Pernyataan Sikap FPR Terkait Hari Buruh Sedunia: Lawan Seluruh Kebijakan Anti Rakyat dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi

Foto (Ist): “Kebijakan ekonomi nya menjadi dasar keluarnya aturan dan perundangan yang semakin fasis (kekuasaan teror)”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Salam Demokrasi!

Di bawah kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) selama hampir 5 tahun telah semakin menindas dan memerosotkan penghidupan seluruh buruh dan rakyat Indonesia. Di bawah tindasannya, seluruh buruh dan rakyat tidak akan menerima kekuasaanya yang telah terbukti menyesengsarakan dan menyakiti rakyat, serta menunjukkan dirinya sebagai kaki tangan terpercaya imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS).

Rezim Jokowi terus menipu rakyat dengan program strategisnya dan aturan-aturan sebagai pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, sejak tahun 2015, yang membiarkan perampokan kapitalis monopoli internasional, menguatkan monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang, industri terbelakang yang bergantung pada utang dan investasi asing serta mengandalkan upah murah bagi buruh! Sementara, rakyat terus dipaksa untuk menanggung beban krisis.

Kebijakan ekonomi nya menjadi dasar keluarnya aturan dan perundangan yang semakin fasis (kekuasaan teror). Pemerintah terus memperbaharui kebijakan ekonomi agar dapat melayani dan melindungi arus kapital milik imperialis AS. Investasi dan hutang terus digenjot lebih besar dan berharap adanya pemasukan. Ia mengeluarkan kebijakan yang mengatur perluasan fasilitas pengurangan pajak (tax holiday), melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi investasi asing, dan pengendalian devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Kemudahan tersebut bertujuan melayani keinginan tuannya, kamar dagang Amerika Serikat, yang menginginkan pelaksanaan skema neo-liberalisme dapat lebih mudah di Indonesia. Dengan demikian, Jokowi akan menyerahkan kontrol asing melalui investasi langsung dan skema privatisasi yang semakin membebankan rakyat.

Klas buruh Indonesia terus menderita dengan nilai upah yang semakin rendah, ketidakpastian kerja, beban pajak dan pungutan negara yang semakin memberatkan, dan teror negara atas hak demokratis buruh untuk berserikat, berunding, aksi massa dan mogok. Penerapan formula pengupahan sesuai PP No. 78 tahun 2015, yang didasarkan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto atau PDB, sesungguhnya mengikat kaki buruh.

Regulasi tersebut telah memaksa buruh mengemis dan mengiba kepada kapitalis monopoli agar bersedia melakukan investasi langsung di Indonesia sebagai faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Buruh juga dipaksa mengantungkan inflasi sebagai pendongkrak kenaikan upah, padahal inflasi dikontrol oleh imperialis terhadap kenaikan harga barang, impor barang komoditas impor yakni bahan baku, nilai tukar dollar AS atas rupiah, dan penghapusan atas subsidi kebutuhan dasar rakyat.

Keadaan penghidupan rakyat semakin merosot akibat bebas pajak yang terus meningkat. Rezim ini terus memperbarui kebijakan keuangan agar mudah memalak atau memeras rakyat melalui seluruh jenis pajak dan pungutan.

Di sisi lain, ia menggunakan dana pajak untuk proyek-proyek yang menguntungkan borjuasi besar monopoli asing dan kaki tangannya di dalam negeri ini yakni borjuasi komprador. Salah satunya, pemerintah ingin semakin memeras rakyat dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2019 ini dan penghapusan beberapa pelayanan dan obat-obatan yang ditanggung BPJS sebelumya dengan alasan mengurangi defisit.

Kebijakan ekonomi Jokowi tidak akan mengubah Indonesia sebagai negeri industri, bahkan semakin mengokohkan monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang. Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Jokowi hakekatnya mempertahankan keterbelakangan dengan monopoli tanah dan penghisapan feodalisme terhadap kaum tani.

