Pelajaran Yang Banyak Dan Mahal Harus Bisa Kita Petik Dari Kasus Djoko Tjandra

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Singkatnya bisa disimpulkan menurut Karni Ilyas, karena kejahatan di Indonesia sudah terorganisir maka penanganan atau cara mengatasinya pun harus terorganisir”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pengakuan Irjenpol Argo Yuwono yang menarik dari kisah mengenai buronan Djoko Tjandra yang menghebohkan itu justru dimulai Mabes Polri dari berita yang beredar di media sosial. Pengakuan Kepala Divisi Humas Markas Besar Polisi Republik Indonesia ini dia ungkap dalam acara Indonesia lawyer Club yang dipandu Karni Ilyas di sebuah televisi swasta 4 Agustus 2020.

Empat aktor dan aktris yang paling berperan dalam drama Djkio Tjandra ini dipastikan nanti mendapat hukuman yang setimpal sesuai komitmen Polri yang hendak menindak semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

Rochadi Iman Santoso Dirjen Imigrasi juga mengungkapkan Djoko Tjandra bisa dijerat hukum keimigrasian. Minimal satu tahun penjara atau subsider 100 juta rupiah.

Informasi yang penting dari Rohadi Iman Santoso minimal ada 12 orang buronan kakap kita yang menjadi tanggungjawab Polri dan 28 orang buronan Kejaksaan Agung. Jadi dari 40 orang buronan itu sulit dibayangkan berapa jumlah uang negara yang mereka tilep dan merugikan megara kita.

Akbsr Faisal dari Direktur Eksekutif Nagara Institut. Masalah Djoko Tjandra dari hukum perdata dijadikan masalah Hukum Pidana. Hingga Djoko Tjandra bisa dibebaskan dari tuntutan. Jaksa Antasari Azhar mengajukan kasasi. Jadi kasusnya Joko Chandra semakin kusut dan rumit.

Jaksa yang mengajukan PK. Dan uang 546 miliar uang sejak tahun 2009 tidak jelas pemegangnya siapa dan kemana bunga uang sebanyak itu siapa yang menikmatinya.

Faizal Akbar juga menginformasikan pihak Kejaksaan tidak pernah semua memperpanjang write notice Djoko Tjandra.

Pada April 2020 melalui istrinya mau meminta pencabutan write notice Djoko Tjandra pada 16 April 2020 lewat jasanya Anna Buntaran.

Yang sangat disayangkan kata Faizal Akbar, tidak ada koordinasi antara instansi penegak hukum di Indonesia. Masing-masing asyik dengan cara dan kerjanya sendiri.

Junirmat Girsang melihat kasus Djko Tjandra yang berperan dalam gonjang-ganjing masalah ini adalah kawan-kawannya yang juga aparat penegak hukum dan pengusaha. Karena itu Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia tidak juga ditangkap. Padahal Joko Chandra dalam status buronan.

Jadi dalam kasus Djoko Tjandra ini jelas dan terang ada komplotan jahat. Maka itu semua pihak yang terlibat harus diperiksa. Mulai dari dokter yang memberi surat bebas covid-19 hingga lurah yang buat KTP dan pejabat Imigrasi yang mengeluarkan pasportnya.

Kasus Djoko Tjandra ini kesempatan bagi Polri membangun kembali citranya di masyarakat.

Praktek political coruption dalam kasus Djoko Tjandra jelas mencederai rasa keadilan, seperti yang hendak dikatakan juga oleh Joko Chandra. Jadi kasus monster seperti Djoko Tjandra harus ditangani secara pidana khusus, tak bisa dilihat dengan pidana umum seperti yang hendak dilakukan kepolisian.

Menurut Menkopolhukam PKnya kasus Djoko Tjandra ini sama dengan apa yang dialami Muchtar Pakpahan karena Jaksa juga melakukan PK. Artinya kasus Djoko Tjandra mulai kusut dari Kejakssan Agung. Karena sehari sebelum putusan, kata Machfud MD hasilnya sudah bocor dan Djoko Tjandra terus melarikan diri.

Ahli hukum tata negara Teuku Nasrullah melihat kasus Djoko Tjandra tidak bisa di-PK. Sebab PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana fan ahli warisnya. Tapi untuk kasus Muchtar Pakpahan dulu bernuansa politik. Jadi kasus Djoko Tjandra pun bernuansa politik.

Penangkapan Djoko Tjandra memang harus dalam dilamukan oleh Polisi, tapi status dan eksekusi penahanan ada di Kejaksaan. Jadi Polisi salah kaprah menahan Djoko Tjandra. Jadi memang kasus Djoko Tjandra ruet dan sudah semakin kusut seperti PK yang dilakukan Jaksa itu dengan melabrak hukum.

Singkatnya bisa disimpulkan menurut Karni Ilyas, karena kejahatan di Indonesia sudah terorganisir maka penanganan atau cara mengatasinya pun harus terorganisir. Tak bisa lagi dilakukan seperti yang terjadi selama ini.

Oleh karena itu jika dari kasus Djoko Tjandra ini tak ada pelajaran yang bisa dipetik, maka akan semakin merugilah kita yang telah ikut sibuk dan bising oleh kegaduhan yang ditumbulkan oleh kasus yang telah melumat banyak korban ini.

Edt: Redaksi (AN)