Memahami Embrio Atau Akar Melahirkan Pancasila

Foto: (Ist)

“Pernyataan Wahyudi itu semacan gempuran pada agama, tentu yang dimaksud adalah Islam  sebagai agama mayoritas yang posisinya sangat menentukan perubahan dan masa depan bangsa Indonesia”

Oleh: Andy Syam (Alumnus BP7 Pusat (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasil) Pusat, Bidang Kepemudaan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tanggapan kepada Yudian Wahyudi, Kepala BPIP. “Layakkah Pancasila dibenturkan dengan Agama..?”

Ada semacam kehilafan kendali berfikir dari Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP dengan mengatakan bahwa agama adalah musuh besar Pancasila. Hal itu menunjukkan kedangkalan pengetahuannya tentang Pancasila. Ibarat orang, dia tahu, tapi tidak tahu asal-usulnya, apalagi embrio asal usul kelahirannya.

Setelah mengetahui bahwa pernyataannya itu sangat kontra versi, lalu membuat Pernyataan baru: geser Konstitusi diatas Kitab Suci. Ini juga menunjukkan ketidak mengertiannya tentang Konstitusi. Wajar kalau Wahyudi tidak faham Konstitusi karena dia hanya tamatan IAIN yang tidak belajar hukum Tata Negara. Tapi aneh kok bisa memimpin lembaga Stretegis BPIP tentang ideologi kenegaraan. Kini jelas, mau ditafsir kemana Pancasila itu?.

Suatu Konstitusi buatan manusia hanya terbatas muatannya pada kelembagaan negara dan hak-hak warga negara. Sedangkan agama  selain sebagai wahyu Allah SWT yaitu petunjuk jalan atau bimbingan pada jalan yang diridhoi Allah. Juga mengandung hukum syari’ah untuk kedamaian hidup bersama.

Pernyataan Wahyudi itu semacan gempuran pada agama, tentu yang dimaksud adalah Islam  sebagai agama mayoritas yang posisinya sangat menentukan perubahan dan masa depan bangsa Indonesia.

Pernyataan Wahyudi seperti itu bergaya budaya liberal, individualis, mengedepankan kepentinngan kelompok tertentu yang punya ambisi ingin membuat (mendrive) perubahan dan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Tapi sangat disayangkan pernyataan itu sangat  provokatif, menunjukkan arogansi intelektual dan arogansi kelompok.  Bisa menyulut perasaan rasialis (anti agama), perpecahan dan seperatisme seperti tahun 1950-an. Berarti ingin menggali kembali kubang konflik ideologis.

Sangat sejalan dengan kepentingan global untuk memporak-porandakan negara bangsa (NKRI) yang mayoritas Penduduknya Muslim seperti yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Sesungguhnya, pernyataan seperti itu, tidak dibutuhkan dalam masyarakat yang berbudaya Indonesia, yang mengedepankan budaya kesantunan, kebersamaan, kerukunan keharmonisan dan  gotong-royong.

Yang mengherankan kenapa Yudian Wahyudi bisa kehilangan kendali berfikir? Apa sesungguhnya latar belakang dan motif pernyataan seperti itu? Negara ini mau dibawa kemana? Apa dikira semua orang lain bodoh dan tidak mengerti Pancasila dan hanya dia saja yang mengerti?.

Membongkar pasang NKRI

Kalau ditelaah secara mendalam ucapan Wahyudi, sengaja atau tidak tersingkap semacam upaya untuk ingin membongkar pasang kembali Indonesia (NKRI) dengan membuka kembali lembaran trauma masa lalu yang sarat dengan konflik Ideologi. Suatu pola pikir lama zaman tahun 1950-an, zaman perang dingin ideologi. Suatu masa lalu yang sudah usang.

Era kini, bukan lagi era ideologis, tetapi era inovasi dan destruption teknologi, era perebutan sumberdaya alam, pengembangan SDM dan persaingan pasar.

