Menteri PPN Beberkan Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022

Foto: Ist

“Untuk program teknis dana diberikan sebesar 54,3% dan 45,7% untuk program generik,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mematok pagu indikatif anggaran tahun 2022 Rp 1,37 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk 22 kegiatan utama kementerian, termasuk koordinasi pemindahan ibu kota negara (IKN).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, terdapat dua program kementerian pada  2022 yakni program teknis dan program generik yang meliputi 22 kegiatan utama.

“Untuk program teknis dana diberikan sebesar 54,3% dan 45,7% untuk program generik,” ujar Suharso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (9/6).

Secara perinci, program teknis merupakan program perencanaan pembangunan nasional. Kegiatan utama dalam program ini yakni penyesuaian rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah panjang nasional 2025-2045, rencana pemindahan IKN, pengembangan pola pendanaan inovatif pengelolaan geopark, dan koordinasi satu data.

Selanjutnya, kajian pelaksanan peta jalan transformasi Indonesia, penguatan sinkronisasi aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), pencarian sumber penadanaan nonAPBN, monitoring dan pengendalian capaian sasran target, serta evaluasi pelaksanaan RKP 2021.

Lalu, dashboard untuk memantau penanganan Covid-19, penyusunan masterplan food estate, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan perencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, melanjutkan peran sebagai focal poin kelompok kerja pembangunan G20, dan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian, pembangunan rendah karbon Indonesia hingga pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan peran serta nonpemerintah, pengembangan dan perluasan uji coba monografi desa digital, dan kerangka kelembagaan dan regulasi.

Sedangkan, terdapat pula program generik yang merupakan dukungan manajemen seperti penerapan sistem kerja integrated digital work smart office, penerapan protokol kesehatan di lingkungan Bappenas, serta dukungan manajemen dan peningkatan akuntabilitas.

Berdasarkan jenis belanjanya, Suharso mengatakan bahwa mayoritas belanja kementerian tersebut akan berupa belanja barang yakni Rp 930 miliar. “Ini karena kegiatan kami akan lebih banyak di belanja barang,” ujar dia.

Belanja barang akan digunakan untuk mayoritas program rencana kerja tahun 2022. Dengan demikian, porsi belanja tersebut sebesar 67,6%.

Sementara untuk belanja pegawai Rp 392,5 miliar atau 28,6% berupa gaji pegawai dan tunjangan kinerja. Lalu, belanja modal Rp 52,78 miliar atau 3,8% antara lain akan dipakai untuk renovasi gedung Bappenas.

Sebelumnya, Head of Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan, perpindahan IKN tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi disebabkan belum kuatnya keterhubungan (linkages) antarprovinsi dan antarpulau di Indonesia. Alhasil, manfaat dari perpindahan IKN hanya mampu dirasakan oleh sejumlah provinsi terkait.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah mampu memperkuat keterhubungan antarpovinsi dan antarpulau terlebih dulu demi mengatasi persoalan ini. “Ini bisa dibuat dengan berbagai kebijakan, insentif, dan kemudahan investasi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, akhir April 2021.

Tak hanya itu, pemindahan IKN juga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan baru di Kalimantan Timur. Persoalannya, rencana tersebut berpotensi menarik banyak pendatang ke Kalimantan Timur yang menjadi lokasi IKN.

Salah satu kelompok pendatang yang kemungkinan ke Kalimantan Timur adalah aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat. Mereka datang ke IKN baru seiring berpindahnya pusat pemerintahan dari Jakarta. (GI)

Edt: Redaksi (AN)