Memaksimalkan Peran Petani dan Menghentikan Impor Bahan Pangan Yang Sudah Bisa Dihasilkan Oleh Anak Bangsa

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Kelalaian para tokoh reformasi yang paling parah adalah pembiaran pada keterbukaan pintu masuknya demokrasi liberal”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Gerakan aktivis pada tahun 1990-1998 hingga melahirkan reformasi itu tidak ada yang salah. Hanya kelalaian setelah reformasi terjadi banyak pihak yang ikut memanfaatkannya mulai dari mereka yang mengusung demokrasi liberal hingga para pengkhianat yang mencari kesempatan untuk mendapat jabatan dengan mengorbankan komitmen dan kesetiaan pada cita-cita rakyat yang mulia.

Diantara khianat yang mereka lakukan itu —pasca reformasi— mengubah UUD 1945 dengan amandemen yang diselewengkan —sebab yang diinginkan dari perubahan UUD 1945 hanya soal jabatan Presiden yang perlu diperjelas dengan tegas tidak boleh lebih dari dua kali saja—.

Belakangan terus muncul lagi wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden supaya tidak cuma lima tahun dalam satu periode, atau bisa pula dipilih jembali untuk ketika kalinya.

Wacana ini jelas orientasinya hanya demi dan untuk jabatan serta kekuasaan semata. Tak ada keterkaitannya secara langsung dengan harapan rakyat pada kesejahteraan yang berkeadilan.

Kelalaian para tokoh reformasi yang paling parah adalah pembiaran pada keterbukaan pintu masuknya demokrasi liberal. Mulai dari politik, ekonomi hingga budaya dengan asesori hak-hak asasi manusia yang melemahkan peranan TNI yang seharusnya dapat lebih dekat bersama rakyat.

Akibatnya birah dalam ekonomi kapitalistik, pasar bebas hingga meliputi segenap aspek kehidupan seperti yang termuat dalam Omnibus Law yang telah menjadi UU No. 11 Tahun 2021. Semetara konsensus Washington yang memuat adanya kesepakatan liberalisasi, privatisasi, tidak adanya subsidi dengan cara memperbolehkan persaingan bebas seperti budaya pasar terus berlanjut hingga hari ini.

Begitulah pada akhirnya semua kekuatan asing jadi dominan menguasai segenap sektor kehidupan kita di negeri sendiri. Bahan pangan yang mampu dihasilkan sendiri oleh para petani kita seperti mati suri. Mulai dari beras, jagung, kacang kedele hingga garam harus dibeli dari negara asing. Jadi jelas negeri kita hanya dijadikan pasar dari semua produk bangsa asing. Sehingga Presiden Joko Widodo merasa perlu untuk menggencarkan kampanye membenci atau menolak produk asing.

Karena itu, bila sungguh serius hendak menolak semua bentuk dari produk asing itu, sebaiknya bisa dimulai dan dipelopori oleh pemerintah Indonesia sendiri dengan cara memaksimalkan peran petani dan menghentikan semua jenis bahan pangan impor.

Jika tidak, ajakan itu hanya slogan dan pencitraan belaka. Sebab hanya dengan memaksimalka peran dan usaha petani sendiri dengan cara menghentikan semua impor bahan pangan yang sudah bisa dihasilkan oleh putra bangsa sendiri, maka ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia bisa segera terwujud.

Pemerintah dan segenap aparat ya harus dan wajib menjadi contoh dan pelopor untuk nencintai dengan sesungguh hati semua produk yang dihasilkan oleh putra bangsa sendiri.

Edt: Redaksi (AN)