Menggugat Peran Masyarakat Adat dan Keraton

Foto: (Ist)

“Wacana yang hendak membagi Indonesia menjadi negara federal, sesungguhnya isyarat dari perlawanan tersembunyi dari perlakuan yang tidak patut itu”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Masalah tidak adanya peranan masyarakat adat dan keraton dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang dibangun atas kesepakatan serta dukungan para Raja, Sultan dan Ratu, sungguh sangat memprihatinkan, karena terkesan habis manis sepah dibuang.

Jika Raja, Sultan dan Ratu sebagai penguasa dan pemilik otoritas atas wilayah yang kini semua menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas mereka itu memiliki posisi yang lebih tinggi dari sekedar Presiden Komisaris, pemilik sah republik ini.

Tapi sejak kekuasaan dan segenap otoritasnya atas wilayah di semua tempat dan daerah yang kini masuk menjadi satu wilayah dari NKRI, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 di proklamasikan, peran para pemilik wilayah dengan segenap otoritasnya itu tidak terpakai sama sekali. Sejumlah Daerah yang diberi keistimewaan pun tampaknya seperti atas rasa iba hati, bukan penghormatan yang sepatutnya diberikan atas segala jasa serta kebaikan hati untuk ikut membangun NKRI.

Wacana yang hendak membagi Indonesia menjadi negara federal, sesungguhnya isyarat dari perlawanan tersembunyi dari perlakuan yang tidak patut itu.

Jadi, teriakan sumbang untuk meminta pemerintah memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dan keraton, sebetulnya tidak tepat, karena yang diperlukan masyarakat adat dan keraton adalah pembagian peran yang selayaknya dan patut dilakukan oleh masyarakat adat dan keraton untuk ikut membangun bangsa dan negara Indonesia agar dapat lebih berketuhanan, memanusiakan manusia Indonesia yang adil dan beradab, konsisten untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu menjaga budaya musyawah untuk mufakat guna mencapai keadilan bagi seluruh warga bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Sayangnya, sampai hari ini suara lantang dari masyarakat adat dan keraton sendiri nyaris tidak pernah terdengar. Padahal, tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa diperoleh jika tidak pernah diperjuangkan dengan gigih. Begitu juga tampaknya peran masyarakat adat dan keraton, tidak pernah akan turun dengan sendirinya dari langit, tanpa menggedor matahari dan rembulan yang merasa telah menerangi seluruh bumi.

Peran masyarakat adat dan keraton idealnya duduk di ruang majelis tinggi sebagai pengawas sekaligus penasehat agung dan pengontrol dari semua kebijakan serta teknis dari pelaksanaan program yang menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk berlomba memperkaya diri sendiri seperti sekarang, korup dimana-mana.

Edt: Redaksi (AN)