Omnibus Law, Buzzer dan Jas Merah Bung Karno

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Kesadaran untuk memanfaatkan secara maksimal media sosial pada era milenial sekarang ini agaknya telah dan harus menjadi bagian dari kesadaran budaya yang baru yang tidak boleh diabaikan”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Fenomena buzzer atau sejenisnya yang ikut main dalam upaya menggoalkan RUU Omnibus Law –seperti artis influencer– jelas sekali menunjukkan bahwa Omnibus Law itu hendak diberlakukan di Indonesia dengan cara apapun.

Jika semua perumusan hinggga pembahasannya tak hendak melibatkan kaum buruh sebagai pihak yang amat sangat dominan berkepentingan, sangat mungkin untuk diduga bila RUU yang tidak hanya memuat Cipta Kerja itu sudah menjadi bagian dari paket pesanan.

Pembahasan yang sembunyi-sembunyi pun saat pandemi Covid-19 melantak semua tempat di Indonesia pun meyakinkan bila RUU yang sempat disebut dengan “Cilaka” karena di klaim hendak menciptakan lapang kerja ini, makin menambah rasa curiga dan banyak pertanyaan, sesungguhnya ada apa dibalik birahi RUU yang sangat terkesan dipaksakan itu untuk segera disahkan dan diberlakukan di Indonesia.

Padahal isi muatan pasal-pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu mengancam masa depan buruh Indonesia yang akan makin dan membuat kaum buruh Indonesia sengsara. (Baca sejumlah catatan kaum buruh dan serikat buruh yang telah merinci dan menguraikan beragam masalah yang menjadi ancaman bagi masa depan buruh maupun serikat buruh di Indonesia).

Namun dengan tertangkap basah para buzzer atau influencer itu yang ikut serta hendak mempercepat proses pengesahan RUU Omnibus Law itu, juga meyakinkan bahwa media sosial yang dominan jadi sarana mereka itu cukup efektif dan efisien untuk digunakan. Termasuk buzzer yang ada di sekitar Istana Merdeka seperti yang diungkap Moeldoko.

Setidaknya bagi kalangan aktivis serta kaum pergerakan lainnya perlu juga disadari bahwa media sosial itu perlu mendapat perhatian atau bila perlu memilikinya juga. Sehingga tidak lagi menghiba-hiba pada media mainstream yang tak mau meliput aksi maupun kegiatan lain yang dilakukan.

Sebab media mainstream pun memiliki hak dan selera dalam menentukan menu sajiannya, termasuk tak hendak memuat acara atau pun kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis atau kaum pergerakan lainnya. Sekalipun semua itu jelas dan terang dilakukan untuk rakyat banyak.

Demikian juga dengan sejumlah dana khusus yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu –boleh jadi mungkin pula dari pihak pemerintah seperti yang diungkap oleh Moeldoko ikhwal buzzer dari sekitar Istana Negara itu– sungguh fantastik. Artinya tak hanya obyek yang hendak di goalkan itu amat sangat penting, tetapi juga media yang digunakan jadi sarana para buzzer itu pun sungguh dahsyat jika mau dipakai dengan maksimal sebagai bagian dari alat untuk memperjuangkan dari apa yang sesungguhnya ingin dan hendak diperjuangkan itu.

Kesadaran untuk memanfaatkan secara maksimal media sosial pada era milenial sekarang ini agaknya telah dan harus menjadi bagian dari kesadaran budaya yang baru yang tidak boleh diabaikan. Apalagi pilihan alternatif belum ada selain media sosial itu yang juga sudah mulai menumbangkan keangkuhan media meanstren yang acap dianggap lebih berpihak pada penguasa dan pengusaha atau mereka yang bisa disebut para pemilik uang.

Itulah sebabnya upaya untuk membenahi RUU Omnibus Law jadi semakin sulit dan mengalami banyak hambatan. Karena kaum buruh dan serikat buruh belum cukup piawai memaksimalkan peran media sosial, baik milik sendiri apalagi yang di kelola instansi atau pihak lain.

Belum lagi untuk menginbangi kemampuan pihak-pihak yang berseberangan yang juga punya kemampuan membayar buzzer dan artis dengan nilai yang jauh lebih besar dari UMR. Padahal, mereka pasang omong mungkin hanya sekali saja. Sebab bila mereka harus membuzzer lagi, pasti akan minta dibayar lagi.

Dari pemaparan ini bisa jelas juga dipaham perlunya apresiasi bagi para pegiat media sosial parut mendapat perhatian, sebagai bagian dari elemen perjuang yang tidak bisa dipandang sebelah mata seperti pada waktu yang sudah-sudah. Sehingga apa hendak dan mau diperjuangkan secara bersama, tetap saja terkesan menjadi keasyikan dengan diri sendiri.

Sebab untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri. Itulah sebabnya upaya Bung Karno dalam mempersatukan bangsa dan negara Indonesia membyatnya keblinger hingga memaksakan konsep Nasakom.

Dan nasehat bijak Bung Karno pula kepada kita sebagai generasi penerus dari revolusi yang belum selesai; janganlah sekali-kali melupakan sejarah.

Edt: Redaksi (AN)