Mempertanyakan Proses RIPH di Kementerian Pertanian

Foto: Google

Oleh: AM. Arbi (Ketua Asosiasi Hortikultura)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tidakkah Kepala Bulog, Pak Bambang Waseso (Buwas) yang ungkap bahwa 94% pangan kita, di Kendalikan oleh mafia?

Tidakkah birokrasi di Kementrian Pertanian dalam proses penerbitan RIPH ada campur tangan mafia pangan?

Beberapa indikasi di lapangan dirasakan oleh sejumlah importir. Apakah karena importir yang mengeluh belakangan ini, tidak masuk dalam link mafia pangan itu?

Seorang importir bawang putih menemui saya mengeluhkan soal permohonannya untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) .

Importir itu mengklaim sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatakan RIPH. Dia ajukan permohonan sejak lama. Bulan Januari 2021. Di masukan permohonan online. Sudah di proses. Tiba-tiba ditolak dengan alasan kuota nasional sudah penuh. Sementara pada saat yang sama ada pernohonan RIPH yang keluar. Keluhannya terasa ada “sesuatu yang terjadi“.

Pengusaha tersebut. Lalu kontak lagi ke layanan call centre RIPH yang disediakan. Tapi, lagi-lagi permintaan untuk masukan permohonan baru. Sistemnya tetap tidak dibuka. Ini membingungkan. Ada apa? Kok pelayanannya seperti itu. Padahal aturannya delapan hari kerja. Permohonan RIPH sudah keluar. Tapi nyata, sudah tiga bulan sejak permohoan diajukan tidak keluar juga. Ini aneh dan timbulkan pertanyaan.

Ada apa sebenarnya? Sudah ganti Menteri dan kabinet, pelayanannya semakin buruk saja. Tesebar desas desus. Ada juga RIPH beberapan yang keluar. Tapi konon harus merogok kocek yang dalam. Kalau betul seperti itu. Ini penyakit birokrasi yang mesti di tumpas.

Jangan-jangan, apa yang disinyalir oleh Kabulog, Budi Waseso, soal “mafia pangan” itu benar adanya. Jika di lihat dari indikasi-indikasi birokrasi dalam penerbitan RIPH.

Apakah tidak ada kordinasi dari Menko Perekonomian atas keluhan para importir ini? Sehingga nasib dunia usaha semakin terkatung-katung dan tidak menentu di tengah mewabah Covid-19 saat ini. Semestinya Menko Perekonomian, dapat berkoordinasi dengan Menteri Pertanian untuk mengawasi persoalan ini.

Dunia usaha sudah terpuruk ditambah dengan pelayanan birokrasi yang semakin buruk dan menghambat proses kerja dunia usaha.

Sebagai ketua asosiasi sangat miris dengan kondisi birokrasi seperti ini. Apakah Presiden dan Wapres tidak tahu atau masa bodoh?

Edt: Redaksi (AN)