Kriminalisasi Petani Perhutanan Sosial Kembali Terjadi

Foto: (Ist)

“Kegiatan menanam tanaman kebun atau berkebun di hutan sudah jamak dilakukan petani di dalam dan sekitar hutan”

Malang (Bintangtimur.net) – Sriwoto, 62 tahun, petani perhutanan sosial Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Malang, Jum’at 30 Agustus 2019 dipanggil oleh Kepolisian Malang untuk memberikan keterangan tambahan sebagai tersangka atas pasal 92 ayat (1) juncto pasal 17 ayat (2) huruf b, yaitu melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan, dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun dengan denda 1,5 Miliar sampai 5 Milyar rupiah. Peristiwanya sendiri terjadi 1 tahun lalu.

Kegiatan menanam tanaman kebun atau berkebun di hutan sudah jamak dilakukan petani di dalam dan sekitar hutan. Petani biasa menanam kopi, pete, jengkol, nangka, di dalam kawasan hutan dengan atau tanpa ijin Menteri. Hal yang sama dilakukan oleh seorang Sriwoto.

Presiden Joko Widodo membuat program prioritas perhutanan sosial termasuk terhadap hutan negara di Pulau Jawa melalui PermenLHK No 39 Tahun 2017. Peraturan tersebut adalah pemberian akses legal terhadap pemanfaatan hutan oleh petani penggarap di dalam maupun sekitar hutan negara di Jawa.

Melalui perhutanan sosial tersebut kegiatan pemanfaatan hutan dengan menanam kayu, tanaman multi guna, termasuk di dalamnya tanaman buah-buahan menjadi legal dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Di Malang telah lebih dari 5.955 hektar lokasi hutan perhutanan sosial, salah satunya adalah KTH Maju Mapan desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan SK IPHPS No 944/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/3/2018. Presiden Joko Widodo menyerahkan secara resmi SK IPHPS tersebut pada 9 Maret 2018 di Tuban.

Salah satu pesan Presiden adalah agar masyarakat memanfaatkan lahan dengan menanami lahan kawasan hutan yang telah diberikan ijinnya tersebut. 

Salah satu dari penerima SK tersebut di Tuban adalah Sriwoto yang jauh sebelum SK IPHPS telah menanam cengkeh, nangka, dan lain-lain.

“Saya mendengar Presiden mengatakan lahan hutan boleh untuk ditanami agar rakyat dapat makan. Jadi saya dan teman-teman mengajukan perhutanan sosial. Alhamdulillah sudah menerima SK IPHPS dari Presiden,” ucapnya.

Kelompok Tani penerima SK IPHPS sekarang tengah mengikuti program kebun bibit rakyat yang dimaksudkan untuk menyiapkan bibit kayu, tanaman multi guna, buah-buahan untuk ditanam di areal ijin.

Oleh karena itu Sriwoto mengaku bingung kenapa dirinya ditersangkakan pasal pidana karena menanam tanaman buah-buahan yang ancaman pidananya dituntut 3-5 tahun atau denda 1,5 M hingga 5 M. 

Pada Kamis, 29 Agustus 2019, Sriwoto didampingi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial menyampaikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang bersangkutan juga menemui Dirjen Penegakan Hukum untuk menyampaikan pengaduan secara langsung.

Dirjen Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani menerima langsung yang bersangkutan. Sriwoto juga telah menghadap Kantor Staf Presiden dan ditemui Tenaga Ahli KSP, Usep Setiawan.

“Saya kan diberikan SK perhutanan sosial oleh Kementerian, lah ini kok saya mau ditersangkakan oleh Kepolisian. Saya mohon tanggungjawab dari Kementerian dan Presiden. Saya kan hanya ikut arahan Presiden bahwa lahan hutan boleh digarap (dimanfaatkan) dan boleh mengajukan ijin hutan sosial, dan saya juga telah mendapatkan ijin, diserahkan langsung Presiden,” kata Sriwoto dengan polosnya kepada KLHK dan KSP.

“Saya juga ikut arahan untuk menanam, saya sudah menanam nangka ada 100 batang, petai, durian, dulu pernah nanam cengkeh, pisang, dan lain-lain. Lha kok saya mau dihukum,” lanjutnya.

Deputi Kebijakan, Hukum dan Advokasi DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Carkaya menyatakan bahwa tindakan panggilan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai tersangka dugaan tindak pidana kegiatan perkebunan di kawasan hutan oleh Kepolisian Malang setelah 1 tahun kejadian perkara (Agustus 2018) sangat janggal.

Apalagi sebelum panggilan 30 Agustus 2019 dilayangkan, yang bersangkutan belum menerima sprindik Kepolisian. Hal tersebut adalah kriminalisasi yang nyata kepada petani perhutanan sosial.

Lebih lanjut Carkaya menyatakan, bahwa pengaduan tindak pidana dilakukan oleh aparat Perum Perhutani, kepada petani yang telah menerima SK Perhutanan Sosial dari Presiden, menunjukkan bahwa resistensi Perum Perhutani terhadap program presiden. Carkaya meminta ketegasan sikap KLHK.

“Ini kan SK kementerian, mestinya kementerian bertanggungjawab melindungi SK dan petani pemegang SK yang telah diterbitkannya. Kami meminta komitmen Presiden dan KLHK terhadap program perhutanan sosial melalui skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial ( IPHPS). Sebab tanpa komitmen yang jelas dan sungguh-sungguh, petani miskin yang menjadi korban,” ujarnya.

Khusus perhutanan sosial di Malang, saat ini masih mendapatkan hambatan, selain kriminalisasi, penandaan batas SK IPHPS juga masih belum dilakukan oleh KLHK sejak SK diberikan Presiden 2018 atau sekitar 17 bulan.

Upaya penandaan batas terhambat oleh resistensi dari oknum Perum Perhutani, dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan upaya mediasi di lapangan yang dijanjikan oleh KLHK sejak Oktober 2018 juga tak kunjung dilakukan. 

Sementara itu di Gedung Bina Graha, Usep Setiawan, tenaga ahli KSP menyatakan akan siap membantu menangani perkara melalui tim penyelesaian konflik agraria, dan akan mengkomunikasikan perihal kasus ini kepada pihak-pihak terkait, baik Kepolisian maupun KLHK.

Sementara Dirjen Gakkum KLHK menyatakan akan membicarakan penanganan lebih lanjut kepada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan selaku Direktorat yang mengurus dan bertanggungjawab terhadap penerbitan ijin perhutanan sosial. 

“Sepertinya program PS di Jawa ada yang ingin menggagalkan, padahal program presiden ini ingin mendaya serba gunakan hutan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas Carkaya.

Edt: Redaksi (AN)