Menonton Kudeta Atau KLB Partai Demokrat: Pemenangnya AHY Atau Moeldoko

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Jika pun benar Moeldoko ingin menjadi Ketua PD, agaknya kurang tepat gerakannya itu disebut kudeta”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dari kegaduhan politik di negeri kita –Indonesia– pada awal Februari 2021 seakan jadi pertanda dimulainya penyambutan pesta demokrasi pada untuk tahun 2024. Kegaduhan politik ini disulut oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat), Agus Harimurti Yudhoyono. Topik debat yang mencuat tersirat dalam istilah kudeta dan KLB (Kongres Luar Biasa) partai warisan Susilo Bambang Yudhoyono yang sukses menghantar SBY jadi Presiden.

Setidaknya PD telah menjadi incaran banyak orang untuk mengusung Calon Presiden seusai Joko Widodo nanti. Meski sudah ada wacana untuk jabatan Presiden Indonesia akan diubah menjadi tiga priode, toh kepastian bagi Joko Widodo tetap sulit bisa dinikmatinya.

Ikhwal kudeta sendiri asal muasalnya yang jamak mesti dilakukan oleh orang dalam. Jadi untuk ditudingkan kudeta itu kepada pihak luar jadi terkesan tidak jamak atau di luar konvensi nalar yang sehat.

Jika begitu adanya, sungguhkah ada nalar yang tidak sehat alias sakit atau ibarat mesin perlu di bongkar ulang untuk dibersihkan atau bahkan perlu ada yang diganti onderdil dari mesin itu?

Lantas KLB mengapa pula harus jadi wacana yang dibicarakan. Sebab hikayat KLB itu sendiri hanya mungkin dilakukan orang dalam. Kalau pun ada yang kemudian ikut, pastilah tak mungkin jadi aktor utama penyelenggaraannya.

Jadi seberapa penting dan perlunya KLB untuk PD itu dilakukan, yang pantas dan patut menjadi perumus serta pelaksanaannya adalah orang dari dalam PD itu juga.

Lalu kok lantas muncul adanya tudingan pada pihak luar yang dianggap latah hingga harus pula latah meminta konfirmasi pada Presiden lantaran oknum yang dikira itu berasal dari lingkungan Istana Negara.

Tentu saja Jendral (Purn) Moeldoko yang merasa jadi tudingan itu pantas dan patut pasang omong dengan memaparkan duduk perkara ikhwal obrolan bersama sejumlah petinggi partai pimpinan AHY itu, baik yang masih aktif di PD maupun mereka yang sudah berada di luar partai.

Jika pun benar Moeldoko ingin menjadi Ketua PD, agaknya kurang tepat gerakannya itu disebut kudeta. Mengkin agak lebih pas bila disebut merebut saja kekuasaan partai dari genggaman AHY. Apalagi jika KLB yang dilakukan lalu memberikan mandat untuk Ketua PD pada Moeldoko, jelas tidak bisa disebut haram.

Yang pasti dari kegaduhan itu PD telah jadi pemenang dalam arti menguasai panggung pilitik di musim penghujan yang dingin selama ini. Hingar bingar bencana alam pun di sejumlah pelosok negeri kita pun seperti di bungkam. Apalagi untuk kasus korupsi yang diduga telah membuat rugi negara dalam jumlah ratusan triliun itu. Seperti di Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan serta dana bansos yang lebih banyak menguap dan tak sampai pada mereka yang berhak menerimanya.

Pada akhirnya nanti, toh kita akan paham juga siapa yang benar dan siapa yang salah, persis siapa yang akan menang dan siapa yang bakal kalah dari kudeta itu atau dari KLB PD yang turus semakin memanas pada musim penghujan dan pandemi Covid-19 yang semalin menjadi-jadi. Seperti mengingatkan pada kita yang selalu terkesan setengah hati untuk melawan Covid-19.

Demikian pula perseteruan antara AHY melawan Jendral (Purn) Moeldoko, siapa yang kelak akan kalah, bila kudeta itu benar hendak dilakukan atau cukup melalui KLB.

Edt: Redaksi (AN)