Posisi ideologis ummat Islam

Bagi ummat Islam makin hari makin kuat kesadaran bahwa NKRI yang beragam hayati, flora dan fauna, beragam suku dan kepercayaan atau agama sudah menjadi karunia dan ketetapan Yang Maha Kuasa untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya.

Jadi kalau mau membongkar-bongkar lagi trauma masa lalu tentu suatu kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya yang dipikirkan adalah berlomba-lomba membuat tafsir atau narasi operational tentang nilai-nilai ke-Indonesiaan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Tafsir yang modernis dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya agar tidak ketinggalan zaman dan mengikuti tantangan perubahan yang terjadi.

Kalau kita mengikuti perkembangan Islam di Indonesia, nampaknya, ummat Islam  enggan atau sudah tidak mau lagi mengutak-atik soal Piagam  Jakarta 22 Juni 1945 demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah sikap teladan ummat Islam ditengah keberagaman. Artinya NKRI dan Pancasila sudah final. Kita masih ingat, ketika awal reformasi Amien Rais diundang oleh Kongres AS, beliau menyampaikan pidato dihadapan anggota Kongres dan menegaskan bahwa NKRI sudah final.

Karena itu ada apa sesungguhya Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP menyebut musuh terbesar Pancasila itu adalah agama dan konstitusi harus bergeser lebih tinggi dari Al-Kitab.

Cara itu merupakan upaya untuk pembangunan kembali trauma masa lalu. Ingin membangunkan ummat Islam dari rasa nyaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ingin membuat ummat Islam jadi oposisi pada Pancasila dan NKRI. Setelah itu bisa terjadi destruksi Islam dan ajarannya. Apakah betul pendirian BPIP untuk maksud-maksud tersebut? Kita yakin dan percaya, kalau dengan itikad baik, pendirian BPIP bukan untuk maksud mendestruksi agama.

Kenapa lagi diskursus ideologis

Sedangkan bangsa Indonesia kini tidak sedang dalam kebingungan ideologis sehingga perlu membuka diskursus baru mencari format dan substansi ideologis. Apa yang sudah menjadi keputusan sejarah oleh para tokoh pendiri bangsa dalam BPUPKI kemudian berubah menjadi PPKI dan Panitia  Sembilan sudah merupakan hasil yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini selalu membuka diskursus ideologis sampai kapan bangsa ini merasa nyaman dan aman dalam bernegara.

Amerika Serikat Serikat misalnya sudah lebih dua setengah abad  menutup lembaran diskursus ideologis tentang dasar-dasar  berdirinya negara Amerika (1776). AS sudah hidup dalam kematangan ideologi. Tak ada lagi debat ideologi, kecuali debat program para pemimpin.Empat pilar kebebasan yaituThe Four Fredom yaitu: Free of Want, Free of Religion, Free of Fear and Free of Expression menjadi landasan “Liberalisme dan Kapitalisme” di AS. Dalam konteks kepercayaan, boleh beragama apa saja dan juga boleh tidak beragama. Bagaiman melaksanakan ajaran agama (murni atau fundamental atau tidak murni atau liberal) adalah hak setiap orang. Sedikit pun negara tidak mencampuri karena kalau mencampuri bisa dituding melanggar Konstitusi yang menjamin kebebasan sipil warga negara.

Pancasila berakar pada agama

Dalam konteks Indonesia, ada ideologi kenegaraan yaitu Pancasila dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau kita telaah pidato Bungkarno yang terkenal sebagai pencetus Pancasila. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila  itu digali dari bumi Indonesia. Jadi Pancasila itu khas Indonesia yang berakar pada budaya Indonesia. Sumber nilai-nilai budaya Indonesia adalah agama dan adat-istiadat.

