Menteri Suharso Paparkan VNR Indonesia Dalam HLPF 2021

Foto: Ist

“Terlepas dari banyak tantangan, dengan komitmen tertinggi, Indonesia siap menyingsingkan lengan baju untuk menjadi berkelanjutan dan tangguh,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Indonesia memaparkan laporan Voluntary National Review (VNR) 2021 pada pertemuan High-Level Political Forum (HLPF) yang dilakukan secara virtual, Kamis, (15/7/2021). Pemaparan dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso mengatakan, Indonesia berkomitmen tinggi untuk mencapai target SDGs pada 2030, meskipun pandemi Covid-19 membuat banyak capaian pembangunan terhambat .

“Terlepas dari banyak tantangan, dengan komitmen tertinggi, Indonesia siap menyingsingkan lengan baju untuk menjadi berkelanjutan dan tangguh,” ujar Menteri Suharso.

VNR tahun 2021 mengusung tema “Sustainable and Resilient Recovery from the Covid-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda”, dengan Sembilan (9) tujuan dilaporkan secara komprehensif, yang didasarkan oleh indikator dalam Metadata Indikator SDGs Indonesia Edisi II. Sumber data berasal dari BPS, Kementerian/Lembaga serta sumber lainnya, dengan memperhatikan rujukan dan hasil studi mengenai dampak pandemi. 

Menteri menjelaskan, analisis VNR 2021 berfokus pada dampak pandemi Covid-19 dari pencapaian kesembilan tujuan yang menjadi fokus analisis sebagaimana dituangkan pada kerangka berpikir yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, yaitu Kebijakan Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi menuju Ekonomi Hijau serta Sistem Ketahanan Bencana.

“Kebijakan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini telah selaras dengan upaya pencapaian SDGs di Indonesia,” ujar Menteri.

Menteri melanjutkan, kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terkait tujuan 8, akan berdampak pada pencapaian angka kemiskinan yaitu tujuan 1, dan ketimpangan yaitu tujuan 10, melalui penguatan sistem perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai upaya pemulihan industri, pariwisata dan investasi menuju ekonomi hijau sejalan dengan pelaksanaan ekonomi sirkular, terkait tujuan 12, yang dilakukan melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Ketahanan Iklim dan Bencana, yang terkait tujuan 13.

Tak hanya itu, Menteri juga menjelaskan ketahanan bencana juga terkait dengan persediaan pangan, yaitu tujuan 2, dan penguatan sistem kesehatan nasional. Pelaksanaan kebijakan multisektoral dari ke tujuh tujuan tersebut bergantung pada adanya enabling environment, yaitu tujuan 16, yang menekankan pada peningkatan tata kelola dan anti korupsi, serta sarana pelaksanaannya, terkait tujuan 17.

“Hal ini jelas selaras dengan prinsip-prinsip SDGs yang mendorong terjadinya integrasi dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola, agar pembangunan lebih berkelanjutan,” tuturnya.

Menteri juga berharap, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan inklusif, kesejahteraan penduduk dapat diupayakan tanpa adanya dampak buruk pada lingkungan dan sumber daya alam yang kian terbatas, tentunya didukung dengan tata kelola yang baik. (AW)

Edt: Redaksi (AN)