Majelis Kehormatan Dewan Perlu Periksa Yang Matikan Mic

Foto: Google

Maka oleh karena itu, perlu ada sanksi, perbuatan itu dilakukan oleh Ketua dan wakil Ketua DPR sekali pun”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) perlu memanggil pimpinan Sidang yang mematikan mic, saat anggota dewan Demokrat yang bicara pada saat Sidang Paripurna DPR Ri soal RUU Ciptaker versi Pemerintah dan RUU Cilaka versi rakyat.

Tindakan mematikan mic saat ada anggota DPR lain berbicara itu pelanggaran etika dan pelanggaran hak-hak konstitusi anggota dewan yang wakili konsituennya.

Perlu Majeles Kehormatan Dewan perlu memanggil pimpinan dewan yang matikan mic saat sidang Paripurna Dewan tanggal 5 Oktober itu. MKD perlu lakukan itu agar pelanggaran etik dan pelanggaran hak-hak konsitusi dewan saat sidang tidak terulang lagi di kemudian hari.

Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran itu, agar pimpinan dewan atau siapa pun yang pimpin sidang lalukan perlanggaran etik.

Saknsi terhadap pelanggaran etik anggota dewan pernah dilakukan terhadap anggota dewan pada masa lalu.

Dewan perlu menindak pelanggar etik sidang paripuna, agar menjaga wibawa DPR. Meski karena Sidang Paripurna Dewan dalam RUU Cilaka ini, kehormatan dan wibawa DPR terjun bebas. Sebagaimana teriakan yel-yel dari kaum buruh, mahasiswa dan aktivis saat demo.

“DPR Goblok” terdengar merata hampir di seantero penjuru negeri saat memprotes RUU Omnibus Law itu.

Supaya DPR semakin tidak dianggap Goblok, maka perlu di tegakkan disiplin tegakkan etika melalui MKD. Publik menunggu tindakan MKD segera.

Jika saja, karena ewuh pakewuh karena tindakan mematikan mic pada sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Maharani dan wakil nya Aziz Syamsuddin, sehingga MKD tidak ambil tindakan sidang etik. Maka dewan semakin tidak dianggp oleh publik. Maka oleh karena itu, perlu ada sanksi, perbuatan itu dilakukan oleh Ketua dan wakil Ketua DPR sekali pun.

Edt: Redaksi (AN)