LBP Jadi Menteri KKP Sementara, RSN: Kasus Ini Bersifat Politis

Foto: Doc. Bintangtimur.net

“Dengan demikian jelas bahwa kasus penangkapan KPK atas Edhy Prabowo Menteri KKP bersifat politis”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Terkait Presiden Jokowi yang menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pengganti sementara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pengamat politik senior Rahman Sabon Nama memberikan komentar yang dikirim ke Redaksi Bintangtimur.net, Kamis (26/11).

Rahman menyebut apabila presiden Joko Widodo benar menunjuk menteri segala bisa Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri sementara KKP, maka hegemoni China Komunis semakin kuat mencengkram NKRI.

“Dengan demikian jelas bahwa kasus penangkapan KPK atas Edhy Prabowo Menteri KKP bersifat politis, karena kasus izin ekspor benih lobster tidak merugikan keuangan negara, melainkan hanya masalah kecil delik suap menyuap perijinan. Sepertinya ada agenda besar yang harus diselesaikan sebelum 14 Desember 2020 terkait dengan alasan invesrasi China Komunis,” kata Rahman Sabon Nama.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan Menteri Pertahanan RI dan TNI AL serta rakyat pribumi Indonesia untuk terus mengawasi dan mewaspadai atas kejadian ini karena:

1). Diduga ada rencana secara massif akan dilakukan pemindahan jutaan penduduk China dan imigran tentara merah ke wilayah NKRI dengan menggunakan kapal ikan nelayan China berbendera Indonesia.

2). Agenda LBP yang belum berjalan adalah wacana pulau kosong boleh dihuni orang asing, maka lahirnya UU Ciptaker merupakan agenda sebagai sarana memfasilitasi masuknya imigran China untuk menduduki dan menghuni pulau-pulau kosong dan akan menyerbu masuk di berbagai wilayah pulau-pulau kosong lainnya dengan alasan investasi, baik secara resmi maupun secara ilegal.

3). Jabatan sementara Menteri KKP diduga untuk memuluskan program mengancam kedalautan negara yang belum berjalan. Karena program ini, dulu sangat ditentang oleh saya melalui tulisan-tulisan di Media dan juga oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (APL)

Edt: Redaksi (AN)