Pembantaian Dana BUMN Indonesia

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Jadi memang para koruptor itu pantas dan patut dihukum mati”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kasus Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) ditenggarai rugi Rp10 triliun akibat kegagalan investasi.

Seperti Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan merugi dalam bilangan Kejaksaan Agung bernilai Rp13,7 triliun.

AJB Bumiputera lebih gawat lagi, sebab ada tiga juta nasabahnya yang terancam kehilangan uang karena duitnya tidak di cairkan. Meski begitu, jutaan nasabah asuransi ini seperti merasa aman-aman saja, karena tak ada aksi atau unjuk rasa yang mengekspresikan kemarahan maupun rasa kekecewaannya. (CNBC, 2 September 2020). Katanya asset AJB Bumiputera ada Rp6,5 triliun.

Tapi taksiran kolom yang jatuh tempo dan harus dibayar tak kurang dari Rp9 triliun. (Kontan.co.id, 31 Agustus 2020). Padahal masih ada nasabah lain yang juga sudah jatuh tempo 2,5 juta orang. Hingga diperkirakan AJB Bumiputera masih harus menanggung Klaim Rp23 triliun lagi pada tahun ini.

Kemudian BPJS Ketenagakerjaan karena investasi dan transaksinya diduga bermasalah hingga merugi seperti diperkirakan oleh Kejaksaan Agung tak kurang dari Rp43 triliun.

Kementerian BUMN mencatat 24 BUMN pada tahun buku sementer pertama 2017 telah merugi sebesar Rp5,852 triliun.

PT. Waskita Karya TBK berbeban hutang Rp90 triliun dengan beban bunga yang harus dobayar Rp4,7 triliun. (CNN, 09/04/2021).

Belum lagi kasus lama seperti BLBI dan kasusnya mantan Dirut Pelindo II justru merasa senang saat ditahan KPK atas sangkaan korupsi pengadaan Quay Container Crane pada tahun 2010 yang baru bisa ditindaklanjuti KPK pada akhir Maret 2021 lalu setelah kasusnya mangkrak 10 tahun lebih tak jelas juntrungannya.

Sungguh jelas pembantaian dana BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia yang menadi lahan empuk bari para pemalak dengan cara tipu-tipu investasi dan sebagainya hanya untuk mengentit duit rakyat yang dikelola oleh badan usaha pemerintah ini.

Jadi memang para koruptor itu pantas dan patut dihukum mati. Tak boleh ada ampun agar tak lagi kembali cari peluang untuk melakukan kejahatan keji yang sama.

Kecuali itu, efek jera bagi koruptor harus diberikan agar dapat memberi contoh pada pihak lain yang mau pula melakukannya.

Kasus Asabri itu bukti dari keberanian dan kenekatan para koruptor di Indonesia sudah masuk katagori selon, tak perduli pada semua yang ada di sekelilingnya.

Kasus BP Jamsostek itu membuktilan sikap keji mereka yang abai pada derita orang lain akibat dari perbuatannya. Demikian juga penggangsiran dana haji yang tak perduli pada dosa yang kelak akan mereka ditanggung sampai neraka.

Pendeknya, selama belum dilakukan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia —apalagi masih terus tebang pilih— korupsi akan semakin merajalela dan menggasak semua peluang serta adanya kesempatan yang dibiarkan.

Edt: Redaksi (AN)