Peluang Membangun Partai Buruh di Indonesia

Foto: (Ist)

Oleh: Jacob Ereste

“Jadi organisasi buruh pun tidak boleh memasuki wilayah kerja partai buruh. Demikian pula sebaliknya”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Membangun budaya politik kita di Indonesia jelas masih terbilang mahal. Ikhwalnya, bukan karena belum menjadi kebutuhan yang mendesak, tetapi kebutuhan dasar yang lebih penting dari semua itu masih banyak yang lebih mendesak. Sama keberadaannya dengan organisasi buruh, diperlukan juga, tetapi belum dapat dijadikan pilihan yang bisa menggeser kebutuhan lain yang lebih mendesak sifatnya.

Bayangkan saja seorang calon kader partai atau organisasi buruh, sekedar berhasrat ikut pelatihan atau pendidikan saja sudah begitu rumit pertimbangannya. Belum lagi mutu dan muatan dari kualitas pelatihan atau pendidikan itu sendiri masih harus diuji daya pikatnya untuk mengisi celah kesadaran dari para pesertanya.

Sementara itu, kesadaran dari pihak partai atau organisasi buruh sendiri pun tidak sepenuhnya yakin bahwa proses dari kaderisasi seperti itu merupakan cara terbaik membangun partai atau organisasi buruh yang kuat dan sehat. Karena itu sungguh menarik menyatukan pola kaderisasi partai politik dan organisasi buruh dalam satu paket hemat menjadi satu dalam bentuk kaderisasi anggota partai buruh.

Angkatan kerja dan kaum buruh di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 134 juta orang (tahun 2018) jelas sekali merupakan konstituensi yang sangat potensial untuk dijadikan basis kekuatan partai buruh. Dari pengalaman yang pernah dilalui partai buruh di Indonesia minimal sejah reformasi agaknya cukup untuk dijadikan acuan kajian dan pertimbangan guna membangun partai buruh berikutnya.

Pertama, partai buruh harus diupayakan menjadi satu-satunya pilihan bagi kaum buruh Indonesia yang dikelola secara profesional oleh organisasi buruh tanpa campur tangan pihak partai.

Karena itu model tata kelola partai buruh dan organisasi buruh harus dibangun dalam model yang spesifik, sehingga partai buruh cuma konsentrasi pada manuver-manuver politik yang terkait dengan masalah perburuhan dalam kaitannya dengan semua kebijakan publik yang dilakukan pemerintah atau instansi lainnya.

Dengan kata lain, tugas utama organisasi buruh adalah melakukan pengorganisasian terhadap buruh dan melakukan penguatan-penguatan dari simpul massa untuk menghantar semua kandidat legislatif maupun calon kandidat eksekutif di semua jenjang maupun tingkatan yang diusung oleh partai.

Tentu saja semua kandidat yang diusung partai buruh itu patut mendapat persetujuan dari organisasi buruh utama yang terkait pada daerah serta jenjang dari daerah pemilihan masing-masing.

Pengertian partai buruh sendiri harus dipahami cakupan keanggotaannya meliputi kaum buruh itu sendiri dari berbagai sektor (federasi) hingga pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya, petani serta kaum nelayan. Strategi penggarapannya ideal dipadu dengan sistem koperasi yang bisa memenuhi kebutuhan pokok segenap anggota dengan semangat utama memberi pelayanan.

Semua tata kelola organisasi jadi sepenuhnya dilakukan oleh organisasi buruh sekaligus bertanggung jawab untuk memenangkan calon kandidat baik eksekutif maupun calon legislatif yang diajukan oleh partai buruh.

Dalam mekanis serupa inilah otoritas partai buruh dengan organisasi buruh dapat dipahami untuk dijalankan tanpa harus bertumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Partai buruh hanya cukup memberi dukungan dan arahan dalam penggalangan massa. Sedangkan organisasi buruh cukup melakukan pengorganisasian belaka.

Karena itu otoritas penunjukan calon kandidat yang hendak dijagokan untuk merebut posisi tertentu yang harus dimenangkan menjadi hak penuhnya menjadi otoritas parta partai buruh. Jadi organisasi buruh pun tidak boleh memasuki wilayah kerja partai buruh. Demikian pula sebaliknya.

Edt: Redaksi (AN)