Korupsi di Indonesia Sudah Melampaui Titik Nadir

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia sudah menjadi alternatif pilihan terbaik untuk segera memberantas korupsi”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tekad Deputi Penindakan KPK yang mengatakan upaya terhadap Pengusutan Korupsi Bansos tidak akan berhenti pada Juliari Batubara. (Kompas.TV 20 Januari 2021). Karyoto, Deputi Penindakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengembangkan kasus dugaan suap bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

KPK akan mengusut dugaan korupsi yang terkait pada program bantuan sosial lainnya bila terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan adanya bukti keterlibatan dari pihak lain.

Pengusutan KPK terkait korupsi bansos katanya, tidak menutup kemungkinan akan mengusut adanya kerugian negara dalam kasus suap bansos itu sampai pihak manapun yang terlibat. Karena masalah bansos bukan hanya berkisar pada yang menerima suap, tapi juga pada yang menyuap. Tentu jumlah mereka pun banyak yang ikut terlibat. Jadi kalau sudah ada kepastian informasi yang cukup, siapun mereka itu akan terus dikejar juga.

Semangat KPK untuk meringkus semua yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana bansos ini patut didukung oleh masyarakat luas, agar masalah orang miskin yang sedang memerlukan bantuan itu bisa segera diatasi. Kecuali itu, tentu saja hasrat masyarakat untuk memberantas korupsi bisa segera terwujud. Seperti antusiasme dari warga masyarakat untuk ikut mendorong diberlakukannya hukuman mati bagi mereka yang melakukan korupsi di Indonesi perlu direalisasikan

Hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia sudah menjadi alternatif pilihan terbaik untuk segera memberantas korupsi. Jika tidak, maka selamanya korupsi di Indonesia tidak pernah bisa di berantas hingga tuntas.

Apalagi pada akhir belakangan ini adanya kecenderungan dari tindak pidana korupsi semakin meningkat dan nekat masuk dalam budaya kita. Hingga tak ada lagi celah dari sumber keuangan rakyat yang dikekola oleh pemerintah yang belum dijarah.

Dana bansos saja yang lebih pamali dan haram untuk dijarah, disikat juga. Boleh jadi dana untuk bantuan bencana alam yang lengah pun akan mereka gasak. Walhasil, perilaku korupsi sudah amat sangat keterlauan dan melapaui batas. Justru mereka yang melakukannya adalah pejabat publik atau mereka yang sedang duduk dan mengelola uang negara yang berasal dari rakyat.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah berada pada stadium yang gawat. Kasus Yuliari Batubara bisa jadi padanan seperti dengan cara memotong setiap paket bantuan senilai Rp10 .000 dari jutaan jumlah paket bansos itu. Jadi jumlahnya terakumulasi jadi sangat besar hingga triliuanan rupiah.

Artinya jelas, cara korupsi seperti itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Sebab dari pihak vendor yang melakukan pasti melibatkan orang banyak pula. Belum lagi mereka yang berada dibalik perselingkuhan dana bansos itu, persis seperti penjarahan dana BPJS Ketenagakerjaan yang untuk sementara saja milainya yang sudah menguap tak kurang dari 43 triliun rupiah. Belum lagi duit para Tentara Nasional Indonesia yang terkumpul dalam Asabri.

Begitu juga dengan Asuransi Jiwasraya yang telah menjerat para pelakunya ke penjara, toh masih ditengarai terlibat juga dalam kasus lain yang menjarah uang rakyat itu.

Dugaan terhadap Juliari Batubara yang telah menerima uang pelicin sebesar Rp 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi itu harus diusut tuntas. Karena kuat dugaan cara penjarahan dana bansos itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masib. Karena itu bisa dipastikan pelakunya pasti melibatkan orang banyak. Termasuk mereka yang memberi kemudahan serta memberi perlindungan terhadap pelaksananya di lapangan.

Uang sebanyak itu diduga dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp10.000 per paket bansos demgam nilai Rp300.000. 

Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta memang sudah ditetapkan jadi tersangka.

Penyidik KPK yang telah melakukan penggeledahan rumah di Prima Harapan Regency Bekasi terkait dengan kasusnya Juliari Batubara, juga membidik Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, dan Pepen Nazaruddin itu diharap dapat mengungkap lebih terang lagi sosok-sosok yang terlibat dalam kasus sunat menyunat dana untuk orang miskin ini.

Jadi betapa keji dan biadabnya mereka yang tak lagi punya hati ini memakan duit wong cilik. Sebab prilaku koruptor yang telah keluar dari takaran kemanusiaan ini, semua koruptor di Indonesia layak dan pantas tidak bisa dimaafkan.

Sepatutnya mereka dihukum mati saja. Dan jangan pernah lagi diberi tempat dan permaafan, keringan dan kemudahan saat menjalani ganjaran hukum di lembaga pemasyarakatan. Bila perlu para pelaku korupsi di Indonesia diberi juga sanksi moral bersama semua keluarganya dengan cara mengucilkan dari masyarakat. Sebab virus korupsi itu juga bisa menular seperti pandemi Covid-19.

Edt: Redaksi (AN)