Minat Sekolah Siswa Menurun Akibat Persoalan Zonasi dan Kekerasan

Foto: (Doc. Bintangtimur.net)

“Ini menandakan semakin banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujar Ena dalam diskusi “

Jakarta (Bintangtimur.net) – Direktur Eksekutif LPA (Lembaga Perlindungan Anak), Ena Nurjanah menjelaskan saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang bersekolah semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Permasalahan anak-anak yang makin menurun minat sekolahnya terkait persoalan zonasi dan kekerasan yang terjadi pada siswa.

“Ini menandakan semakin banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujar Ena dalam diskusi “PR Pendidikan di Hari Anak”, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/7).

Ena melanjutkan, data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 tentang pendidikan menunjukkan APK masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berakhir di tahun 2019.

“Melihat data yang ada menunjukkan bahwa wajib belajar sembilan tahun sampai saat ini belum tuntas,” tegasnya.

Ena juga memantau sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tak ada yang menolak sistem zonasi demi kebaikan siswa didik, namun perlu diperhatikan ialah jumlah sekolah negeri di suatu wilayah yang tidak merata.

” Sekolah jenjang SLTP/SLTA jumlahnya dihampir semua wilayah Indonesia sangat minim. Apa yang menjadi program prioritas Kemendikbud terhadap kondisi ini?,” tanya Ena.

Ena juga menyinggung persoalan ancaman kekerasan fisik dan kejahatan seksual dalam dunia pendidikan yang masih terus terjadi.

“Melalui media sosial begitu mudahnya publik melihat berita dan tayangan kekerasan yang dilakukan antar murid, maupun antara guru dan murid.

Padahal, dia menambahkan, Mendikbud sudah membuat regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Namun, hanya segelintir saja yang tahu mengenai peraturan ini.

“Bila peraturan ini tidak dipahami oleh setiap elemen dalam dunia pendidikan, maka tidak ada gunanya peraturan ini sebagai sarana untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai tindakan kekerasan di sekolah,” pungkas Ena menegaskan.

Dalam diskusi ini juga hadir Ketua Komisi Pendidikan MUI, Sudarnoto Abdul Hadi, Komisioner KPAI, Retno Listyarti, Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati dan Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud, Sukiman. (ZS)

Edt: Redaksi (AN)