Meluruskan Arti Perbandingan Angka Pertumbuhan Yang Sesat Atau Disesatkan

Foto: Ist

“Bahwa untuk menentukan resesi yang lazim dipakai adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi quartalan dengan methode QoQ”

Oleh: Fuad Bawazier

Jakrta (Bintangtimur.net) – Dalam masa pandemi Covid-19 ini kita sering disajikan atau mendengarkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara negara lain tanpa informasi methode yang digunakan. Khususnya pertumbuhan ekonomi quartalan dalam tahun 2020, baik untuk menentukan apakah suatu negeri sudah masuk resesi maupun untuk tujuan atau motip pencitraan.

Karena itu masyarakat sering dibuat bingung dengan angka pertumbuhan ekonomi yang disajikan apalagi yang di banding bandingkan dengan negeri lain tanpa keterangan methode apa yang dipakai sehingga tidak apple to apple. Pemerintah Indonesia paling “konsisten” dalam melaporkan angka pertumbuhan ekonomi quartalannya yaitu atas dasar perbandingan tahunan (YoY); artinya quartal 1/2020 dibandingkan dengan quartal 1/2019 dan ditemukan angka pertumbuhan 2,97%.

Masih dengan methode yang sama (YoY) untuk quartal 2/2020 dibandingkan dengan quartal 2/2019 minus 5,32%. Sengaja atau tidak, angka ini sering dibandingkan dengan laporan angka pertumbuhan quartalan dari negara lain tanpa menyebutkan perbedaan metode yang digunakan sehingga sebenarnya perbandingan tersebut menyesatkan. Tidak fair.

Apalagi acapkali dibumbui dengan pernyataan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia “terbukti lebih baik” atau “lebih sukses” dari angka di negeri lain. Tentulah ini pernyataan gombal. Sebab angka pertumbuhan kuartalan YoY tidak pas bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan kuartalan QoQ.

Ekonom senior Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies menulis artikel yang meluruskan penyesatan itu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan sudah dimuat di beberapa media online, yang intinya secara bebas saya gunakan disini.

Bahwa untuk menentukan resesi yang lazim dipakai adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi quartalan dengan methode QoQ. Artinya quartal ini dibandingkan dengan quartal sebelumnya, seasonally adjusted, di setahunkan ataupun tidak. Bila dua quartal berturut-turut pertumbuhannya minus, maka dikatakan Resesi.

Bila situasi ini berkepanjangan (melebihi setahun) bisa disebutkan depresi. Tentu ada metode lain seperti dengan melihat pertumbuhan sektor per sektor penting atau yang mempunyai bobot besar dalam ekonomi, misalnya penjualan otomotif, transportasi, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan, jumlah PHK dan lain-lain. Dari pendekatan ini jelas Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah layak di sebutkan memasuki resesi.

Tapi kita akan kembali ke metode pertumbuhan ekonomi quartalan, Q1 dan Q2 Indonesia untuk 2020 dibandingkan dengan itu dari negeri lain seperti yang di laporkan Ekonom Anthony Budiawan yang dikutip dibawah ini.

I). Growth QoQ, Kuartal 1 dan Kuartal 2

1). USA -1,26%. – 9,49%
2). Germany. -2,00%. -10,10%
3). Singapore. -0,79%. -13,06%
4). Indonesia. -0,69%. -6,95%
5). Korea. -1,28%. -3,33%
6). Japan. -0,50%. -7,37%

Angka angka diatas tidak disetahunkan. Bila disetahunkan, seperti yang angkanya banyak kita lihat di pemberitaan, menjadi sebagai berikut.

II). Growth QoQ, Kuartal 1 dan Kuartal 2
1). USA. -4,96%. -32,90%
2). Germany. -7,76. -34,68
3). Singapore. -3,12. -42,87
4). Indonesia. -2,73. -25,03
5). Korea. -5,03. -12,68
6). Japan. -2,22. -26,38

Tentu pembaca bisa mencari dan menghitung sendiri pertumbuhan di banyak negara lain tetapi yang dalam tabel diatas hanyalah yang sudah banyak beredar tetapi dengan penafsiran yang keliru. Konon untuk Vietnam dan Filipina angkanya masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan Indonesia.

Melihat angka-angka diatas, umumnya ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dalam quartal 3 masih akan minus dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, 2021, belum akan seindah pidato pengantar Presiden Jokowi atas Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

Dan meski sudah ada UU No. 2/2020, DPR perlu lebih realistis dalam membahasnya termasuk harus menyeriusi pembuatan rambu rambu baru untuk perbandingan atau rasio utang negara terhadap pendapatan negara. Satu dan lain hal untuk mencegah gagal bayar utang yang dapat menimbulkan krisis baru ekonomi. Dengan kata lain, DPR harus meninjau kembali UU Keuangan Negara No. 17/2003.

Edt: Redaksi (AN)