Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Mengancam Usaha Rakyat Kecil

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Belief dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menurut para ekonom akan melahirkan kanibalisme dalam sektor bisnis usaha kecil.”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Betapa gawatnya Perpres (Peraturan Presiden) yang dikeluarkan Joko Widodo untuk memberi kebebasan pada pemilik modal besar meraup beragam jenis usaha rakyat kecil. (Repelita, (3/12).

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Usaha Penanaman Modal itu, semua bentuk usaha kecil rumahan bisa dicaplok habis oleh para pengusaha besar yang tamak dan rakus. Apalagi pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini, di mana semua bentuk usaha terpukul telak hingga bertumbangan, kandas, tak berdaya.

Belief dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menurut para ekonom akan melahirkan kanibalisme dalam sektor bisnis usaha kecil. Karena Perpres tidak lagi membatasi dan memberi perlindungan pada usaha rakyat untuk dikelola oleh pemilik modal besar. Karena pemerintah sudah memberi izin usaha pada penanaman modal dari perusahaan besar untuk masuk ke lahan bisnis yang sebelumnya hanya diperuntukan bagi UMKM. Di antaranya usaha kerupuk, keripik pisang, keripik paru dan keripik singkong, peyek, emping, kecimpring, karak, gendar, opak serta rangginang dan jenis panganan lain itu, kelak akan diraup habis oleh pengusaha yang memiliki modal gede.

Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menilai Investasi apapun yang hendak dibangun dan dikembangkan di Indonesia, seharusnya berpihak pada rskyat, baik dalam arti ekonomi, sosial budaya serta manfaatnya yang lebih luas itu hendak demi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Selama ini panganan sejenis peyek kerupuk, keripik hingga panganan seperti rangginang itu diusahakan oleh produksi rumahan, dalam artian dikelola dengan semangat dan manajemen kekeluargaan yang juga bisa melibatkan kerabat dekat yang ada.

Artinya, sejak leberalisasi kebijakan usaha seperti yang diusung oleh Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini boleh jadi ajan dapat membuat geliat usaha di Indonesia jadi bergerak, namun arahnya bukan untuk membangun atau akan memperkuat usaha rakyat kecil seperti yang hendak dilakukan oleh UMKM. Tetapi akan membuat usaha kecil yang dikelola warga masyarakat justru semakin terluruk, makin tidak bedaya menghadapi tekanan usaha, apalagi hendak dikembangkan.

Pada akhirnya, keambrukan usaha ekonomi rumah tangga seperti tersebut diatas memang akan kita saksikan bersamaan dengan rontok dan berguguran sejumlah buruh informal yang kehilangan pelerjaan.

Jadi nyatalah kalau membangun itu tidak cuma cukup memiliki semangat saja, tetapi orientadi dan proyeksi dari tujuan utamanya tak boleh salah kaprah. Karena semua upaya membangun itu apapun bentuk dan wujudnya, idealnya harus senantiasa diorientasikan bagi rakyat. Apalagi untuk usaha eknomi rakyat kecil ini harus dan patut dilakukan dengan kajian hingga pertimbangan yang matang demi dan untuk rakyat. Sebab kepentingan semu tak perlu menimbulkan dampak bawaann yang lebih dakhsyat.

Sebab gejolak ekonomi boleh saja diredam dengan cara manipulasi dengan trik-trik politik, tetapi krisis sosial dan budaya yang tidak bisa dielakkan, harus mendaptkan jalan keluar dari kebuntuan dan salurannya yang terdumbat

Karena derunya akan terus menerobos, sampai menemukan jalannya sendiri. Jika tidak, maka jutaan jumlah rakyat yang tetancam itu —tak lagi punya pilihan— kecuali semangat dari tekad hidup yang tersisa. Itu pun sudah mentok pada pilihan hidup atau mati.

Edt: Redaksi (AN)