Pendirian Bank Muhammadiyah Butuh Kajian Mendalam Dan Komprehensif

Foto: Google

“Harus ada langkah-langkah exit strategy yang gradual dan terukur,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pendirian bank milik persyarikatan Muhammadiyah membutuhkan pengkajian yang mendalam dan komprehensif.

Para akademisi, ahli keuangan, bankir profesional, manajer yang berpengalaman, pengusaha, hingga SDM yang paham dengan sosiokultural Muhammadiyah harus dilibatkan dalam persiapan pendirian tersebut.

Begitu simpulan diskusi zoominar bertajuk “Relasi BSI dan Muhammadiyah: Exit Strategy dan Pencarian Skema Keuangan Non-Perbankan” yang digelar Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (AFEB PTMA), Sabtu malam (27/12).

Ketua AFEB PTMA, Mukhaer Pakkanna mengakui bahwa aspirasi dari berbagai daerah dan wilayah yang menghendaki keberadaan bank milik Muhammadiyah menjadi pemacu kuat untuk segera PP Muhammadiyah bergerak menyiapkan.

“Namun demikian, aspek risiko dan peluang bisnis harus menjadi pertimbangan penting,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (28/12).

Selain itu, Muhammadiyah juga harus segera berbenah dan mengonsolidasi diri atas kekuatan dan kapasitas lembaga keuangan yang dimiliki. Hal ini seiring mengemukanya ide penarikan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Harus ada langkah-langkah exit strategy yang gradual dan terukur,” tegas rektor ITB Ahmad Dahlan itu.

Simpulan diskusi juga meminta agar lembaga keuangan yang saat ini dimiliki Muhammadiyah segera dikonsolidasikan, terutama BPRS dan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Termasuk, BMT dan Koperasi Syariah yang berafilisasi dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan struktur pengurusan Muhammadiyah.

“Lembaga keuangan ini yang jumlahnya ratusan unit di berbagai daerah/wilayah harus dikuatkan kapasitas organisasi, manajemen, dan keuangan, ternasuk konsolidasi aksi korporasinya,” sambungnya.

Terakhir, kecenrungan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang mengarah pada pengelolaan keuangan berbasis financial technology (fintech) harus jadi perhatian.

Mukhaer Pakkanna mengatakan bahwa fintech Muhammadiyah yang inklusif dan bisa menjangkau pelayanan baik warga persyarikatan dan masyarakat umum amat diperlukan.

“Termasuk, menghadirkan produk keuangan non-bank yang berbasis crowd-funding Sukuk Muhammadiyah, pengembangan wakaf tunai/produktif, dan lainnya,” tutupnya. (APL)

Edt: Redaksi (AN)