Perseteruan Dari Omnibus Law Cipta Kerja Akan Semakin Menderu

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Omnibus Law Cipta Kerja itu belum selesai, tahap penandatanganan oleh Presiden pun telah mendapat warning dari kaum buruh dan serikat buruh”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kajian Tentang Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan dari turunannya diperkirakan masih akan berkepanjangan. Bisa jadi justru menambah runcing dan runyamnya masalah perburuhan di Indonesia seperti tak menemu ujung dari jalan penyelesaian.

Masalahnya bagi kaum buruh dan mahasiswa yang menjadi aktor utama dalam upaya menolak Omnibus Law Cipta Kerja bersama sejumlah elemen dam beragam kelompok pendukung kaum buruh dan mahasiswa yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja semaki menguat dan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.

Omnibus Law Cipta Kerja itu belum selesai, tahap penandatanganan oleh Presiden pun telah mendapat warning dari kaum buruh dan serikat buruh. Sebab UU Cipta Kerja yang ditetapkan dalam Omnibus Law itu sudah di rinci ancamannya bagi hidup dan kehidupan buruh pada masa mendatang di Indonesia. Karena itu mereka seperti mempertaruhkan hidup atau mati.

Jadi akan sangat ganjil jika kaum buruh hendak menerima ajakan pemerintah maupun DPR untuk membahas semua bentuk turunan Omnibus Law Cipta Kerja itu. Karena Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri sudah dianggap masalah.

Logika warasnya memang apa gunanya membahas anak-turunan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah cacat sejak awal mula kelahirannya dulu. Ibarat anak maling, mana mungkin bisa dipercaya tidak akan menjadi malung juga nantinya.

Sebab masalah Omnibus Law Cipta Kerja belum selesai terbahas tuntas dan belum bisa diterima kehadirannya dalam khazanah perburuhan di Indonesia.

Semua memang jadi oke jika ditilik dari bilik dunia usaha seperti mripis dijelaskan oleh kawan-kawan dari Kadin maupun Apindo. Tapi bagi buruh banyak sekali hak-haknya yang di by pass.

Indikator dari penolakan untuk membahas anak turunan petaturan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini jelas ditandai oleh aksi unjuk rasa yang masih terus berlanjut dan dijanjikan mau dilipat-gandakan massa aksinya dari berbagai daerah.

Kesadaran kaum buruh dan serikat buruh pun untuk nelakuksn aksi di Jakarta telah menjadi piligan strategis, karena bersuara di daerah nyaris tidak ada gunanya, meski sejumlah petinggi setempat –eksekutif maupun legislatif– sudah ikut pula bersuara baik di mimbar bebas atau pun dalam media lainya. Termasuk bersurat langsung kepada Prediden. Toh, seperti tak ada gunanya pula.

Ancaman kaum buruh dari berbagai daerah bersama mahadiswa dan kaum pergerakan lainnya melakukan aksi serentak di Jakarta sekedar untuk membuktikan bahwa mereka serius menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang akan membuat masalah bagi kaum buruh di Indonesia suram masa depannya.

Fenomena itu pun ditandai oleh kepedulian para mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lain, termasuk dari kalangan akademisi dan kaum cerdik pabsai lainnya.

Aksi protes dan unjuk rasa itu pun sesunggihnya ekspresi dari tersumbatnya dialog yang seharusnya terjadi sejak awal mebghadirkan RUU “Cilaka” itu. Sehingga rakyat metasa telah dikhianati oleh mereka yang menjadi wakil di parlenen untuk menyuarakan aspirasi serta keinginannya seperti yang diamanshkan okeh Pancasila dan UUD 1945 yang asli.

UUD 1945 yang asli itu perlu disebut, sebab perselingkuhan terhadap UUD 1945 yang asli itu telah melahirkan UUD 1945 yang palsu dengan apa yang disebut dengan istilah di amandemen.

Jadi perseteruan akibat dari Omnibus Law Cipta Kerja akan semakin seru menderu lantaran masing-masing pihak –buruh dan mahasiswa vs pemerintah dan DPR– tak ada yang mengisyaratkan siap mundur selangkahpun. Masing-masing terus merangsek, tak hendak pula membuka peluang untuk musyawarah mufakat seperti isyarat yang jelas tertera dalam konstitusi kita maupun falsafah bernegara dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Agaknya fenomen dari keterasingan pada budaya musyawarah ini pun jadi jamak, seperti yang ditandai juga dalam kegaduhan kita pada essensi dari Pancasila yang hendap dimonopoli penafsirannya oleh BPIP yang kini justru asyik menonton kegaduhan, tanpa bisa berbuat apa-apa.

Edt: Redaksi (AN)