Pemindahan Ibu Kota Jakarta Tanpa APBN Untuk Negara Siapa?

Foto: (Ist)

“Pemindahan ibukota di Jakarta ini jangan di bayangkan seperti “pergeseran” ibukota Malaysia dari KL ke Putra Jaya”

Oleh: Dr. Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Justru itu (tanpa dana APBN), bisa jadi itulah bahayanya, dalam arti berpotensi besar jadi ajang bisnis korupsi super dahsyat. Why?

Saya membayangkan bahwa aset-aset negara di Jakarta termasuk kementerian-kementrian dan lainnya akan diserahkan pada swasta/investor dalam negeri maupun asing, sebagai pengganti atau pembayaran atas pembangunan gedung Kementerian dan lain sebagainya yang baru di Ibu kota baru.

Nilai tanah amat mahal di Jakarta, sedangkan di daerah masih murah dan seterusnya, dan seperti “kebiasaan” pemerintah dari dulu-dulu bahwa kalau menjual aset negara umumnya dengan harga murah. Sebaliknya kalau membeli aduhai mahalnya.

Akankah kemudian Jakarta menjadi kota mati sehingga harga propertinya akan jatuh? Saya yakin Tidak! Sebab Jakarta yang terletak di Pulau Jawa dengan fasilitas pendidikan, KA, pelabuhan dan infrastruktur yang lumayan bagus serta penduduknya yang besar dengan pasarnya yang kuat akan tetap jadi kota bisnis seperti New York City di USA.

Sedangkan ibukota baru di Kalteng itu akan seperti Washington DC yang sudah ratusan tahun juga begitu begitu saja, karena historisnya memang kota politik. Seratus tahun kedepan Jakarta juga tidak akan berubah sebagai kota bisnis. Bahwa di ibukota yang baru akan ada pertumbuhan, itu sudah pasti tapi terbatas sebagai kota administrasi politik.

Pemindahan ibukota di Jakarta ini jangan di bayangkan seperti “pergeseran” ibukota Malaysia dari KL ke Putra Jaya. Itu bukan pemindahan ibukota Malaysia yang hakekatnya masih tetap di KL, hanya kantor PMnya yang bergeser tidak jauh dari yang sebelumnya.

Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalteng ini urusan raksasa. Meski begitu, kita tidak usah terlalu “serius dan gegabah” menanggapi gagasan Presiden Jokowi ini. Sebab dari pengalaman selama ini, banyak gagasan-gagadan beliau yang meski kerap spektakuler, tapi hanya berhenti di gagasan layaknya orang sedang kampanye.

Tetapi Bagaimanapun juga proyek ambisius ini harus dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR dan MPR sebab berkaitan dengan Konstitusi dan undang-undang lainnya, dan akan lebih baik lagi bila ditanyakan langsung ke rakyat melalui referendum. Karena ini issue nasional besar.

Edt: Redaksi (AN)