Elsam
    10. Engage Media
    11. FBLP – KPBI
    12. Greenpeace Indonesia
    13. Hakasasi.id
    14. Humanesia
    15. ICW
    16. Imparsial
    17. Indonesia Feminis
    18. INSTITUT PEREMPUAN
    19. IPPI
    20. Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK)
    21. Kios Ojo Keos
    22. Koalisi warga Lapor COVID-19
    23. KontraS
    24. KPRI
    25. LBH APIK Jakarta
    26. LBH Jakarta
    27. LBH Masyarakat
    28. LBH Pers
    29. Lokataru
    30. P2D
    31. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
    32. PKNI
    33. PSHK
    34. PUSAD Paramadina
    35. Putera Pertiwi
    36. Resister Indonesia
    37. Rujak Center for Urban Studies
    38. Rumah Cemara
    39. Urban Poor Consortium (UPC)
    40. WALHI
    41. WatchDoc
    42. YLBHI . (NH)

Edt: Redaksi (AN)