Mencetak Sawah Baru Agar Indonesia Terbebas Dari Ketergantungan Impor Pangan

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Informasi untuk monitoring yang dilakukan Kementerian Pertanian memang tidak maksimal dilakukan”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dana yang dikucurkan untuk mencetak sawah dari APBN tahun 2017 sebesar Rp1.18 triliun untuk 72.033 hektar lahan. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp3.06 triliun untuk 129.096 hektar lahan.

Informasi untuk monitoring yang dilakukan Kementerian Pertanian memang tidak maksimal dilakukan. Karena banyaknya sebaran pelaksanaan program cetak sawah yang dilakukan. Dan penggunaan anggaran untuk program ini pun dilakukan tidak melalui satu komando, karena tersebar pada Dinas Pertanian di masing-masing provinsi. Selain itu, informasi pada 2015, ada juga program untuk cetak sawah yang juga banyak bermasalah.

Dari investigasi pada dua tahun berselang, Kementerian Pertanian baru menggandeng BPK untuk mengevaluasi teknis dan anggaran program mencetak sawah ini. Lalu temuan oleh Anggota BPK IV, Rizal Djalil, atas dasar audit BPK itu, bila program kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, khususnya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu dia mmemastikan tidak adanya peraturan yang salah dilakukan atau yang menyimpang dari rencana program yang telah dirancang sejak awal. Cuma saja dari catatan BPK dalam kegiatan perluasan sawah itu memang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Begitu kata Mantan Kepala Subdirektorat Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Hamid Sangaji, yang juga ikut dalam bantuan sarana program.

Dia mengakui pemeriksaan terhadap kegagalan perluasan sawah dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, ketika pemerintah memberikan bantuan sarana produksi di 2015. Kedua, ketika bantuan sarana tersebut disetop pada tahun-tahun berikutnya. Jadi BPK harus melihat ketika para petani itu tidak lagi mendapatkan bantuan sarana produksi. Maka itu, apakah kegiatan dari perluasan lahan sawah itu masih intens dilakukan atau tidak. Marena masalahnya, bisa saja geliat perluasan sawah berjalan lancar pada tahun awal saat program itu digulirkan karena masih ada bantuan sarana untuk produksi dari pemerintah.

TNI Angkatan Darat yang ikut dalam program cetak sawah ini perlu dicermati, mengapa tidak bisa maksimal berperan untuk menjalankan amanah dan kepercayaan yang mulia ini. Karena untuk program cetak sawah baru idealnya dapat dijadikan untuk pertahanan dan ketahanan pangan bangsa dan negara Indonesia yang membanggakan. Disamping dapat segera membebaskan bangsa dan negara Indonesia dari ketergantungan pada jeratan dari beragam bentuk impor produk asing.

Memang sungguh disayangkan, triluan dana yang telah dikucurkan untuk cetak sawah itu belum juga terwujud. Apalagi pada masa pandemi saat ini, dimana semua orang jadi terbatas bergerak. Sementara bagi mereka yang mau mengolah sawah atau ladangnya, ideal disupport mulai dari modal kerja, benih dan pupuk sampai kontrol dari harga pasar terhadap semua jenis produk yang dihasilkan para petani. Sebab hanya dengan begitu harapan swasembada pangan dapat tercapai.

Tentu yang tak kalah penting adalah bebasnya Indonesia dari ketergantungan impor bahan pangan serta produk asing. Dan ajakan Presiden pun untuk kembali mencantai produk anak bangsa sendiri bisa terwujud.

Tapi ceritanya akan jadi lain, jika pada saat yang sama kita masih harus bertanya-tanya bagaimana mungkin disaat panen raya sekarang birahi ingin memasok satu juta ton beras impor mau dilakukan. Sedangkan harga gabah petani kita hari ini cuma Rp1600 per kilogram. Dan harga bawang putih pun cuma Rp 20.000 per kilogram. Sunggih dramatik sekali, aku pun menangis karena melihat sendiri petani kita yang menangis.

Edt: Redaksi (AN)