Mengapa RUU Omnibus Law Ditentang Oleh Berbagai Kalangan

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Demo besar-besaran yang sudah dipersiapkan kaum buruh di seluruh plosok tanah air ini akan total dan habis-habisan dilakukan pada 14 Agustus 2020”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang juga meliputi Cipta Kerja itu ditentang oleh berbagai pihak dan kalangan karena khawatir dan takut warga bangsa Indonesia akan semakin terpinggirkan dan tak berkutik menghadapi warga bangsa asing dengan perusahaannya yang masuk dan beroperasi di Indonesia.

Sebab dengan terbukanya pintu masuknya tenaga kerja asing yang semakin lebar. Bebas dan gampangnya untuk memiliki apartmen di Indonesia menjadi keprihatinan dan ketakutan warga bangsa Indonesia dalam RUU Omnibus Law yang akan mengubah sejumlah aturan dan perundang-undangan yang sudah ada.

Semua itu diiringi oleh kemudahan mengelola tambang oleh perusahaan asing di Indonesia. Termasuk keringanan pajak serta hak pengelolaan lahan yang dipermudah dan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Beragam pihak yang sudah mengungkapkan rasa keprihatinanya itu –selain buruh dan organisasi buruh– diantarsnya adalah mahasiswa (Aliansi Rakyat Bergerak Yogyakarta) yang sudah berulangkali melakukan aksi di Simpang Tiga Gejayan Sleman seperti pada 16 Juli 2020.

Mahasiswa Banyumas yang selama ini “adem ayem” dari kesewenang-wenangan DPR RI dan Pemerintah, juga atas nama Aliansi Masyarakat Bergerak Banyumas (Semarak) sudah menggelar aksi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Komplek Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 16 Juli 2020.

Bahkan MUI (Majelis Ulama Infonesia) menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai Pancasila. (Kompas.Com 19Juni 2020)

Pekerja sektor kelistrikan yang selama ini merasa nyaman pun ambil bagian ikut menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. (Kompas.Com 9 Juli 2020) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas dan ternuka menyatakan penolakannya terhadap RUU Omnibus Law tak hanya yang terkait dengan clustet Cipta Kerja.

Bahkan bersama surat penolakannya PP Muhammadiyah hasil kajian akademik kepada Pimpinan DPR RI. (Tempo.Co 15 Juli 2020). Simpilan besar, fundamental substansialnya bahwa secara filosofi RUU Omnibus Law sangat rapuh.

“Bertentangan dengan moralitas konstutusi 1945”, kata Busyro Muqoddas. Bahkan PP Muhammadiyah menilai RUU Cipta Kerja bertabrakan dengan ideologi Pancasila, serta mengandung pemikiran atau konsep yang mencerminkan pembangkangan konstitusional.

Sebab membuat suatu Rancangan Undang-undang tak boleh lari dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila dan realitas masyarakat” tandas Busyro Muwoddas.

Begutulah, warga dari berbagai lapisan masyarakat mendatangi gedung DPR RI di Senatan Jakarta pada 16 Juli 2020 menuntut pembaran RUU Omnibus Law . Mulai dari buruh hingga mahasiswa dan warga masyarakat umum. Diantaranya adalah Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Demikian juga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang diwakili dari sejumlah kampus di Indonesia. Tak kurang 1000 mahasiswa dari berbagak kampus ini bergabung dengan kaum buruh dan masyarakat tegas menolak RUU Omnibus Law.

Koordinar Pusat BEM SI, Remu Hastian menegaskan unjuk rasa yang dilakukan mahasjswa ini merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa pada Dewan Perwakilan Rakyat yang terus memaksakan RUU Omnibus Law meski sudah ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat.

Puncak klimaksnya sejumlah organisasi buruh menyatakan keluar dari Tim Teknis Pembahasan RUU Omnibus Law yang digagas dan dikelola oleh pemerintah karena arogannya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang terkesan mau menang sendiri dan memaksakan kehendaknya.

Kadin dan Apindo menolak usulan perbaikan RUU Omnibus Law dari buruh dan serikat buruh. (Baca Pernyataan tertulis Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kompas, Selasa 14 Juli 2020).

Dan keluarnya buruh dari Tim Teknis Omnibus Law dan Ancaman Demo Besar. (Kompas. Com 15 Juli 2020).

Demo besar-besaran yang sudah dipersiapkan kaum buruh di seluruh plosok tanah air ini akan total dan habis-habisan dilakukan pada 14 Agustus 2020.

Meski begitu sebelum sampai pada hari H tersebut, buruh pun terus melakulan aksi di berbagai tempat sambil melakukan pemantauan dan konsolidasi untuk aksi besar-besaran yang menjadi pertaruhan hidup atau mati bagi kaum buruh Indonesia itu kelak.

Maka itu motto perlawanan kaum buruh yang diteriakkan –selain buruh bersatu pasti menang– teriakan lantang kaum buruh pun adalah “melawan atau selamanya kaum buruh terus
dijajah
“.

Edt: Redaksi (AN)