Kredit Macet, Agunan Telah Disita dan Dilelang, JPU: Mulyono Dituntut 14 Tahun Penjara

Foto: (Ist)

“Hal yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Mulyono, terdakwa kasus korupsi kredit fiktif BRI Agroniaga Rantauprapat senilai Rp 23,5 miliar, dituntut penjara 14 tahun di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (22/8) lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) asal Kejati Sumut, Adlina menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak main-main, Jaksa juga membebankan terdakwa dengan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 23.534.400.202, subsider 6 tahun enjara.

“Menuntut supaya majelis hakim tindak pidana korupsi yang menyidangkan perkara. Menyatakan terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan penjara selama 14 tahun dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” ungkap Jaksa Adlina.

Bagi Jaksa, hal yang memberatkan karena terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Hal yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” cetus Jaksa.

Di awal persidangan, terdakwa yang mengenakan kemeja koko cokelat serta kacamata ini tampak sibuk menulis di secarik kertas. Saat dibacakannya angka hukuman 14 tahun, terdakwa mulai gelisah dan tak lagi menulis di kertas, namun hanya tertunduk lesu dan menatap tajam Jaksa yang membacakan tuntutan.

Seusai dibacakan, Majelis Hakim yang diketuai Syafril Batubara memberikan waktu kepada terdakwa untuk melakukan nota pembelaan pada 29 Agustus 2019 mendatang.

Usai persidangan, terdakwa tampak terus menutupi wajahnya dengan buku yang dipegangnya. Saat dimintai komentar, ia tampak diam dan hanya maju melawati awak media.

Sementara, Pengacara terdakwa Iwan Wahyudi, menyebutkan bahwa tuntutan tersebut terlalu berat.

“Ya kita lihat terlalu berat, dan kita akan melakukan pembelaan di pleidoi nantinya,” cetusnya.

Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Mulyononmembantah bahwa menerima uang dari 23 debitur dengan total baki debet per 30 Juni 2015 sebesar Rp19.848.837.423.

“Yang Rp 19 miliar itu saya tidak tahu, JPU yang tahu itu. Saya enggak ada nikmati Rp19 miliar itu, yang lainnya mungkin yang nikmati, masyarakat sana,” ungkapnya ketika ditanya kuasanya hukumnya.

Bahkan, ia menjelasakan bahwa untuk melunasi seluruh kredit macetnya terdakwa sempat akan melakukan pinjaman ke bank lain namun tidak disetujui.

Kasus ini bermula dari temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BRI Agroniaga Pusat pada tahun 2014 terhadap BRI Agroniaga Cabang Rantauprapat.

Dimana ditemukan adanya hubungan antara beberapa orang debitur dalam pengajuan kredit yang menjadi indikasi penggunaan nama-nama orang lain dalam pengajuan kredit oleh satu orang.

Lalu Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen BRI Agroniaga (Kantor Pusat) mencabut kewenangan memutus kredit Wan Muharammis pada November 2014 lalu tanggal 1 Desember 2014 sampai 9 Desember 2014 dilakukan audit khusus dan masalah terlihat semakin jelas. Saat itu ditemukan dan kolektibilitas kredit terdakwa Mulyono dan debitur-debitur yang terindikasi mulai menurun.

Berdasarkan temuan audit rutin tersebut, maka SKAI BRI Agroniaga mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit pada Desember 2014 dengan hasil temuan beberapa dokumen yang diragukan keabsahannya dan ada 40 debitur yang berhubungan dengan terdakwa.

Dimana pada saat itu kepemilikan jaminan berupa SHM yang satu sama lain berkaitan dan nama-nama di trade checking ada menyebut nama terdakwa Mulyono.

Terdakwa mengunakan nama orang lain dalam pengajuan proses kredit ke BRI Agroniaga dengan cara meminjam KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah milik para debitur yang kebanyakan merupakan karyawan ataupun keluarga karyawan yang bekerja untuk terdakwa.

Terdakwa kemudian menyerahkan KTP suami-istri, KK dan Buku Nikah milik para debitur tersebut kepada saksi Riki Nasution yang merupakan Account Officer (AO) di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantauprapat

Lalu terdakwa juga melengkapinya dengan NPWP, SIUP, TDP dan SHM yang menjadi agunan/jaminan kredit untuk kemudian saksi Riki membuat permohonan kreditnya dan semua berkas kredit tersebut diteruskan ke bagian Penunjang Bisnis untuk dilakukan BI Checking oleh ADK, dan untuk SHM yang menjadi agunan

Kemudian diserahkan oleh ADK kepada notaris untuk dilakukan cek bersih. Setelah ADK menyatakan bahwa nama-nama debitur tersebut BI bersih, saksi Riki selaku AO lalu berkomunikasi langsung dengan Pincab Kukuh Apra Edi maupun Wan Muharammis untuk melakukan kunjungan nasabah.

Setelah Pinca setuju untuk melakukan kunjungan nasabah, saksi Riki langsung menghubungi terdakwa bahwa Pinca dan AO akan melakukan kunjungan nasabah ke lokasi agunan dan usaha calon debitur yang diajukan oleh terdakwa.

Mulyono dan Riki lalu sepakat untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan. Kemudian saksi bersama dengan Pinca pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan kemudian bertemu dengan terdakwa Beni Siregar yang sudah menunggu di lokasi tersebut bersama dengan debitur yang identitasnya dipakai oleh terdakwa.

Terdakwa Mulyono kemudian menuntun Pinca dan Riki ke lokasi agunan untuk kemudian dilakukan survei oleh AO dan Pinca. Setelah melakukan survei ke lokasi agunan, AO dan Pinca melakukan survei ke lokasi usaha dan ditunjukkan oleh terdakwa bukan ke lokasi usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut.

Setelah saksi Riki selesai melakukan kunjungan nasabah, ia lalu membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK).

Di dalam MAK tersebut diuraikan harga pasar objek jaminan yang hasilnya keseluruhan nilai agunan tersebut di mark-up atau dinilai jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya agar dapat memenuhi batas nilai pinjaman kredit yang diajukan.

Saksi Riki selaku AO yang memprakarsai permohonan kredit kemudian membawa hasil LKN dan MAK kedalam rapat komite yang dihadiri oleh Pinca dan AO yang lain untuk pemaparan hasil MAK dan kemudian dihasilkan putusan kredit.

Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantauprapat kepada 23 Debitur dengan total plafond sebesar Rp 22.515.000.000, dan total baki debet per 30 Juni 2015 sebesar Rp19.848.837.423 diragukan kewajarannya yang digunakan oleh Mulyono dengan memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuannya sebesar Rp23.534.400.202

Edt: Redaksi (AN)