Menyorot Konsep Pembangunan-Agama Tidak Penting

Foto: Google

“Konsep pembangunan-agama tidak penting itu, ingin meniru konsep pembangunan kota parawisata dunia seperti Las Vegas (Navada Amerika serikat) dan Pattaya (Thailand)”

Oleh: Asp Andy Syam

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kebijakan yang terkesan krebak-krubuk ingin melegalkan industri minuman keras (miras) yang beralkohol dan peredarannya yang bebas di Wilayah Manado, Bali, NTT Dan Papua berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 tahun 2021, kebijakan itu sontak memantik protes yang luas di tengah masyarakat. Artinya kekuatan moral dan etika masyarakat bangkit berbicara ketika Pemerintah Pusat dibutakan oleh kepentingan bisnis parawisata.

Protes keras dimulai oleh Gubernur Papua yang dengan tegas menolak dan mengancam akan membakar pabrik miras. Gubernur di pilih langsung oleh rakyat lokal, rakyat adalah penguasa dan pemegang kedaulatan rakyat di wilayahnya. Berkuasa seperti seorang Gubernur negara bagian di Amerika.

Berhak menyuarakan aspirasi rakyat dan melindungi kepentingan rakyatnya. Baru-baru ini survei LSI mencatat bahwa Gubernur lebih di percaya oleh rakyat daripada Presiden. Di atas semua itu ABRI lebih di percaya rakyat. Hal itu menjadi asupan gizi baru bagi Gubernur dan Pemda untuk unjuk gigi membela kepentingan rakyat wilayahnya.

Untuk meredakan situasi, Presiden Jokowi serta merta telah mencabut kebijakan investasi yang melegalkan industri miras (minuman keras) dan penjualannya yang bebas ditengah masyarakat.

Tapi ada baiknya kalau kita mencoba menggali visi besar di balik kebijakan itu. Visi besar dari kebijakan itu bisa diduga adalah punya para konglomerates (pemodal kelas kakap). Mereka ingin membangun bisnis parawisata. Memang semula hanya industri miras, tapi nanti otomatis akan menyusul berbagai industri yang saling menunjang seperti industri seks, judi, klub malam, spa, restoran dan hotel-hotel serta mungkin lokalisasi jajan seks. Itulah bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan keutungan bagi para pengusaha parawisata.

Presiden Jokowi hanyalah pengguna kekuasaan yang membuat kebijakan. Bukan Presiden Jokowi yang punya visi, karena Jokowi bukanlah seorang yang visioner, tetapi lebih terkesan sebagai praktisioner. Dengan kebijakan itu, betapa Presiden Jokowi tunduk pada kepentingan bisnis sekalipun melabrak moral dan keadaban masyarakat Indonesia yang bermartabat berdasarkan Pancasila.

Tujuan mulia di ungkapkan yaitu ingin menciptakan lapangan kerja. Dan lapangan Kerja itu akan tercipta apabila visi besar itu sudah terwujud. Visi besar itu adalah suatu keharusan diwujudkan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan banyak. Dengan demikian diduga akan membahagiakan masyarakat lokal tanpa mengamalkan ajaran agama karena pemikiran agama tidak penting untuk mewujudkan kebahagiaan. Suatu misi kaum liberal sekuler.

Karena itu, melegalkan industri dan peredaran miras (minuman keras) yang beralkohol, bukan sekedar langkah eksperimen, tetapi suatu langkah visioner yang jauh ke depan, akan mengukir wajah Indonesia di masa depan sebagai surga dunia di kalangan wisatawan mancanegara. Kalau di Amerika terkenal dengan Kota Lasvegas. Di Thailand terkenal dengan kota Pattaya sebagai surga dunia. Dalam panduan literatur parawisata dunia, kedua kota itu dijuluki sebagai “Kota Dosa” (Sin City).

Kedua kota itu sangat menarik banyak wisatawan mancanegara yang masuk. Pemerintah lokal dan Pusat untung besar menarik banyak devisa dan macam-macam pajak dan retribusi.

Sungguh langkah Presiden Jokowi itu adalah suatu terobosan pembangunan mewujudkan Omnibus Law untuk menciptakan lapangan Kerja. Tapi suatu pendekatan konsep pembangunan-agama tidak penting. Ingin melakukan pembangunan dengan meletakkan posisi agama tidak penting. Suatu konsep pembangunan menurut nilai-nilai liberal dan sekuler. Agama dianggap menghambat kemajuan.

Wapres Ma’ruf Amin pernah berkata memang agama tidak membuat maju. Mungkin itulah membuat Wapres Ma’ruf Amin diam saja, walaupun para tokoh agama menyindirnya, kenapa diam saja.

