Menanti Janji Gebrakan Jaksa Agung ST Burhanuddin

Foto: (Doc. Ridwan Umar)

“Dalam catatan IAW, ada sejumlah kasus kakap yang masih mangkrak di Kejaksaan,..”

Oleh: Ridwan Umar, Direktur Indonesia Attorney Watch (IAW)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Usai dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, ST Burhanuddin berjanji akan melakukan gebrakan. Masyarakat pun menanti, gebrakan seperti apa yang akan dilakukannya.

Lalu, pekan ini Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan keras terkait eksistensi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Jaksa Agung akan membubarkan TP4 yang dibentuk pendahulunya, M. Prasetyo berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Serta Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

Keinginan ST Burhanuddin untuk membubarkan TP4 disambut baik sejumlah kalangan. Karena, selama ini TP4 dinilai salah langkah.

Terbukti, terseretnya mantan Jaksa di Kejari Yogyakarta Eka Safitra yang juga merupakan anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Dalam perkara ini, selain Eka juga ada tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana (GYA) dan jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono.

Apakah ini gebrakan yang dimaksud ST Burhanuddin? Kalau Cuma sekedar membubarkan TP4, mungkin tak perlu sosok berani dan tegas untuk memimpin Kejaksaan. Sebab, gebrakan yang dinanti masyarakat adalah memprioritaskan kasus-kasus korupsi dan HAM yang masih mangkrak di institusi korps bernama Adhiyaksa itu.

Dalam catatan IAW, ada sejumlah kasus kakap yang masih mangkrak di Kejaksaan, diantaranya kasus Cesie Bank Bali, mangkrak sejak 2005, Kredit Macet Bank Mandiri di PT Lativ, mangkrak sejak 2007, Indosat IM2 mangkrak sejak 2013 dan Kondensat, mangkrak sejak 2018.

Salah satu kasus lain juga perlu sosok berani dan tegas untuk menuntaskannya adalah kasus dugaan korupsi PT Mobile 8 yang menyeret Ketua Umum Partai Perindo, Harry Tanoe Tanoesoedibjo.

Dalam kasus dugaan korupsi Mobile 8 ini, kejagung pernah menetapkan Anthony dan Hary sebagai tersangka. Akan tetapi, keduanya bebas dari hukuman lantaran diterimanya permohonan praperadilan yang diajukan keduanya oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, dengan adanya dua nama calon tersangka, Penyidik Jampidsus langsung membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas kasus dugaan korupsi perusahaan yang dimiliki oleh Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Kasus ini berawal saat Kejaksaan Agung menemukan ada transaksi fiktif antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada rentang tahun 2007-2009.

PT Mobile 8 menggarap proyek pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp80 miliar. PT Jaya Nusantara Komunikasi telah ditunjuk sebagai distributor pengadaan. Namun, perusahaan tersebut ternyata tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.

Namun, diduga transaksi direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya. Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp114 miliar.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009. PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi meski tidak berhak karena transaksinya fiktif.

Jika, ST Burhanuddin mampu membuka kembali kasus-kasus yang mangkrak tersebut, maka masyarakat akan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya.

Namun jika tidak, maka harapan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan kembali hilang. Klaim ST Burhanuddin tidak akan terpengaruh urusan politik, akan terbukti bohong belaka.

Sekarang, mari kita beri kesempatan kepada ST Burhanuddin dalam 100 hari kerjanya untuk membuktikan diri sebagai sosok pemimpin yang benar-benar didambakan masyarakat untuk mengembalikan Kejaksaan sebagai institusi yang bersih dan berwibawa.

Edt: Redaksi (AN)