Pemerintah Harus Maksimal Mendukung Petani Menjadi Soko Guru Bangsa dan Negara

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Program swasembada bawang putih yang digadang-gadang Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian sejak tahun 2017 telah gagal”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Hasil panen Tak Bisa Terjual, Petani Kapok Tanam Bawang Putih. Begitu judul berita yang viral dalam media sosial pekan ini. Hingga sangat mengesankan pihak pemerintah masih setengah hati membantu petani Indonesia menjadi soko guru bangsa dan negara yang kuat untuk menuju swasembada semua hasil pertanian kita.

Idealnya bantuan pemeribtah pada masa pagebluk yang masih terus berlangsung sampai hari ini adalah memberi subsidi pada para petani termasuk buruh yang menjadi korban PHK akibat banyak pabrik yang tutup karena proses produksi yang macet. Dan buruh yang terkena PHK bisa didorong menjadi petani dengan bantuan dan arahan penuh dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian dan Kemenakertrans.

Subsidi bagi petani yang bisa menjadi andalan ketahanan serta pertahanan pangan Indonesia bukan cuma bantuan modal semata, tapi juga bantuan untuk mendapatkan bibit terbaik, hingga pupuk dengan mudah, tidak lagi menjadi permainan para tengkulak.

Demikian pula akhirnya saat panen, harga harus dijaga ketat oleh pemerintah atas dasar harga yang telah ditetapkan pada saat hendak bercicok tanam. Sebab masalah yang selalu membuat petani kecewa dan putus asa adalah harga yang jatuh saat panen raya. Ingat sejumlah petani sering unjuk rasa dengan aksi membuang hasil panenan cabe atau bawang merah di jalanan.

Kali ini petani bawang putih menjerit pilu lantaran hasil panen bawang putihnya yang dihasilkan anjlok harga jual di pasar. Jadi dari pengalaman yang terus berulang ini pemerintah patut bersikap bijak menampung semua hasil panen para petani agar tidak sampai membuat mereka kapok dan enggan menekuni profesinya sebagai petani yang semakin cenderung ditinggalkan banyak orang.

Hingga seolah-olah pekerjaan petani itu tidak bergengsi dan kurang terhormat. Padahal, profesi petani adalah pekerjaan yang sangat mulia dan memiliki jaminan “halal” yang tidak perlu diragukan hasil kerjanya dari segala bentuk dan model korupsi bila dibanding bidang pekerjaan yang lain.

Program swasembada bawang putih yang digadang-gadang Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian sejak tahun 2017 telah gagal. (Repelita, 2021/03/12).

Banyak petani yang mengeluh dan tidak mau lagi menanam bawang putih dikarenakan tidak bisa menjual sesuai harga yang diharapkan, hingga mereka menanggung kerugian yang sangat besar.

Imam misalnya, seorang petani bawang putih dari Batu Malang, Jawa Timur bercerita sedih bagaimana dia mulai menanam bawang putih bersama kelompoknya sejak 2018-2019. Ketika itu katanya permintaan bibit bawang putih masih cukup menggiurkan. Dari perusahaan ada kesepakatan kewajiban untuk menanam bawang putih dengan bibit unggul. Lalu hasil panen sangat bagus, tapi nilai harga jeblok.

Tapu kerjasama dengan pihak importir dan para petani sempat berlangsung baik. Hingga petani banyak yang mau menanam bawang putih. Semua itu mulanya diproyeksikan untuk pengadaan bibit. Namun pada tahun ini kerjasama dengan pihak importir sudah dihentikan.

Maka itu langkah yang bijak semua hasil panen bawang putih itu dapat diatasi oleh pihak pemerintah dengan cara ditampung untuk kemudian dijadikan bantuan bagi petani lain yang hendak mengembangkan penanaman bawang putih kembali. Sebab bawang putih itu dapat menjadi komoditi ekspor Indonesia. Paling tidak bawang putih dan komoditas dari pangan yang tidak lagi perlu di impor oleh Indonesia. Termasuk beras, kacang kedele hingga garam.

Kasus tidak dapat terserapnya hasil panen petani kita memang selalu menyedihkan, tidak hanya bagi petani, tapi juga bagi warga masyarakat yang mendengar serta menyaksikan tragika itu sembil membayangkan betapa berat dan susahnya mereka mengolah dan memelihara lahan dan tanamannya. Belum lagi nilai kerugian yang harus ditanggung oleh para petani itu.

Apalagi menurut Imam biaya untuk mengolah lahan bawah putih seluas satu hektar ini cukup besar, sekitar 100-120 juta dengan rincian hasil sekitar 8 ton.

Jadi kalau harga bawah putih per kilogram dibawah Rp20 ribu, maka hasilnya jadi tak memadai. Hanya bisa kembali modal saja. Namun lebih rugi lagi jika harus dihitung dengan waktu dan tenaga saat mengolah lahan tersebut.

Karenanya cara yang paling bijak pemerintah harus melindungi serta memberi jaminan pada harga dari semua hasil para petani. Bila tidak, maka selamanya petani Indonesia tidak akan pernah bisa bangkit dan berjaya menjadi unggulan soko guru bangsa dan negara dengan capaian nyata swasembada untuk semua hasil bumi yang bisa menjadi andalan bangsa dan negara Indonesia.

Dan yang lebih penting dari semua itu adalah birahi impor Indonesia khusus untuk komoditas pangan harus dapat distop. Pada bagian inilah peranan Bulog harus bisa dimaksimalkan fungsi dan peranannya yang nyata bagi bangsa dan negara kita yang sedang goyah.

Edt: Redaksi (AN)