Kriminalisasi Terhadap Wartawan Kembali Terjadi

Foto: (Ist)

“DPP SPRI meminta Bupati Kaur Gusril Pausi bertanggungjawab atas penganiayaan tersebut,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kali penganiyaan dialami rekan sejawat Aprin T Yanto (36) wartawan BeritaHUKUM.com yang dilakukan Ajudan Bupati Kaur Gusril Pausi yang masih diketahui berinisial HD, Selasa (14/5/2019) di Kantor Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu.

Peristiwa penganiayaan terjadi ketika Aprin wartawan BeritaHUKUM.com itu hendak melakukan konfirmasi dengan Bupati Kaur, Gusril Pausi, diruang kerja Gusril.

Akibat penganiayaan tersebut Aprin Yanto mengalami lebam di pelipis mata kiri hingga Aprin terjatuh dan sempat muntah.

Atas penganiayaan yang kembali dialami wartawan ini (BeritaHUKUM.com), DPP SPRI menyatakan sikap mengutuk secara tegas atas tindakan membabi-buta yang dilakukan Ajudan Bupati Kaur.

“DPP SPRI meminta Bupati Kaur Gusril Pausi bertanggungjawab atas penganiayaan tersebut,” tegas Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi melalui Koordinator Wilayah DPP SPRI Bagian Barat, Devis Karmoy di Medan lewat media statement, Rabu (15/4/2019) yang kirim kepada seluruh media massa di tanah air.

“Selain mendesak Bupati Kaur meminta maaf kepada seluruh wartawan Indonesia melalui media massa, kami juga meminta Bupati Kaur untuk memberikan sanksi tegas dengan memberhentikan ajudan HD,” pinta Devis Karmoy.

Tidak hanya sanksi pemecatan yang diberikan kepada Ajudan Bupati Kaur, DPP SPRI juga mendesak Kepolisian setempat untuk memproses hukum pelaku dengan menjerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers jelas diatur bahwa perbuatan ajudan Bupati Kaur telah melanggar Pasal 18 ayat 1 dan dapat dipidana penjara selama 2 tahun atau denda sebanyak Rp.500 juta,” ujar Devis Karmoy yang juga alumni Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) 2011 di PWI Sulawesi Selatan.

DPP SPRI berharap korban dan manajemen BeritaHUKUM.com tidak memberi ampun terhadap pelaku Ajudan Bupati Kaur, sehingga proses hukum harus tetap ditegakan, dan dapat menjadi efek jerah bagi pihak lain.

“Kita minta manajemen BeritaHUKUM.com tidak memberi ampun terhadap pelaku, supaya menjadi pembelajaran bagi warga bangsa lain,” kata Devis Karmoy.

Demikian Media Statement ini kami keluarkan sebagai bentuk keprihatinan atas tindakan membabi buta yang dilakukan Ajudan Bupati Kaur.

Edt: Redaksi (AN)