Di Sumatera Barat disebut adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah. Jadi adat itu sendiri merupakan kesatuan dari agama. Umumnya negara-negara Timur menjadikan agama (Hindu, Buddha, Kristiani dan Islam) sebagai akar budaya. Di Indonesia juga agama jadi akar budaya yang sangat dalam Dan luas diikuti secara turun temurun 

Jadi kalau dikatakan Pancasila lahir dari bumi Indonesia, dari budaya Indonesia, maka akar Pancasila terutama sila pertama adalah budaya Indonesia yang berakar pada agama. Tanpa agama jadi akar budaya Indonesia tidak mungkin sila pertama dari Pancasila dilahirkan. Para tokoh agama sebagai pendiri bangsa yang telah mendorong lahirnya sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi kalau agama dianggap sebagai musuh besar Pancasila sama saja dengan berkata agama adalah musuh bersama dan harus dihancurkan. Kalau agama sebaga akar budaya dan akar sila pertama dari Pancasila ingin dihancurkan, sila pertama dari Pancasila ibarat pohon kalau akarnya sudah dihancurkan tentu akan mati atau tidak lagi diakui eksistesinya.

Hanya komunisme sebagai ideologi yang menolak sila pertama dari Pancasila yang berakar pada agama. Karl  Marx mengatakan: agama adalah candu masyarakat. Karena itu wajar kalau dari dulu agama dinegara komunis selalu dikebiri dan tidak diberi tempat untuk berkembang.

Ada apa mengusik politik identitas?

Sedangkan liberalisme dan sekularisme menghendaki agama tidak hadir diruang publik. Agama mesti digusur keruang privat. Pilihan politik dan kepemimpinan tidak  boleh berdasarkan identitas agama (politik non identitas/ sekterian). Para tokoh seperti Mahfud MD diacara ILC mengatakan agar politik identitas ditiadakan.

Padahal di Barat, masih ada politik identitas agama, seperti di Belanda dan Jerman  hingga kini masih ada Partai Kristen Demokrat sebagai peserta Pemilu. Kenyataan memang di Inggris  seorang Muslim bisa terpilih jadi Walikota. Jadi gagasan politik non identitas (sekterian) sangat relatif, berbeda disetiap tempat dan budaya.

Makna politik identitas sesungguhnya kabur dan menentang realitas. Di era modern, masing-masing partai punya identitas formal dan substantif. Di Indonesia, masing-masing partai berakar pada identitas yaitu nasionalis-sekuler dan nasiinalis Islam.

Di Barat Barat termasuk di AS, Inggris dan Perancis, identitas kepertaian dibedakan dari dua ideologi besar yaitu liberal kapitalis dan Sosial Demokrat.  Dari ideologi sebagai identitas kepartaian itu, program disusun agar rakyat bisa membedakan dalam menentukan pilihan.

Jadi politik non identitas hanyalah mimpi dan melawan realitas. Seyogianya bukan bukan menghilangkan politik identitas, tapi memperkuat pemahaman dan penghayatan sebagai bangsa yang beragam (plural) dan menghormati hak-hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Tidak ada arogansi minoritas maupun mayoritas.

Jaminan Konstitusi

Sejalan dengan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)  Pancasila, pasal 29  UUD 1945 telah menegaskan jaminan kebebasan beragama. Jaminan ini merupakan pelaksanaan dari sila pertama Pancasila.Karena itu,  Negara (NKRI) merupakan payung raksasa bagi kebebasan semua agama menjalankan ajaran agamanya.

Jadi bagaimana mungkin agama yang dijamin Konstitusi dianggap musuh berbahaya bagi Pancasila? Dalam UUD 1945 tidak ada jaminan kebebasan ideologi seperti jaminan kebebasan beragama  karena negara, bangsa dan rakyat Indonesia sudah memiliki ideologi yaitu Pancasila.

Pancasila bukanlah ideologi kenegaraan yang tertutup seperti komunisme. Semua buku filsafat Barat dilarang. Tetapi Pancasila sebagai ideologi terbuka, memberikan ruang kebebasan berfikir dan berkreasi.

Kalau PKI (ajaran komunisme) dilarang di Indonesia karena mereka pernah melakukan dua kali pemberontakakan ingin mengganti ideologi negara. Kalau bangsa Indonesia cemas dengan China karena China mendukung pemberontakan G3 S PKI 1965 yang membunuh tujuh Jenderal Angkatan Darat.

