Megawati Cerdik, Ketemu Prabowo Antisipasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Runtuh Ditengah Jalan Bila Ditopang Koalisi Kekuatan Parpol Yang Semu

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Saya yakin KaBIN Jendral Pol. Purn. Budi Gunawan telah memberikan laporan dan masukan intelijen yang akurat sekitar kekuatan riel parpol dari dukungan rakyat paska Pemilu 2019”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Analis politik senior Rahman Sabon Nama mengingatkan pada empat Parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf yang punya kursi di parlemen hasil Pemilu 2019 yaitu Golkar, PKB, Nasdem dan PPP. Seharusnya tidak perlu risau dan kebakaran jenggot atas pertemuan rekonsiliasi lanjutan Jokowi yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di kediaman Megawati, Jl. Tengku Umar, Rabu (24/7).

Menurut alumnus Lemhanas RI itu, Megawati cerdas membaca peta politik dan sikon polkamnas terkini, Mega dan PDIP tidak ingin pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti roboh ditengah jalan apabila pemerintahannya dibangun hanya dengan kekuatan koalisi Parpol yang mendapat dukungan rakyat tidak signifikan/hanyalah kekuatan semu.

“Saya yakin KaBIN Jendral Pol. Purn. Budi Gunawan telah memberikan laporan dan masukan intelijen yang akurat sekitar kekuatan riel parpol dari dukungan rakyat paska Pemilu 2019. Karena perannya sebagai KaBIN adalah sebagai radar mata dan telinganya Kepala Negara,” kata Rahman.

Oleh karena itu, presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan petugas partai setelah mendapat laporan dari KaBIN hasil Pemilu 2019, tentu tidak salah bila presiden Jokowi melakukan koordinasi dengan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP membahas situasi ini. Keduanya tidak ingin pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nantinya akan mendapat hambatan karena kurangnya legitimasi dukungan dari rakyat sehingga dikhawatirkan ambruk ditengah jalan.

Karenanya, Rahman menilai Mega cerdik dan berani mengambil sikap bertemu Prabowo dengan tidak melibatkan partai koalisi 01 lainnya. Dia mampu membaca situasi politik terkini dari ancaman gerakan oposisi, ulama, tokoh masyarakat dan publik akar rumput yang menentang adanya rekonsiliasi.

Momentum politik ini diejawantahkan secara baik oleh Mega dengan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto dalam rangka menyelamatkan kedalautan bangsa dan negara dari ancaman elit oportunis politik disekitar Joko Widodo.

Rahman mengatakan bahwa sistem politik sekarang terletak pada partai politik, oleh karena itu kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus dibangun dan ditopang dengan kekuatan penuh bersama parpol yang punya dukungan riel dari rakyat.

“Janganlah sepenuhnya terbuai dengan hanya melihat perolehan kursi DPR RI hasil pemilu 2019 dari parpol tertentu, karena sesungguhnya dukungan rakyat diperoleh dengan hasil kecurangan,” jelasnya.

Rahman mengingatkan presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih pemenang pilpres 2019, legitimasi pemerintahan periode ke-2 harus kuat dengan dukungan penuh dari rakyat, maka pentingnya mempertimbangkan rekonsiliasi harus diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan bersama Prabowo dengan porsi 55%-45% sesuai keputusan KPU dan MK. Agar pemerintahannya nanti tidak runtuh ditengah jalan hanya karena di dukung oleh kekuatan parpol yang semu.

“Kuncinya hanya terletak pada putusan politik Jokowi/Mega, kehancuran akan terjadi jika gagal melakukan rekonsiliasi vertikal antara pemimpin dengan rakyat maupun horizontal antara rakyat dengan rakyat dan pemimpin dengan pemimpin,” papar Rahman untuk mengingatkan kedua tokoh kunci bangsa itu.

Situasi polkamnas yang dicermatinya saat ini seperti api dalam sekam sudah masuk dalam tahap yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara.

