Orba Dikenal Dengan KKN, Rezim Jokowi KKN Ditambah Dengan Politik Dinasti?

Foto: Google

“Dinasti politik harusnya terlarang dan harus di atur dalam perundang-undangan”

Oleh: Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ada pertanyaan mengelitik dari Gde Srihana penulis dan aktivis KAMI dalam artikelnya ”Benar nggak sih kalau rezim ini pantas disebut KKN-Dinasti?” Pertanyaan tersebut membuahi tulisan ini. Era Orba rezim otoriter militerisme dikenal dengan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) selama 32 tahun Jenderal besar Soeharto memerintah. Kala itu, kehebohan memperjuangkan hapusnya KKN, luar biasa. Dan era tersebut berakhir tahun 1998 berganti dengan era reformasi. Perjuangan menghapuskan KKN melahirkan KPK. Korupsi kakap masih silih berganti.

Sampai sekarang di era rezim Jokowi korupsi malah semakin merebah, dengan nominal yang juga sangat luar bisa. Dulu korupsi Kasus Century 6 triliun terasa besar dan heboh, sekarang berlipat sepuluh kali lebih besar Jiwasraya, Asabri, BPJS, Bansos, Benur sekitar 60 triliun, malah menurut Rizal Ramli kongkalikong/pat gulipat dana proyek infrastruktrur dan dana kesehatan selama pandemi jauh lebih besar bocornya. Masalahnya ada pagar UU 2/2020 memagari untuk tidak bisa diperiksa.

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, identik dengan kerajaan di mana kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak atau keluarga dengan tujuan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran patron kekuasaanya.

Sistim patrimonial ini mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan dan di fasilitasi dan dijembatani. Tidak menggunakan merit sistem, dalam menimbang prestasi apalagi track record/ pengalaman unggulan.

Sebagai contoh Gibran Rakabuming Raka putera tertua Presiden Jokowi berumur 33 tahun, dua hari yang lalu sudah dilantik menjadi walikota Solo, belum pernah aktif di partai politik, organisasi sosial politik lainnya, yang diketahui oleh masyarakat Gibran hanya sebagai mengusaha martabak dan pisang yang dimodifikasi sedemikian mengikuti market place terkini online. Wush! Bagai kendi ajaib Ali Aladin. Punya kekayaan yang luar biasa di usia muda. Konon katanya dibantu pinjaman modal ratusan miliar oleh anak-anak para konglomerat.

Sementara Achmad Purnomo yang jalur merit sistem, kader partai yang jatuh bangun, berkeringat, matang dengan track record berpengalaman menjadi wakil walikota Solo. Harus tersingkir. Sebagai “hadiah atas tersingkirnya” sebagai calon walikota terkuat, Achmad Purnomo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, di ”janjikan jabatan lain”, entah karena kecewa, wallahu’alam hadiah tersebut ditolak.

Mungkin dengan cara yang sama menantu Jokowi dilempengkan jalannya, Bobby Nasution yang juga belum pernah ikut partai, tanpa track record sosial politik. Dua hari yang lalu juga sudah dilantik menjadi walikota Medan. Berbeda dengan kader partai di Solo, Achyar Nasution kader partai PDI Perjuangan di Medan yang sudah berkeringat dan berdarah-darah dalam membangun partai. Melawan. Engkang dari partai. Maju bersaing dalam pilkada 2020, didukung oleh dua partai oposisi. Tapi apa daya yang dilawan adalah koalisi partai berkuasa yang gemuk. Apalagi lawannya adalah menantu Presiden yang sedang berkuasa. Ya kalah.

Gambaran di atas adalah fakta telah terjadi politik dinasti pada era pemerintahan Jokowi. Jika di ingat selama Soekarno 30 tahun berkuasa secara penuh belum pernah terjadi anak atau keluarga terdekat menjadi kepala daerah Guntur, Megawati, Sukmawati, Rachmawati, Guruh dan anak Soekarno yang lainnya, Megawati dan Guruh baru manggung dipartai politik tahun 1997 jauh setelah era bapaknya tidak berkuasa lagi. Soekarno selesai tahun 1966.

Soeharto sang Jenderal besar bintang lima, dikenal sebagai smiling general berkuasa secara otoriter selama 32 tahun, kala itu demokrasi terpimpin, tidak saja menteri, Kepala Daerah juga dengan penunjukan, anak-anaknya Soeharto tidak satupun yang diangkat menjadi kepala daerah, baru terakhir 2 tahun mau lengser, setelah 30 tahun berkuasa mbak Tutut putri tertua diangkat menjadi Menteri Sosial. Tentu jika dia mau, anaknya bisa menjadi kepala daerah di mana saja, tidak satupun yang akan berani menolak. Maklum berkuasa penuh.

Selanjutnya Presiden SBY berkuasa selama 10 tahun, Ibas anak bungsunya dilatih dalam sosial politik, partai Demokrat jika mau bisa menjadi Bupati Pacitan sesuatu hal yang mudah, karena kemenangan Ibas sebagai caleg selalu tertinggi, AHY putera sulung SBY baru mencalonkan menjadi Gubernur DKI setelah bapaknya tidak lagi menjabat Presiden RI.

Semakin derasnya Politik Dinasti selama 6 tahun pemerintahan Jokowi berkuasa. Kita batasi lingkup tulisan ini, tidak membahas kepantasan etika dan peraturan, karena akan membuat tulisan ini bisa berhalaman-halaman. Kita bahas akibat. Memang secara kedaerahan sebelumnya sudah terjadi di Provinsi Banten, dan gubernurnya berakhir ditangan KPK.

Politik dinasti disebabkan adanya keinginan dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan. Dukungan kelompok terorganisir dengan kesepakatan dan adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan partai politik. Pembagian kekuasaan politik dengan kekuasaaan modal sehingga akan terjadi kecendrungan/abuse of power. Muaranya akan mengakibatkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) berkelanjutan.

Era pemerintahan sekarang semakin banyak elit lokal menjadi kepala daerah, bahkan tali temali hubungan kekeluargaan di legislatif daerah, secara bergantian mereka berkuasa antara suami, isteri, anak, mantu politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua anggota keluarga berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Dalam hal ini merit sistem di parpol suatu keniscayaan. Sekolah politik di parpol sesuatu yang tidak lagi berguna.

Tertutup sudah kesempatan masyarakat yang bisa jadi merupakan kader handal dan berkualitas. Sulit terwujudnya cita-cita demokrasi untuk terciptanya pemerintahan baik dan bersih/clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif. Karena dilingkari dengan kekuasaan patrimonial. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara kita Indonesia.

Dinasti politik harusnya terlarang dan harus di atur dalam perundang-undangan. Jika dibiarkan proses merit sistem dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan. Faktanya sudah banyak kepala daerah yang terlibat korupsi di cokok KPK karena pertalian kekeluargaan.

Ini jawaban pertanyaan dari Gde Srihana. Benar bahwa rejim sekarang KKN semakin meningkat dan Politik Dinasti juga berkembang pesat. Dulu dikenal KKN, sekarang KKN plus Dinasti. Sempuna sudah. Pertanyaannya (sekarang dari saya); Apa perlu Aksi Menyelamatkan Indonesia? Jawab masing-masing ya. Jika perlu japri.

Edt: Redaksi (AN)