Menuju Pertemuan Jokowi/Megawati-Prabowo Rekonsiliasi Vertikal Dan Horizontal Hanya Berhasil Jika Dilakukan Secara Terbuka, Jujur Dan Proposional

Foto: (Ist)

“Harus ada komitmen politik bersama untuk kemajuan bangsa dan rakyat,…”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Analis politik senior Dr. Rahman Sabon Nama, menyambut baik pertemuan lanjutan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Rabu besok (24/06/2019).

Menurut Rahman pertemuan kedua ini harus membawa dampak Rekonsiliasi  secara vertikal dan horizontal. Hanya berhasil apabila dilakukan secara terbuka, jujur dan proporsional pintanya.

Oleh karena itu Rahman pun mengingatkan agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Jendral Pol. Purn. Budi Gunawan punya peran strategis yang penting terkait info intelijen Pemilu 2019.

Budi Gunawan harus memberikan keyakinan yang akurat pada Presiden Joko Widodo sebagai bahan dalam melakukan pertemuan rekonsiliasi kedua bersama Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto.

Berhasil dan tidaknya rekonsiliasi ini terletak dari syarat yang diajukan oleh Prabowo Subianto tentu berbasis pada akurasi informasi seputar pemilu disampaikan oleh KaBIN kepada Kepala Negara.

Rahman menuturkan kepada www.bintangtimur.net, bahwa dirinya sekedar memberi masukan agar kondisi bangsa terbalut suasana persatuan dan kesatuan. Bahwa rakyat bawah hampir semuanya mengetahui bahwa kemenangan Pemilu 2019 adalah pasangan 02 menang di 26 daerah provinsi.

Terkait Keputusan KPU dan MK memenangkan pasangan 01 dengan 55%-45%, maka apabila rekonsiliasi hanya dilakukan ditingkat elit tanpa pembentukan pemerintahan bersama, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tidak memiliki legitimasi kuat dari rakyat.

Oleh karena itu apabila dikehendaki 01 untuk rekonsiliasi, maka koalisi parpol pengusung 01 harus berbesar hati apabila Prabowo harus meminta syarat agar mendapat dukungan dari rakyat pemilihnya.

Harus ada komitmen politik bersama untuk kemajuan bangsa dan rakyat yaitu dengan membangun pemerintahan bersama dalam pembentukan kabinet dengan porsi sesuai hasil ketetapan KPU.

Point masukan untuk presiden Jokowi sudah pernah saya sampaikan beberapa hari lalu, oleh karena itu saran kebangsaan untuk kemaslahatan rakyat dan kedalautan bangsa dan negara adalah :

1). Bahwa implikasi dari rekonsiliasi disyaratkan  dengan porsi kabinet sebesar 45% untuk kubu 02. Mungkin akan terjadi gejolak dalam internal koalisi 01, mungkin akan berat bagi 01 untuk menyetujui ini. Karena terkait parpol koalisi  PKB, Nasdem dan Golkar.

2). Apabila syarat ini disampaikan, sebagai input buat pak Prabowo,  setidaknya beliau harus release ke publik di media mainstream agar publik dan rakyat pendukung 02 memahami atas syarat rekonsiliasi melalui pertemuan kedua ini.

Dan tentunya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dengan info atas pertemuan kedua pihak ini akan dapat menyikapi ketika penetapan presiden Oktober 2019 nanti. 

(3). Hemat saya pembentukan kabinet harus saling isi mengisi dalam pengendalian arah kabinet, sehingga harus saling percaya dengan komposisi seperti  contoh;
kalau Kapolri dijabat dari 01, maka Panglima TNI harus dari 02 atau sebaliknya.

(4). Kalau Menkumham dari 01, maka Mendagri harus dari 02 atau sebaliknya. Dan kalau Menkopolhukam dari 01 maka Menhankam harus dari 02.

(5). Menko Ekuin kalau dari 01 maka Menkeu hrs dari 02.

(6). Kemudian terkait Lembaga Yudikatif juga harus ada keseimbangan. sebagaimana berlaku juga untuk jabatan Bank Central BI dan OJK.

(7). Kalau Menteri perdagangan 01 maka Meneg BUMN harus 02 atau sebaliknya.

(8). Disarankan agar Prabowo mengusulkan perlu ada Menteri Pangan dan Bulog guna penanganan carut marut masalah urusan pangan dan mafia pangan dan bisa dipegang 02.

Dan Menteri Pertanian tugasnya adalah urusan peningkatan produksi pangan biar dikomandoi oleh 01 yang prinsipnya adalah untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat.

Pernyataan ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk Prabowo dan Presiden Jokowi/Megawati dalam melakukan pertemuan besok.

Sebab menurut Rahman, point masukan inipun dia konsultasikan dengan Rois Am NU/Rois Am Jatman Tharikat Islam dunia Syech Habib Lutfi Yahya Pekalongan malam ini.

“Analisis saya jika rekonsiliasi gagal, maka akan ada gejolak politik yang besar dan kemungkinan akan menghambat perjalanan 01 menuju penetapan Oktober mendatang,” tutur cucu pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli dari Adonara NTT itu.

Edt: Redaksi (AN)