Ketika perumusan Dasar-dasar Indonesia merdeka oleh para bapak pendiri Bangsa Indonesia (1945),  komunisme absen. Karena para tokoh komunis menghendaki kemerdekaan Indonesia dengan jalan revolusioner, menolak kerjasama dengan Jepang. Hal ini berbeda dengan Soekarno, Hatta dkk.

Sedangkan gagasan liberalisme dan sekularisme ditolak oleh para tokoh pendiri bangsa. Walaupun Soekarno dalam pidatonya menolak liberalisme yang disebutnya sebagai komprador imperialis tetapi memuji sekularisasi oleh Kemal Attartuk di Turki.

Hadirnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan klausul negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menujukkan dasar-dasar Indonesia merdeka menolak sekularisme, walaupun negara agama juga tidak diterima.

Kini diera kebebasan dan  demokratisasi, paska runtuhnya gedung kembar WTC New York (2001), mulai terlihat pengaruh liberalisme dan sekularisme begitu kuat yang makin hari makin deras untuk menggeser agama di tanah publik. Tapi tidak konsisten karena agama masih juga dimanfaatkan secara politik dengan munculnya Makruf Amien sebagai Wapres Jokowi.

Tugas BPIP

Dari pada terus menerus membangun issu kontra versi (sarat polemik), menyakiti hati nurani kelompok lain, mengancam persatuan bangsa,  menghampiri konflik (proxy war) sesuai misi global.

Kalau Wahyudi sebagai Kepala BPIP ingin bersungguh sungguh membela dan cinta pada Pancasila, maka tunjukkanlah upayahmu bagaimana bangsa ini melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Untuk apa memuji-muji Pancasila secara seremonial dengan “salam Pancasila”, tapi substansi Pancasila dan UUD 1945 terus dikhianati. Prinsip ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945 terus dihianati. Prinsip kedaulatan rakyat dengan azas permusyawaratan-perwakilan dalam hikmah kebijaksanaan  (pasal 1 UUD 1945) terus dihianati.

MPR dan seluruh fungsinya merupakan lembaga tertinggi negara, pelaksana kedaulatan takyat, merupakan manifestasi dari sila keempat Pancasila. Dalam ajaran Islam, MPR itu adalah wadah “Ahlul Hali wal’ Aqdi”. Fungsi permusyawaratan dalam kehidupan bersama adalah perintah Tuhan, guna meminimalisir konflik sosial dan tegaknya keadilan sosial

Masalahnya, mampukah BPIP mengembalikan fungsi MPR yang telah dibongsai oleh reformasi dengan alasan demokratisasi? Kalau tidak, lebih baik jujur saja mengakui dan berterus terang pada rakyat bahwa Indonesia kini bukan lagi negara yang sesuai cita-cita para pendiri bangsa dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus  1945. Jadi semua jelas (transparan), tidak ada dusta diantara anak-anak bangsa.

Kalau melihat derasnya kekuatan arus liberalisasi dan sekularisasi, cepat atau lambat, makin jaya dimasa depan. Demokrasi liberal akan terus bergulir seperti didalilkan oleh Francis Fukuyama tentang masa depan kemenangan demokrasi liberal. Issu radikalisme dan politik non identitas, akan terus menjadi kampanyenya untuk menggusur pengaruh agama diranah publik dimasa depan.

Munculnya penguasa yang mendukung liberalisme dan sekularisme. Pemilu/Pilpres yang tidak berkualitas (syarat kecurangan) untuk kemenangan kelompok karena ketidak-jujuran para Pemimpin. Seperti diisyaratkan oleh Ustadz kondang Aagym adalah ketidakjujuran para pemimpin merupakan keburukan dan bahaya yang merusak negara ini. Pemimpin yang tidak jujur selalu memaksakan kehendak untuk menutupi ketidak jujurannya.

Karena itu, tak terhindarkan akan makin seru persaingan dan ketegangan ideologis di ranah NKRI dimasa depan. Persaingan merebut kepemimpinan nasional akan makin seru dan tajam.Akan menentukan seperti apa wajah NKRI dimasa depan.

Edt: Redaksi (AN)