Oleh karena itu Rahman meminta agar rekonsiliasi Jokowi/Mega dengan Prabowo harus diterjemahkan dengan membangun pemerintahan bersama karena kedua parpol  PDIP dan Gerindra punya basis dukungan massa yang jelas, mayoritas murni didukung oleh rakyat.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kuat apabila ditopang oleh PDIP sebagai parpol yg mewakili kepentingan sosialis kebangsaan dan Gerindra yang mewaikili kepentingan nasionalis dan harus menggandeng PKS sebagai parpol oposisi yang mewakili kepentingan mayoritas umat Islam.

Mayoritas rakyat yang merasa kedaulatan suaranya dirampas akan berbalik mendukung pemerintahan Jokowi periode kedua apabila rekonsiliasi ditindaklanjuti dengan membentuk pemerintahan bersama Prabowo.

“Karena saya yakin rakyat pendukung 02 akan percaya bahwa rekonsiliasi dilakukan untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa dan negara dari ancaman kelompok oportunis politik pengkhianat bangsa,” ujarnya.

Publik paham benar menjelang 5 tahun pemerintahan Jokowi saat ini, kepentingan rakyat banyak di abaikan. Pengelolaan negara tidak berjalanan sebagaimana lazimnya, dikelola secara tidak profesional kenegaraan tetapi pengelolaan negara berbasis seperti layaknya corporate state. Kepentingan rakyat dikorbankan hanya untuk kepentingan kelompok elit tertentu dan kelompok taipan WNI turunan China.

Sebagai contoh impor bahan pangan berlebihan ketika petani sedang panen, justru dilakukan oleh menteri dari kader parpol. Hal tidak hanya merugikan parpol yang diwakilinya tetapi juga mencoreng citra baik pemerintahan Jokowi.

Menurut Rahman, peranan tokoh Team Bravo Luhut Binsar Panjaitan Cs dalam pemerintahan Jokowi dinilai malah lebih memperburuk citra pemerintahan Jokowi dimata rakyat. Terutama perannya dalam kerjasama dengan China Tiongkok tidak banyak memberi manfaat dan keuntungan ekonomi bagi negara dan rakyat.

“Justru saya menilai secara politik tidak menguntungkan pemerintahan Jokowi dimata rakyat. Tidak memberikan manfaat untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan malahan melemahkan ketahanan nasional karena membahayakan kedalautan bangsa dan negara,” katanya.

Oleh karena itu, Rahman menyarankan agar Jokowi/Mega tidak perlu ragu membentuk pemerintahan hasil Pemilu 2019, cukup bersama tiga partai yang memiliki dukungan nyata dari rakyat yaitu PDIP yang mewakili kepentingan sosialis kebangsaan, Gerindra mewakili kepentingan nasionalis dan PKS sebagai partai oposisi yang mewakili kepentingan mayoritas umat Islam.

Karena menurut informasi, diketahui bahwa parpol yang lain sebenarnya kurang signifikan mendapat dukungan rakyat, hasil perolehan kursinya dipertanyakan.

“Berkaca dari periode pemerintahan pertama, kabinet kader parpol koalisi, kebijakannya justru mengecewakan merugikan kepentingan rakyat .Tindakan dan ucapannya banyak menimbulkan kegaduhan yang mengurangi kepercayaan rakyat pada presiden Jokowi, karena Menteri asal parpol lebih mementingkan partai dan kelompoknya daripada kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tutup Rahman Sabon Nama.

Tujuan rekonsiliasi harus bertumpu dengan mendahulukan kepentingan negara dan rakyat, maka Rahman menyarankan agar Jokowi/Mega tidak perlu ragu, cukup PDIP bersama Gerindra dan PKS yang memiliki dukungan nyata dari rakyat. Secara paripurna iklas dan kesatria menghormati Jokowi-Ma’ruf ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019-2024 oleh KPU dan MK.

Edt: Redaksi (AN)