Myanmar Janjikan Akan Mengadili Tentara yang Membantai Rohingya

Foto: (Ist)

“Militer Myanmar juga sudah pernah melakukan penyelidikan serupa pada 2017 lalu”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Angkatan Bersenjata Myanmar menjanjikan bakal menyeret sejumlah serdadu mereka yang diduga membantai etnis Rohingya ke mahkamah militer. Pernyataan itu mereka sampaikan setelah melakukan penyelidikan baru terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas itu di negara bagian Rakhine, Senin (2/9).

Melalui pernyataan dalam situsnya, Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menuturkan tim pengadilan militer telah mengunjungi utara Rakhine. Tempat itu adalah pusat kekerasan dan persekusi terhadap Rohingya yang terjadi pada 2017 lalu, hingga memicu gelombang ratusan ribu pengungsi ke Bangladesh.

Mereka menyatakan hasil peninjauan tim pengadilan militer ke Rakhine menunjukkan “kelemahan para personel dalam mengikuti instruksi dan prosedur dalam beberapa insiden”, di sebuah desa yang disebut sebagai lokasi pembantaian etnis Rohingya.

Pada 2018 lalu, kantor berita Associated Press melaporkan keberadaan setidaknya lima kuburan massal yang diyakini etnis Rohingya di Desa Gutarpyin, Kota Buthidaung.

Meski begitu, pernyataan militer tak menjelaskan lebih lanjut siapa yang akan diadili dan apa hasil penyelidikan itu.

Sementara itu, pada Minggu (1/9), juru bicara militer Myanmar, Tun Tun Nyu, mengatakan kepada Reuters bahwa investigasi militer itu adalah rahasia.

“Kami tidak berhak mengetahuinya. Mereka (tim penyelidik) akan merilis pernyataan lain tentang hal ini ketika prosedur selesai,” kata Tun Nyu melalui sambungan telepon.

Pengadilan militer yang terdiri dari seorang mayor jendral dan dua kolonel ini dibentuk pada Maret lalu guna menanggapi tuduhan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan pasukan Myanmar terhadap Rohingya.

Tim tersebut dilaporkan telah mengunjungi Rakhine dua kali pada Juli dan Agustus lalu.

Misi tersebut bahkan meminta Myanmar memecat Aung Hlaing dan lima jendral lainnya dari pucuk kepemimpinan di militer atas tindakan “kejahatan paling berat di bawah hukum internasional.”

Tahun lalu, misi pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa militer Myanmar telah meluncurkan operasi terhadap etnis Rohingya “dengan niat genosida”.

Militer Myanmar juga sudah pernah melakukan penyelidikan serupa pada 2017 lalu. Namun, hasil penyelidikan membebaskan seluruh personel militer dari setiap tuntutan dugaan kejahatan.

Myanmar berkeras membantah tudingan itu, meski pada Agustus lalu Aung Hlaing mengatakan sejumlah personelnya “mungkin terlibat” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Edt: Redaksi (AN)