Mantan Capim KPK 2019-2023 Angkat Bicara Soal RUU KPK

Foto: (Ist)

“Bagi Amstrong tujuannya  merevisi UU KPK bisa saja agar menguntungkan kepentingan dari pihak yang punya peluang korupsi (berjamaah)”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Mantan Capim KPK periode 2019 – 2023, Jonson Jacobus Amstrong yang namanya lebih dikenal yaitu dengan sebutan JJ Amstrong Sembiring, SH.MH Angkat suara menanggapi Revisi Undang-Undang KPK yang akan dilaksanakan.

Menurut Amstrong, RUU KPK bisa melemahkan lembaga anti rasuah tersebut dan ia sangat prihatin akan permasalahan yang terjadi saat ini dimana DPR akan segera mengesahkan RUU KPK tersebut.

“Seperti yang disampaikan Pimpinan KPK yang menyerahkan mandat KPK sepenuhnya kepada Presiden, karena komisioner KPK seperti merasa dikepung dari berbagai sisi, kemudian yang sangat memperhatinkan dan mencemaskan yaitu permasalahan RUU KPK dirasanya seperti sembunyi-sembunyi dan berkesan seperti terburu-buru, sedangkan Kita Komisioner KPK saja tidak thau drafnya seperti apa,” ujarnya.

Amstrong menilai, seperti adanya kepentingan dari orang-orang tertentu yang bisa membuat lembaga anti rasuah ini benar-benar menjadi diujung tanduk.

Bagi Amstrong tujuannya  merevisi UU KPK bisa saja agar menguntungkan kepentingan dari pihak yang punya peluang korupsi (berjamaah). Maka sudah merupakan hal klasik dan fakta mengatakan yaitu sebuah UU  yang direvisi akan cenderung selalu menguntungkan posisi mereka yang punya kepentingan (sarat kepentingan).

Lebih lanjut, bila sampai RUU KPK ini terlaksana dan di sahkan oleh DPR, maka ditakutkan akan menimbulkan ketidak percayaanya masyarakat terhadap lembaga anti rasuah ini, karena sebelumnya ada wacana Revisi UU KPK, lembaga anti rasuah sudah mulai menjadi lembaga yang terbaik di negeri ini dan tanpa pandang bulu membasmi korupsi yang sudah memjamur di negeri ini.

Menurut pendapat Amstrong juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki Dewan Pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Karena menurut saya hal tersebut tidak perlu karena KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri, KPK telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga mekanisme pra-peradilan. keberadaan Dewan Pengawas juga tidak bisa menjamin sebuah lembaga bisa bekerja secara efektif,” ucapnya.

“Misalkan ambil contoh saja lembaga Kompolnas, menurut saya itu belum efektif mengawasi Polisi. Kemudian Komisi Kejaksaan, itu ada lembaganya tapi tidak efektif juga, begitu juga lemabaga lain seperti lembaga Komisi Yudisial juga masih belum efektif, jadi hitungannya bukan ada lembaga atau tidak ada lembaganya tapi kata kunci terletak pada mekanismenya efektif atau tidak,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia yang juga sebagai pribadi merupakan mantan Capim KPK, bila sampai terjadinya pengesahan RUU KPK, ia pribadi akan mengambil langkah untuk tidak akan ikut kembali mencalonkan Capim KPK di tahun 2024 nanti, karena pupusnya popularitas lembaga anti rasuah dengan di revisinya UU KPK.

Edt: Redaksi (AN)