Membendung KAMI, Upaya Mematikan Demokrasi

Foto: Google

“Rezim Jokowi juga terlihat semakin kalang kabut dan kalap menghadapi kritikan dan perlawanan rakyat atas sejumlah langkah yang di ambil oleh Jokowi sebagai Petugas Partai PDIP ini”

Oleh: Muslim Arbi (Deklarator KAMI dan Direktur Gerakan Perubahan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Penangkapan dan penahanan Dr Syahganda Nainggolan, Mohammad Jumhur Hidayat, Dr Anton Permana, dan kawan-kawan lainnya serta upaya penangkapan dan pemeriksaan atas Dr Ahmad Yani, Deklarator KAMI, yang juga adalah Inisiator Masyumi Reborn dan Mantan Anggota DPR Komisi III itu, dapat dianggap sebagai tekanan rezim Jokowi untuk membendung dan mematikan demokrasi.

Rezim Jokowi juga terlihat semakin kalang kabut dan kalap menghadapi kritikan dan perlawanan rakyat atas sejumlah langkah yang di ambil oleh Jokowi sebagai Petugas Partai PDIP ini.

Kritikan dan perlawanan rakyat atas UU KPK, UU Minerba, UU Corona, RUU HIP terus saja bergulir. Dan Jokowi semakin tidak bergeming atas semua itu. Artinya suara rakyat sudah tidak di dengar lagi. Prilaku dan sikap rezim seperti ini adalah tindakan otoriter dan diktator. Jokowi harus mendengar rakyat karena dia dipilih oleh rakyat.

Belakangan Jokowi menggulirkan RUU Omnibus Law. Lalu di sahkan menjadi UU Cilaka. Protes dan perlawanan rakyat terjadi di seantero negeri. Jokowi tetap tidak bergeming. Maka rakyat yang terdiri dari kaum buruh dan mahasiswa serta dari berbagai elemen akan terus melakukan perlawan dengan aksi damai yang terus menerus.

Saat aksi yang merebak di berbagai Kota di negeri ini. Aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis KAMI. Tuduhannya pelanggaran UU ITE. Padahal UU ITE yang lahir tahun 2008 di era Pemerintah SBY itu terkait transaksi elektronik. UU ITE itu urus soal bisnis dan transaksi elektoronik. Tapi kenapa dipakai untuk bungkam pikiran, perasaan dan auara-suara aktivis KAMI?

Penangkapan aktivis KAMI dengan memakai UU ITE itu jelas-jelas perlihatkan penyalahgunaan Undang-Undang. Tidak bisa bendung suara-suara kritikan serta kritis dengan UU Soal Bisnis dan Dagang. Terlihat rezim Jokowi mau bunuh dan matikan demokrasi. Cuman tidak ada instrumen hukumnya untuk lakukan pembungkaman. Makanya UU ITE yang jadi alat Gelotine demokrasinya.

KAMI lahir sebagai alat check and balancing atas ketimpangan di negeri ini. KAMI memang patut lahir karena suara-suara rakyat yang seharusnya bergema di Parlemen Senayan. Dalam sejumlah isu-isu besar kepentingan rakyat. Malah DPR bungkam dan bersekutu dengan Istana. DPR yang makan gaji dari rakyat mestinya bela rakyat. Bukan jadi pegawai Istana. Bukan jadi office boy Istana. Tragis Parlemen di negeri ini.

Sikap Parlemen yang bungkam atas suara-suara rakyat itu juga simbol matinya demokrasi. Suara keras saat aksi menentang UU Omnibus Law dengan teriakan di jalanan “DPR Goblok” adalah cermin matinya nurani dan demokrasi di DPR.

Di saat rakyat menaruh harapan terhadap KAMI yang dianggap independen untuk menjadi saluran suara-suara rakyat, para aktivis KAMI dipersekusi dengan penangkapan dan penahanan. Penangkapan ini sebuah pelanggaran HAM dan kedzaliman yang luar biasa.

Dunia Internasioanal perlu dengarkan KAMI dan suara-suara rakyat Indonesia. Demokrasi telah mati di negeri ini. Tolong KAMI dan selamatkan kami. Jika tidak, Kediktatoran dan otoriter semakin marajalela di era rezim Jokowi ini. Rakyat di buat takut bersuara.

Kedatangan Menlu AS, Mike Pompeo dengan sejumlah agendanya ke Jakarta beberapa hari lalu, perlu mendengar rintihan ini. Jika Pemerintah AS lakukan perjanjian apa pun dengan rezim Jokowi, tolong pertimbangkan nasib demokrasi di negeri ini. Pemerintahan Presiden Trump agar tidak mendukung kediktatoran dan otoriter oleh Jokowi di negeri ini. Tolong bebasakan aktivis KAMI yang di tangkap dan akan di tangkap.

Negeri kami, semakin menuju ke suraman demokrasi yang nyata. Kediktatoran dan otoritarianisme semakin marajalela di bawah rezim Jokowi.

Jika ingin demokrasi hidup kembali. Segera bebaskan Dr Syahganda dan kawan-kawan. Stop upaya penangkapan atas Dr Ahmad Yani dan lain nya. Merdeka!!!

Edt: Redaksi (AN)