Konglomerat Dan Perusahaan Raksasa Wajib Berperan Nyata Cegah Kelaparan Massal

Foto: Doc. Ali Mahsun Atmo

“Dibutuhkan adanya konstribusi dan kebersamaan segenap pemangku kepentingan di negeri ini dengan langkah-langkah extra ordinary order dibawah satu komando Presiden RI baik selaku Kepala Pemerintahan maupun selaku Kepala Negara”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kondisi ekonomi rakyat saat ini pada fase keterpurukan lanjutan. Demikian pula perekonomian nasional. Bahkan ancaman resesi ekonomi semakin nyata. Dibutuhkan penanganan super cepat dan tepat sasaran. Tentunya pemerintah, sekali lagi, tidak bisa bekerja atau menanggung beban sangat berat ini sendirian.

“Dibutuhkan adanya konstribusi dan kebersamaan segenap pemangku kepentingan di negeri ini dengan langkah-langkah extra ordinary order dibawah satu komando Presiden RI baik selaku Kepala Pemerintahan maupun selaku Kepala Negara. Karena jika terlambat/lamban dan bekerja sendirian, lonjakan kemiskinan ratusan juta penduduk saat ini dapat segera menjelma jadi kelaparan massal yang sangat mahal ongkosnya bagi eksistensi merah putih dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN) di Kota Bekasi Jawa Barat, Jumat pagi, 14 Agustus 2020.

Apa yang disampaikan secara terbuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil ke Presiden Jokowi 11 Agustus 2002 di Bandung bahwa saat ini sebanyak 72% atau 36 juta dari 50 penduduk Jawa Barat atau 10,7 juta keluarga tangannya dibawah atau butuhkan subsidi. Ada lonjatakan yang sangat drastis sebesar 47% dimana sebelum ada wabah Covid-19 hanya 25%.

“Tentunya hal tersebut juga terjadi di 33 propinsi lain diseluruh Indonesia. Artinya saat ini kemiskinan baru sudah lebih dari seratus juta penduduk diseluruh tanah air. Jika kenyataan ini tidak segera ditangani dengan super cepat dan tepat sasaran maka bisa segera terjadi kelaparan massal yang pada ujung dan akhirnya dapat timbulkan persoalan sosial yang sulit dikendalikan yang membahayakan tata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kita,” tambah Ali Atmo, dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang juga Ketua Umum DPP APKLI.

Menurutnya, tidak ada jalan lain kecuali Pemerintah secepat-cepatnya belanjakan sisa APBN 2020 Rp 1.457 Triliun sehingga roda ekonomi rakyat bergerak ekfektif dan ekonomi nasional beranjak pulih dari ancaman resesi ekonomi. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah tidak bisa kerja sendirian harus melibatkan segenap kekuatan elemen bangsa khsusunya pemangku kepentingan yang selama menaungi para pelaku ekonomi rakyat (lembaga/organisasi), para konglomerat, perusahaan raksasa swasta domestik dan asing yang usahanya di Indonesia, disamping picu kinerja BUMN dan belanja ASN.

“Dalam situasi force majoure saat ini, berapapun anggaran yang dibutuhkan, juga sumbernya apakah harus hutang ke luar negeri itu tidak penting. Yang pasti Negara RI dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi miliki kewajiban dan tanggungjawab selamatkan jiwa rakyat, penuhi kebutuhan pangan rakyat, cegah krisis pangan dan kelaparan massal, dongkrak daya beli rakyat, gerakkan roda ekonomi rakyat dan perekonomian nasional atasi krisis dan ancaman resesi ekonomi, serta menjamin keberlanjutan tata kelola bangsa dan negara,” imbuh Ali Mahsun Atmo.

“Para konglomerat dan perusahaan swasta raksasa domestik dan asing hukumnya wajib berperan nyata mencegah negeri ini alami resesi ekonomi, dan mencegah terjadinya kelaparan massal. Kenapa? Kekayaan berjimbun yang dimiliki para konglomerat didapatkan di negeri ini. Demikian pula, perusahaan raksasa sawsta domestik maupun asing. Tidak boleh hanya melakukan pemantasan dan seremoni belaka,” pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998. (NH)

Edt: Redaksi (AN)