Penguasa Terlibat Kejahatan Pemilu

Foto: (Ist)

“Rakyat merasakan tidak ada rasa keadilan bagi semua warga negara, rasa keadilan itu tidak dirasakan di rezim ini, rezim berlaku dzolim”

Oleh: Nurdin Taba (Presidium Gerakan Nasional Rakyat Berdaulat-GNRB)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Penyelenggara Pemilu melakukan Kejahatan Pemilu 2019 khususnya KPU bersama Bawaslu, dan lebih parah lagi yaitu Presiden selaku Kepala Negara telah membiarkan penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran UUD 1945 Pasal 22E ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2011, ini semua karena Presiden selaku Petahana di Pilpres 2019 dianggap terlibat kejahatan Pemilu untuk memaksakan kemenagan untuk dapat melenggang yang kedua kalinya.

Rakyat pada umum nya mencium aroma tidak sedap ketidaknetralan KPU, Bawaslu, maupun aparatur negara, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara serta ketidaktaatan pemerintah memaknai Pancasila dan UUD 1945 secara utuh.

Kegelisahan rakyat pada umumnya terhadap pemerintahan rezim sekarang ini sampai ketitik nadir yang sangat memprihatinkan, dan berdampak bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, saling tidak percaya satu dengan yang lainnya terbelah menjadi dua kelompok, akibat tata kelola pemerintahan yang tidak profesional.

Ketidaktaatan mematuhi Pancasila dan UUD 1945 secara utuh dalam pemgelolaan pemerintahan berdampak buruk. Keadilan Hukum hanya bagi kelompok tertentu dan disisi lain kelompok pendukung 02 justru dikriminalisasi dengan berbagai dalil hukum dan hukum hanya tajam bagi yang bersebrangan. Pemerintah melakukan kriminalisasi bagi para ulama, para pendukung paslon 02 dan lawang-lawang politik yang tidak sejalan dengan rezim yang dzolim.

Pemerintah berusaha melakukan pencitraan, mulai dari Presiden, Menkopolhukam dan Kepolisian khususnya terkait hukum, tapi sebahagian rakyat sudah antipati karena kenyataannya dilapangan berbeda dari apa yang disampaikan. Tata kelola pemerintahan yang amburadul berdampak buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat merasakan tidak ada rasa keadilan bagi semua warga negara, rasa keadilan itu tidak dirasakan di rezim ini, rezim berlaku dzolim.

Dengan menggunakan posisinya sebagai Presiden Petahana adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01, yakni Penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Ketidaknetralan Aparatur Negara seperti Polisi dan intelijen, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum.

Kecurangan terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang sangat prinsipil dan mendasar atas amanah Pemilu jurdil sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 adalah kejahatan pemilu.

Presiden Petahana dan Penyelenggara Pemilu KPU bersama Bawaslu meniadakan Hak Pilih Warga Negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pemilu adalah pelanggaran Konstitusi dan wajib hukumnya mendiskualifikasi paslon 01

Edt: Redaksi (AN)