Pilihan Sikap dan Gerakan Kaum Buruh Indonesia Akan Sangat Ditentukan Pada 1 Mei 2021

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Masalah perburuhan di Indonesia memang ikut diperparah oleh pandemi Covid-19 yang tak kunjung rampung diatasi”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Masalah perburuhan di Indonesia jelas semakin rumit. Banyaknya pengangguran terbuka maupun terselubung seperti yang diperkirakan oleh Didik J. Rachbini justru lebih gawat dari yang diperkirakan.

Masalah perburuhan di Indonesia memang ikut diperparah oleh pandemi Covid-19 yang tak kunjung rampung diatasi. Memang yang salah tak sepenuhnya pemerintah, namun pemerintah lah yang harus lebih bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Karena itu langkah bijak yang perlu dilakukan adalah membuka seluas-luasnya lapangan kerja baru yang bisa mengabaikan dampak dari pandemi Covid-19 seperti bidang pertanian. Mulai dari mempermudah pembukaan lahan garapan baru sambil menggiatkan terus penggarapan lahan yang sudah ada sebelumnya, namun belum efektif dan maksimal diolah.

Bagi buruh yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dapat diarahkan ikut atau kembali menggarap sawah dan ladang yang ada dengan cara diberi bantuan modal tak seperti JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), kecuali tidak efektif dan tidak maksimal hasilnya, kesempatan memanfaatkan buruh yang ter-PHK ini dapat menjadikan mereka sebagai basis pertahanan dan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan yang nyata.

Bagi kaum buruh yang mau beralih ke bidang pertanian, agaknya akan sangat tepat dijadikan oleh pemerintah sebagai penggerak revolusi dari industri kembali ke agraris maupun berbasis pada maritim. Karena itu subsidi atau beragam jenis dan bentuk bantuan dapat diarahkan pada bidang pertanian dan nelayan. Sehingga bidang industri yang belum pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia yang berjaya, dapat kurangi hingga sikap keterjajahan pun dalam perspektif budaya tidak lagi menjadi beban negara dan bangsa yang merdeka dalam arti luas.

Langkah nyata ini perlu segera dilakukan pemerintah agar tidak perlu menanggung beban yang lebih berat akibat macetnya ragam usaha di bidang industri yang bakal terus terjungkal akibat pengusaha yang segera akan menunaikan kewajibannya membayar THR (Tunjangan Hari Raya) dan menanggung beban usaha yang nyaris tidak berproduksi akibat pandemi Covid-19 yang terus menghimpit.

Kecuali itu, toh pemerinrah sendiri telah melakukan pembiaran terhadap tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia, mulai dari buruh kasar hingga buruh yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dengan kemampuan tinggi. Sementara lapangan kerja yang ada nyaris tidak memberi peluang pada tenaga kerja setempat atau asli pribumi.

Fenomena ini yang mulai tampak hendak dicuatkan oleh kalangan aktivis buruh pada peringatan Hari Buruh sedunia (Internasional) pada hari Buruh 1 Mei 2021.

Peringatan pada hari buruh Internasional tahun ini hendaknya dapat dijadikan peringatan pula bagi pemerintah, bila kesabaran kaum buruh dan serikat buruh telah berada pada titik puncaknya yang klimak.

Akibat dari oerbetlakuan UU Omnisbus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 akan jadi pemicu kemarahan yang tidak lagi mampu ditahan, sementara turunan dari UU Cipta Kerja itu sendiri sebanyak 49 PP dan Perpres itu seperti telah mengunci mati semua gerak dan aktivis kaum buruh dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan jadi semakin tidak berkutik.

Jadi kondisi buruh Indonesia yang terkesan tengah berada di pesimpangan jalan sekarang ini memang bisa menimbulkan banyak pilihan. Semoga saja yang hendak kaum buruh lakukan tetap dalam koridor yang baik-baik saja. Tidak negatif sifat dan sikap dari pilihannya.

Edt: Redaksi (AN)