Mengapa BUMN Diobral?

Foto: Doc. Inggar Saputra

“Alih-Alih berupaya membantu masyarakat mengatasi pandemi, BUMN justru sedang berupaya digerakkan sebagai ajang bagi jabatan dan proses pendanaan politik”

Oleh: Inggar Saputra

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ada yang “unik” dari Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Di tengah belum usainya pandemi Covid-19, Kementerian BUMN justru tidak terlihat nyata membela rakyat Indonesia. Tak ada sentuhan nyata dan sinergitas yang kompak dari BUMN yang terbaca dalam menjawab kegelisahan masyarakat. Justru warna gelap yang tampak muncul dari keriuhan BUMN yang ditaglinenya selalu membawa nama “BUMN Untuk Indonesia“.

Alih-Alih berupaya membantu masyarakat mengatasi pandemi, BUMN justru sedang berupaya digerakkan sebagai ajang bagi jabatan dan proses pendanaan politik. Konteks pembagian jabatan terlihat dari seruan “aneh” relawan pendukung Jokowi yang meminta jabatan. Dalihnya mereka mengklaim paham bagaimana mengawal kebijakan jokowi dan berlatar belakang aktivis dibumbui kalimat arogan “mengurus gerakan lapangan saja bisa, apalagi mengurus kekuasaan mencari laba” Padahal hal itu terlihat aneh, sebab relawan bertugas sifat sukarela kenapa justru meminta pamrih? Lalu mereka lupa, mengurus negara apalagi BUMN berorientasi bisnis butuh kompetensi dan kapabilitas, bukan mengandalkan ilmu aktivisme saja.

Jika para aktivis pendukung Jokowi baik dari partai politik maupun relawan mampu, alangkah eloknya bertarung gagasan dan kompetensi, bukan mengemis jabatan. Harus ada proses pembagian jabatan secara terbuka, transparan dan berorientasi apa tawaran mereka buat memajukan BUMN. Jika mengandalkan kedekatan dengan pusaran kekuasaan, apa bedanya mereka dengan ulah pemimpin dan elite Orde Baru yang mewariskan sikap nepotimisme? Atau mereka mengaku kaum reformis dan demokratis tapi bermentalitas Orba?

Selain ulah relawan pemburu kekuasaan dengan dalih otonomi kebenaran sebagai pihak yang paham bagaimana kebijakan Presiden Jokowi. Kementerian BUMN sekarang juga disibukkan rotasi kekuasaan secara tidak transparan. Tanpa didengar dan disaksikan publik secara luas, pergantian kepemimpinan BUMN dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa indikator keterpilihan yang jelas. Tidak ada keseriusan pembenahan BUMN sebagai sumber memajukan keuangan negara dan memberdayakan potensi terbaik anak bangsa.

Kita dapat melihat misalnya BUMN perikanan, Kementerian BUMN membiarkan usaha perikanan dikendalikan pemimpin BUMN yang tidak berorientasi kerja dan cenderung mengabaikan proses transparansi dalam seleksinya. Otoritas menentukan direksi dan komisaris tidak mengutamakan asas transparansi dan diduga tidak lebih sekedar pembagian jabatan dalam kontestasi politik saja. Padahal, bagaimana BUMN akan maju jika mengabaikan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas dan seleksi yang terbuka. Ketertutupan berpotensi membawa BUMN tak lebih dari sapi perah politik yang tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan jauh dari nilai bagaimana mampu memajukan perekonomian nasional.

Tentu saja kita menunggu Erick Thohir berani bernyali, berbuat nyata dan bernyanyi kencang bagaimana membawa perubahan BUMN sebagai salah satu lokomotif kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam prinsip manajemen kita sering mendengar “the right man of the right place” sehingga penting menyeleksi dan memilih pemimpin BUMN berbekal kemampuan nalar, logika, visi-misi, kapabilitas dan kemampuan menawarkan gagasan visioner untuk BUMN. Kegagalan menawarkan gagasan baru akan berdampak kurang bagus terhadap laju kinerja dan perubahan besar di tubuh BUMN. Membiarkan kondisi BUMN sebagai ajang bagi jabatan politik termasuk relawan tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya pengelolaan manajemen perubahan, kompetensi sumber daya manusia, kecakapan mengelola manajerial dan kemampuan yang bersifat teoritik maupun teknis akan membuat BUMN mundur dan “kehilangan nafas“nya.

Edt: Redaksi (AN)