Karena itu, Presiden Jokowi menganggap tidak perlu mendengar lebih dahulu nasehat Ulama dan para Pendeta maupun tokoh adat masyarakat. Lah untuk membuka lapangan kerja, masa nggak setuju. Pemerintah ingin memenuhi janji sehubungan dengan pengesahan UU Ominbus Law yang ugal-ugalan untuk membuka lapangan Kerja.

Untuk sukses konsep pembangunan- agama tidak penting. Karena itu, di pilih lah daerah-daerah khusus yang bisa berdabtasi dengan konsep pembangunan itu. Seperti Menado, Bali, NTT dan Papua. Di sana di anggap masyarakatnya terbuka pada perubahan yaitu beradaptasi dan toleran pada dosa. Barangkali itu yang di anggap kearifan lokal. Di sana tak ada radikalisme yang membela agama. Di sana hanya ada kearifan lokal yang toleran pada dosa. Jadi di sana pasti menerima. Karena untuk kebaikan masyarakatnya. Memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan walaupun dari pekerjaan dosa.

Kalau bicara konsep pembangunan, maka legalisasi dan pembebasan industri miras (minuman keras) dan penjualannya adalah untuk mendokrak pariwisata asing. Mereka sangat butuh minuman keras untuk kepuasan mereka. Tapi minuman keras itu, tak pernah berpisah dengan saudara misannya yaitu judi, wanita dan musik. Mereka saling menyuburkan. Untuk giat main judi memerlukan miras.

Pertunjukan live musik mendatangkan wanita wanita lokal dan mancanegara yang cantik menghibur dan menyuguhi miras para pemain judi. Ada juga wanita wanita yang khusus pelayan spa. Hotel-hotel dan resotran di sediakan. Semuanya menjanjikan lapangan kerja terutama bagi masyarakat lokal yang telah berkorban dengan kearifannya menerima konsep pembangunan-agama tidak penting itu.Tidak peduli itu dosa karena disini agama tidak penting.

Konsep pembangunan-agama tidak penting itu, ingin meniru konsep pembangunan kota parawisata dunia seperti Las Vegas (Navada Amerika serikat) dan Pattaya (Thailand). Lasvegas terkenal sebagai pusat perjudian, pembelanjaan dan hiburan kelas dunia. Punya pantai casino. Tentu minuman miras laris. Wanita-wanita cantik dengan pakaian hampir telanjang yang menemani para pemain judi dari berbagai negara.

Disini para milyarder dunia bisa berminggu-minggu menghambur-hamburkan uangnya menikmati berbagai macam hiburan dan belanja. Menikmati minuman keras (miras) yang harganya jutaan rupiah perbotol. Menikmati show penari telanjang (streap tease). Menikmati layanan seks yang harganya bisa ratusan juta rupiah sekali kencan.

Sedangkan Pattaya sangat terkenal sebagai surga seks, karena tak kenal waktu para pelayan seks yang elok muda belia bekerja siang dan malam. Semua tamu lokal dan mancanegara puas dengan layanan seks. Tentu saja minuman keras dan musik jadi pengiring layanan seks.

Itulah model pembangunan pariwisata sebagai visi besar, yang menjanjikan bisnis yang menggiurkan keutungan bagi para konglomerates yang hobi memburu keuntungan usaha. Tak peduli itu dosa karena agama tidak penting.

Tapi sayang langkah Presiden Jokowi kesandung untuk membuka lapangan kerja dosa. Mimpi para konglomerates bubar jadinya untuk membangun kota dosa model Lasvegas dan Pattaya.

Itulah konsekuensi kalau tidak mau mendengar dulu baru bekerja. Setelah bekerja baru mau mendengar suara suara para tokoh agama (Ulama), NU, Muhammadiyah, Pendeta, Gubernur Papua dan masyarakat. Memang dari ajaran Islam tentang konsep Maqashid Syariah, miras itu merusak akal. Ibadah tidak boleh dilakukan oleh orang yang rusak akalnya. Agama hanya untuk orang yang berakal. Kerusakan akal, membuat seseorang kehiangan hati nurani untuk melakukan kejahatan.

Tapi sedikit aneh karena kelompok agama yang liberal pendukung Pemerintah juga ikut protes. Suara protes itu begitu solid seolah ada titik temu moral. Nilai nilai-nilai moral Pancasila yang hidup jadi titik temu. Sekiranya suara protes tidak solid atau pecah, lazimnya tentu tidak dipeduli. Seperti pepatah bilang, “kafilah terus berlalu sekalipun anjing menggongong“.

Edt: Redaksi (AN)