Langkah ‘SONTOLOYO’, Guyur BLT dan Modal Produktif Ke Rakyat Atasi Kebangkrutan Massal UMKM

Foto: Doc. dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed

Jangan ada lagi hal-hal yang tidak membolehkan para pedagang berjualan”

Oleh: dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI)
Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN)
Ketua Umum Primnaskop Gumregah Sakti Nusantara (GSN)

JAKARTA (Bintangtimur.net) – Pandemi covid-19 menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda sama sekali dibandingkan krisis 1998. Yang terawal dan terburuk terdampak akibat krisis Kesehatan ini adalah UMKM dan sektor informal. Ambruk seketika tatkala pandemi ini diumumkan pemerintah pada bulan maret 2020 yang lalu.

Pada bulan Juli 2020, Asian Development Bank (ADB) menyampaikan 48,6% UMKM di Indonesia telah mengalami kebangkrutan. Sekitar 32 juta UMKM bangkrut dan dampaknya sangat luar biasa. Data terbaru saat ini, 50,5% UMKM bangkrut, sebesar 35% sisanya terancam kebangkrutan. Secara the riil ekonomi rakyat hari ini hanya sekitar 15% UMKM yang bertahan dan 4% alami perkembangan. Lebih dari itu, pilar utama dari pertumbuhan ekonomi negeri ini adalah hal-hal yang sifatnya konsumtif.

Dan saat ini ekonomi dilevel bawah hanyalah kuliner dan usaha dibidang sektor kebutuhan pokok, serta pertanian dan perikanan. Yang lain ambruk semisal home industri dan dunia wisata.

Realitas ini tentunya tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Bisa timbulkan dampak yang sangat signifikan terkait kebutuhan dasar rakyat, serta ancaman terjadinya sebuah realitas sosial yang pada ujung dan akhirnya sulit dikendalikan. Untuk itu, seyogyanya seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, segenap kekuatan elemen bangsa, seluruh rakyat dan bangsa ini khususnya pelaku ekonomi rakyat UMKM dan sektor informal untuk bersama-sama melakukan segala daya dan upaya menggerakkan roda ekonomi rakyat.

Sehingga kebutuhan dasar rakyat tidak kekurangan, tidak terjadi kelaparan dan stabilitas kehidupan sosial dapat dijaga dan dipertahankan secara kokoh.

Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah super keras, langkah super gila atau langkah ‘Sontoloyo’. Yaitu lima langkah yang merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan super cepat dan tepat sasaran oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, pelaku ekonomi rakyat dan kekuatan elemen bangsa.

Pertama, seluruh pelaku UMKM dan sektor informal harus memperkokoh dan merapatkan barisan, saling mendukung dan gotong royong untuk bersama-sama gerakkan roda ekonomi.

Kedua, seluruh rakyat dan bangsa ini harus saling membantu dan mendukung, serta kembali ke menggalakkan membeli dan jajan diwarung tetangga sendiri. Kembali kobarkan api untuk membeli dan memakai produk-produk rakyat dan bangsa kita sendiri. Di desa-desa, di kampung-kampung, di pemukiman, di seluruh relung kehidupan dalam upaya untuk menggeliatkan ekonomi rakyat bergerak menuju efektif.

Ketiga, segenap kelompok menengah ke atas, sudah waktunya untuk tidak menahan diri. Sudah waktunya bersama rakyat menggerakkan ekonomi dilevel paling bawah.

Ke-empat, ditengah semakin turunnya daya beli masyarakat hari ini pemerintah seyogyanya mengurai dan meringankan beban ekonomi rakyat secepat-cepatnya. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo harus mengambil kebijakan tegas dan pasti. Yaitu:

(1). Bansos secara keseluruhan harus bantuan langsung tunai (BLT), serta diguyur super cepat dan tepat sasaran ke rakyat miskin sehingga geliat UMKM dan informal dapat menuju perbaikan.

(2). Memutihkan BI Checking.

(3). Menurunkan suku bunga, serta memutihkan bunga-bunga kredit tertunggak yang membebani ekonomi rakyat termasuk pemutihan bunga kredit leasing kendaraan roda dua.

(4). Memperlonggar dan mempermudah persyaratan KUR, Program Kemitraan BUMN dan Dana Bergulir LPDP KUMKM sehingga uang produktif atau capital produktif terguyur hingga ke level ekonomi paling bawah. Ke-empat hal tersebut adala rana yang harus dilakukan pemerintah secara super cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian UMKM yang bangkrut tidak bertambah dan yang terancam kebangkrutan bergeliat dan berkembang untuk maju ke depan. Kita semua tidak ingin adanya keambrukan ekonomi rakyat ini pada ujung dan akhirnya bisa menimbulkan persoalan sosial yang sulit dikendalikan.

Ke-lima, pandemi ini sudah berlangsung satu tahun sejak maret 2020, sudah banyak masyarakat terpapar covid-19 dan mendapatkan kekebalan alamiah, serta vaksinasi sudah lebih 10 juta dan akan terus bertambah jumlahnya. Untuk itu, Presiden, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota diseluruh tanah air diharapkan membuka kesempatan usaha seluas-luasnya kepada rakyat. Jangan ada lagi hal-hal yang tidak membolehkan para pedagang berjualan. Jangan ada lagi ditempat-tempat ekonomi strategis ada hal yang tidak membolehkan bagi ekonomi rakyat. Rakyat, pelaku UMKM dan sektor informal harus diberi kesempatan seluas-luasnya dengan tetap mentaati protokoler Kesehatan covid-19.

Oleh karena itu, pengalaman di tahun 2020 yang lamban (lately), serta banyak yang tidak tepat sasaran harus diperbaiki di tahun 2021 sehingga ratusan trilyun bansos dan stimulus ekonomi UMKM dari pemerintah berdampak signifikan mendongkrak ekonomi dan daya beli rakyat.

Dengan demikian kebutuhan dasar rakyat tidak kekurangan, kelaparan massal dan masif dapat tercegah, serta ketahanan sosial tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjaga dan kokoh.

Tetap sehat selalu optimis hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Saatnya tiba kebangkitan ekonomi rakyat dan negeri, kita mampu asal mau.

Edt. Redaksi. (NA)