KPK dan Kejaksaan Keok di Kabupaten Bandung?

Foto: Ist

“Diperkirakan sekitar 3000 proyek dengan pola dan sistem penunjukkan langsung selama Dadang Naser dan Anang Sosanto menjabat”

Oleh: Muslim Arbi (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tersebar berita bahwa kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bandung ramai jadi perbincangan publik. Di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bandung yang diduga melibatkan Bupati Dadang Naser dan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Anang Susanto di tangani oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Tapi dua insitusi Penegakan Hukum yang diantaranya bertugas memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu saat menangani kasus di Kabupaten Bandung, menghadapi Bupati dan mantan Ketua DPRD itu seolah keok, tak bernyali dan takluk.

Buktinya sampai saat ini, Bupati Dadang Naser dan Anang Susanto melenggang kangkung. Seolah manusia-manusia sakti yang tak terjamah hukum dalam kasus-kasus korupsi yang sudah heboh di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung.

Konon, ada upaya OTT KPK terhadap Bupati Dadang Naser, tapi yang bersangkutan, dilindungi oleh seorang Oknum aparat sehingga belum terjamah sampai saat ini. Sang Bupati, yang adalah menantu mantan Bupati Obar Subarna itu dikabarkan sakit saat OTT.

Publik Bandung pun mencibir. Dadang Naser, suami Kurnia Agustina, yang sekarang sebagai Cabup Bupati dari Golkar 2020-2025 itu di anggap pura-pura sakit?

Begitu juga tersebar berita, Putera Anang Susanto mantan ketua DPRD Kabupaten Bandung sedang jadi buronan karena kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan bapaknya dan dirinya itu. Kasus Anang Susanto saat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bandung di duga terlibat dengan Bupati Dadang Naser, yang perusahaan nya menguasai proyek-proyek infrastruktur tanpa tender dengan penunjukan langsung (PL).

Proyek yang nilainya Rp 1 Miliar. Di pecah menjadi 5 proyek dengan nilai, masing-masing Rp 200 juta. Dengan cara itu tanpa tender dilakukan penunjukkan langsung terhadap perusahaan-perusahaan penerima penunjukan langsung. Nilai yang di terima masing-masing perusahaan Rp 92 juta dari nilai Rp 200 juta yang sudah di pecah dari Rp 1 Miliar nilai proyek.

Diperkirakan sekitar 3000 proyek dengan pola dan sistem penunjukkan langsung selama Dadang Naser dan Anang Sosanto menjabat. Di sini secara nyata dan kasat mata terjadi korupsi besar-besaran yang diduga dilakukan oleh Bupati Dadang Naser dan Ketua DPRDnya Anang Susanto.

Beberapa hari lalu, Kamis, 27/8, sejumlah Mahasiswa dan Pemuda lakukan aksi demo ke kantor kabupten Bandung di Soreang karena dugaan pemberian gratifikasi THR beberapa waktu lalu kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung agar kasus ini di usut tuntas penegak hukum.

Tersebar info bahwa Cabup Kabupaten Bandung, Kurnia Agustina yang berpasangan dengan seorang pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang adalah puteri dari mantan Bupati Obar Sobarna, Bupati Bandung (2000-2005 dan 2005-2010) dengan sesumbar telah menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk menduduki kursi bupati Kabupaten Bandung?

Sejumlah aktivis mempertanyakan soal dana Cabup Golkar itu? Dari mana mendapatkan dana ratusan miliar tersebut, apakah dana-dana itu dikumpulkan oleh Bupati Dadang Naser yang menjabat dua periode yang adalah suami Kurnia Agustina, sang Cabup Golkar. Suaminya menjabat sejak (2010-2015) dan (2015-2020) itu? Atau dana ratusan miliar itu juga ikut di kumpulkan oleh Calon Wakil Bupatinya, Usaman Sayogi yang masih berstatus sebagai ASN menjabat sebagai Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bandung? Jumat (28/8) lalu, Orkesmas mendatangi Bawaslu Kabupaten Bandung mempertanyakan posisi Usman Sayogi sebagai ASN yang dianggap tidak netral dalam pilkada di Kabupaten Bandung (visi.news)

Apakah KPK dan Kejaksaan, telah tumpul taji dan nyalinya saat menangani kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bandung, karena telah di lumpuhkan dengan dana besar yang dimiliki dinasti politik Obar Subarna itu?

Buktinya saat Kajati Jawa Barat tangani kasus dugaan Korupsi Dadang Naser dan Anang Susanto; Kanit Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaw di ajak pergi Umroh dan setelah itu kasus korupsi anggaran infrastruktur ratusan itu sampai saat ini tidak terdengar lagi?

Jika KPK dan Kejaksaan yang tangani kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bandung, belum juga menangkap pejabat dan mantan pejabat pelakun korupsi di Jawa Barat itu. Dua lembaga hukum tersebut dianggap oleh Publik telah di beli oleh para koruptor.

Edt: Redaksi (AN)