Program RAPS menjerat kaum tani dengan beban riba yang semakin berat, mempermudah kehilangan tanahnya, dan makin terbelakang dengan program bantuan kredit, sertifikasi, dan program Perhutanan Sosial pemerintah. Program RAPS dengan kredit dan sertifikasi tersebut terhubung dengan utang dan investasi milik kapitalis monopoli internasional melalui program inklusitas keuangan.

Semua investasi yang masuk justru mempercepat perampokan dan meningkatkan penghisapan. Seluruh investasi dengan embel-embel Revolusi Industri 4.0, inklusitas keuangan (termasuk adanya fintech), dan banyak lagi justru mempercepat bahan mentah murah dapat dirampok, memelihara fleksibilitas tenaga kerja dan upah semakin rendah, dan rakyat terjerat riba lebih buruk lagi.

Jelas, kebijakan Jokowi akan terus dapat mendukung tuannya yang melanjutkan kebijakan perang agresi dan intervensi terhadap negeri yang lebih lemah dan terbelakang secara ekonomi dan militer, menjadikannya sebagai negara setengah jajahan. Mereka akan terus mengintervensi negeri yang mempertahankan kedaulatannya, diantaranya: Venezuela, Republik Demokrasi Rakyat Korea, dan Iran. Amerika akan terus memkasakan skema neo-liberalisme (deregulasi, liberalisasi, privatisasi) dengan menggunakan semua instrumennya, termasuk IMF dan Bank Dunia untuk menekan seluruh negeri melalui intervensi dan perang agresi.

Tidak ada jalan keluar dari krisis kecuali dijalankannya land reform sejati dan industrialisasi nasional yang mandiri. Siapa pun berkuasa dengan dukungan imperialis Amerika Serikat dan sistem Pemilu yang manipulatif akan terus melanggengkan kekuasaan yang melayani perampokan kapitalis monopoli internasional, menguatkan monopoli tanah, industri terbelakang yang bergantung pada utang dan investasi asing serta mengandalkan upah murah bagi buruh! Tentunya, kekuasaan saat ini telah terbukti menyengsarakan dan menyakiti rakyat.

Berdasarkan pada seluruh kenyataan tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang merupakan aliansi dari berbagai organisasi massa demokratis, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2019 ini menyatakan sikap:

1). Cabut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan seluruh aturan dan perundangan yang mengabdi bagi pelaksanaan skema neoliberalisme pimpinan imperialis Amerika Serikat; dan Cabut seluruh aturan dan undang-undang yang menindas hak politik rakyat!

2). Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Naikkan upah! Hentikan seluruh praktek PHK semena-mena dan politik upah murah melalui segala bentuk aturan tentang fleksibilitas ketenagakerjaan (dalam bentuk sistem kontrak, outsourcing, pemagangan)!

3). Turunkan harga seluruh kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, air, dan BBM!

4). Turunkan pajak bagi buruh, petani, dan rakyat miskin! Menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan turunkan iuran dengan perbaikan layanan kesehatan bagi rakyat!

5). Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta Naikkan harga hasil produksi kaum tani!

6). Hentikan segala bentuk pengekangan kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul, dan mogok! Hentikan kriminalisasi dan penangkapan terhadap seluruh rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya.

7). Hentikan seluruh intervensi dan perang agresi imperialis Amerika Serikat dan Sekutunya di seluruh negeri, serta menolak kerjasama khianat pemerintah Indonesia dengan imperialis yang telah merampas kedaulatan bangsa dan merampok tanah air.

8). Secara khusus di Jakarta: Hentikan seluruh penggusuran paksa yang mengatasnamakan Program Strategis Nasional dan seluruh program bagi keuntungan korporasi besar yang telah menyengsarakan rakyat!

Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga menyerukan kepada seluruh klas buruh dan rakyat Indonesia agar terus memperkuat persatuan dan perjuangan melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis rezim Jokowi-Jk yang menindas dan membungkam aspirasi rakyat, serta terus membangun kekuatan dengan memperbesar dan memperluas organisasi massa di berbagai sektor demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Edt: Redaksi (AN)