Parliamentary Threshold, Ketamakan dan Keserakahan Partai Besar

Foto: Doc. Meridian Ramadir S.T., MCP

“Sangat disayangkan ketamakan dan keserakahan menghancurkan sistem demokrasi di negeri kita,”

Oleh: Meridian Ramadir S.T., MCP (Wasekjend Bidang OrPem Partai Bulan Bintang)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Setelah hampir dua tahun negara kita melewati pemilu yang bisa dikatakan ajang demokrasi terbesar di dunia, di mana pemilihan Legislatif, Senator, dan Presiden terjadi dalam satu waktu, adakah perbaikan bagi negara kita? Apakah memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia?

Sistem Parliamentary Threshold yang lalu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan parliamentary threshold sebesar 4% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 414 ayat (1). Yang berisikan “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Terbukti Undang-Undang tersebut melemahkan partai-partai kecil dan partai partai baru yang ada.

Wacana akan dinaikannya ambang batas Parliamentary threshold menjadi 5% serta di dalam draft UU tentang pemilu tahun 2024 pada pasal 251, dibatasinya untuk tingkat DPRD di kab/kota dan provinsi menjadi minimal 3%. Sungguh kebijakan ini tidak masuk diakal dan hanya akan menguntungkan bagi parpol-parpol besar terutama lima parpol yang berada diranking teratas.

Usulan menaikan ambang batas di pemilu yang akan datang merupakan gambaran ketamakan dan keserakahan dari partai-partai besar yang ada, di mana mereka tidak memberikan kesempatan bagi partai baru dan partai kecil yang memiliki suara di bawah 4% di pemilihan umum yang lalu untuk berkembang dan bersama-sama membangun negara ini.

Partai-partai yang bisa dikatakan sebagai pemenang pemilu khususnya dua partai terbesar di Indonesia, apakah mereka mempresentasikan keinginan pemilihnya? Apakah mereka memberikan apa yang pemilihnya inginkan? Ataukah malah mereka menggunakan pemilihnya hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan partainya?

Kenyataan yang ada dan yang telah terjadi pada putaran pertama kabinet Jokowi-Ma’ruf sudah ditemukan beberapa kasus korupsi yang jelas-jelas dilakukan oleh kader partai politik pemenang pemilu yang duduk di kursi kabinet.

Mereka tidak tanggung-tanggung yang di korupsi oleh mereka merupakan sesuatu yang langsung berhubungan dengan rakyat, yaitu dana bansos yang langsung di terima manfaatnya oleh rakyat justru di salahgunakan, di mana pada tahun 2020 dan masih berlangsung sampai sekarang dan entah sampai kapan pandemi ini berakhir. Kasus lainnya merupakan kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam (kasus lobster) di mana seharusnya mereka hadir untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat.

Dari kenyataan yang ada dari rentetan kejadian mulai dari mengatur parliamentary threshold sampai setelah mereka duduk di pemerintahan, kita bisa lihat dengan mata kita, partai besar pemenang pemilu dengan sengaja melobby dan mengatur Undang-Undang pemilihan umum untuk kepentingannya sendiri. Bagaimana mereka bisa berkuasa dan mengumpulkan kekayaan pribadi, mereka tidak perduli dengan partai kecil yang didalamnya juga ada suara rakyat indonesia.

Sangat disayangkan ketamakan dan keserakahan menghancurkan sistem demokrasi di negeri kita, yang mana Indonesia sedang berproses, menuju kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi.

Edt: Redaksi (AN)